7 April 2020

Mahkamah Konstitusi

MK Mesti Dahulukan Gugatan Presidential Threshold Ketimbang Masa Jabatan Wapres

KONFRONTASI-Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyarankan Mahkamah Konstitusi mendahulukan penyelesaian gugatan tentang "presidential threshold" daripada gugatan tentang masa jabatan wakil presiden.

Buya Syafii Gantikan Gus Sholah Sebagai Dewan Etik MK

KONFRONTASI-Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Ahmad Syafii Maarif untuk menjabat sebagai anggota Dewan Etik MK, untuk gantikan Gus Solah.

MK Belum Bisa Beri Kepastian Kapan Uji Materi Masa Jabatan Wapres Diketok

KONFRONTASI-Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah menyatakan, lembaganya tidak bisa menanggapi desakan percepatan putusan gugatan pasal 169 huraf (n) UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang diajukan Partai Perindo, terkait permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

Alasannya, karena Perindo ingin mencalonkan kembali Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 mendatang.

Jika Kabulkan Gugatan Perindo, MK Seperti Siramkan Air Comberan ke Muka Sendiri

KONFRONTASI- Mahkamah Konstitusi (MK), Jusuf Kalla, Megawati Soekanoputri dan Presiden Joko Widodo diminta agar tidak mengkhianati semangat reformasi hanya untuk melanggengkan kekuasaaan.

Jangan hanya demi tetap bertahan di singgasana kekuasaan lima tahun mendatang harus mengorbankan ruh, jiwa dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres hanya dua kali

MK ada hari ini bukan karena jatuh dari langit, atau muncul dari dalam tanah dengan tiba-tiba. Adanya MK karena gerakan reformasi.

MK Jangan Sampai Salah Tafsir Terkait Masa Jabatan Wapres

KONFRONTASI-Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Rambe Kamarul Zaman, menyebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh salah tafsir uji materi Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Perindo terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Mahasiswa Makassar: JK Cukup Dua Periode Saja

KONFRONTASI-Sejumlah mahasiswa di Makassar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar turun ke jalan, Kamis, (26/7). Mereka berunjuk rasa menolak uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi yang diajukan oleh Partai Perindo dan diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) itu memprotes masa pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden dua periode.

Unjuk rasa dimulai pukul 14.45 WITA sembari membentangkan spanduk besar memuat isi tuntutannya.

MK Harus Tolak Uji Materi Perindo Terkait Masa Jabatan Cawapres

KONFRONTASI-Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus menolak gugatan judicial review terkait masa jabatan calon wakil presiden oleh Partai Perindo 

"Hal ini lantaran Partai Perindo tidak punya kedudukan hukum atau legal standing dalam uji materi Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Wapres Jusuf Kalla sebagai pihak terkait," kata Zainal dalam diskusi bertema Judicial Review Masa Jabatan Cawapres,‎ di Jakarta, Jumat.

Gerindra Anggap Pemilihan Ketua MK Tidak Transparan

KONFRONTASI-Fraksi Partai Gerindra menyebut pemilihan Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak transparan.
 
"Kami kan sejak pemilihan sudah keberatan. Karena menurut UU tentang MK,  pemilihan hakim MK itu harus transparan dan akuntabel," kata anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Maret 2018.
 

Demi Marwah MK, Arief Hidayat Sebaiknya Mundur

KONFRONTASI-Sebanyak 76 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mengirimkan surat dan makalah sebagai lampiran, kepada sembilan Hakim Konstitusi dan tiga orang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konsitusi Membunuh Demokrasi

Oleh: Muslim Arbi

Mahkamah konsitusi telah membunuh demokrasi. Setidak nya itu yang tertangkap dari putusan MK (mahkamah konsitusi) atas Parlemen Threshold (PT) 20 %, atas gugatan yang di layangkan penggugat. Mestinya MK kabulkan gugatan penggugat dan memutuskan PT 0%. Sebagaimana yg di suarakan ramai oleh aktifis dan publik. Agar kualitas demokrasi semakin baik. Dan tidak memilih pemimpin hasil konspirasi koalisi parpol dan pemodal.

Pages