7 April 2020

Mahkamah Konstitusi

Ganti Rezim Ganti Sistem: Mahkamah Konstitusi

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Di negara dengan Sistim Presidensiil, seperti Amerika Serikat, tidak ada Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Agung, sebagai satu-satunya Kekuasaan Peradilan. Di kebanyakan Negara di Eropa, khususnya yang menganut Sistim Parlementer, ada Mahkamah Konstitusi.

Ketua MK Diperkarakan, Busyro Muqaddas Cabut Gugatan

KONFRONTASI-Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mencabut gugatan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang mengatur tentang hak angket DPR kepada KPK.

"Kami sepakat untuk mencabut surat permohonan uji materi yang kami ajukan terkait aturan hak angket," ujar Busyro di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis.

MUI anggap Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan Timbulkan Persoalan

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penganut kepercayaan dibolehkan masuk dalam kolom agama di KTP. Putusan tersebut dikritik Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Ia menilai putusan MK yang mengakomodasi penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP akan menimbulkan masalah. 

Enam Alasan Kenapa MK Harus Tolak Remisi untuk Koruptor

KONFRONTASI-Tim Advokasi Pro-Pembatasan Remisi untuk Koruptor mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU yang melonggarkan syarat pemberian remisi bagi napi korupsi. Tim yang terdiri dari PBHI, ICW, dan ICJR ini menilai upaya yang dilakukan para pemohon bisa dilihat sebagai siasat untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman.

Hal ini dikarenakan selain argumentasi prematur, pemohon adalah narapidana korupsi yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Riset: UU Pilkada Paling Banyak Digugat ke MK

Konfrontasi - Undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi yang banyak diuji Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam setahun ada 17 permohonan uji materi UU Pilkada.

Berdasarkan data lembaga riset Setara Institute, MK mengeluarkan 121 putusan yang menguji 258 pasal dalam 62 produk undang-undang. Laporan diterima periode 17 Agustus 2016 hingga 14 Agustus 2017.

Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Pria Tiongkok Rame-Rame Ingin Pindah ke Taiwan

Konfrontasi - Rabu lalu, Mahkamah Konstitusi Taiwan mengumumkan bahwa pernikahan sejenis dilegalkan. Dengan keputusan kontroversial itu, Taiwan menjadi negara satu-satunya di Asia yang melegalkan pernikahan sejenis.

Keputusan itu disambut dengan beragam ekspresi. Di salah satu media sosial di Tiongkok menjadi bahasan yang populer, masuk 10 besar trending topik.

Permohonan Uji Materi Robby Abbas Ditolak MK

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh terdakwa dugaan tindak prostitusi di kalangan artis, Robby Abbas, terkait dengan peraturan mengenai perbuatan zina di luar pernikahan.

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Mahkamah menilai bahwa pokok permohonan Robby selaku Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kronologi Pencurian Berkas Sengketa Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi

Konfrontasi - Polda Metro Jaya terus memeriksa Edi Mulyono dan Samsuar, dua mantan satpam Mahkamah Konstitusi (MK) yang disangka mencuri berkas perkara sengketa pilkada sejumlah daerah. Keduanya berkongsi dengan PNS di MK bernama Rudi Hartianto.

Disuruh Kasubag MK, Sekuriti Curi Dokumen Gugatan Pilkada

Konfrontasi - Polisi membekuk dua sekuriti Mahkamah Konstitusi (MK) EM dan S terkait pencurian dokumen gugatan Pilkada. Ternyata sekuriti itu merupakan orang suruhan dari pegawai MK tingkat Kasubag.

"Kasubag itu memerintahkan EM untuk mengambil berkas pemilihan dari daerah yang pertama dari Papua kemudian darimana itu tiga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Jumat (24/3/2017).

Curi Berkas Sengketa Pilkada, Empat Karyawan MK Dipecat

KONFRONTASI-Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) memecat empat orang karyawan yang diduga mencuri berkas permohonan perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

"Empat orang yang terbukti terlibat dalam pencurian satu eksemplar berkas permohonan Kabupaten Dogiyai sudah dipecat," ujar Ketua MK Arief Hidayat, dalam jumpa pers, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Pages