23 January 2018

Mahkamah Konstitusi (MK)

KPU Diminta Tegas Soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu

Konfrontasi - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengimbau agar KPU bisa mengambil sikap tegas pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi pasal 173 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menurut Hadar, KPU sebaiknya membuat aturan tambahan mengenai teknis tenggat waktu pada proses verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu, khususnya bagi partai politik yang pernah melakukan verifikasi faktual.

MK Kembalikan Kekhususan Pemilu Aceh

Konfrontasi - Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan kekhususan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Provinsi Aceh yang sempat ‘dikebiri’ oleh UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penyelenggaraan pemilu di Bumi Serambi Mekkah meliputi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Kedua lembaga tersebut dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Zulkifli Hasan Komentari Putusan MK Terkait LGBT

Konfrontasi - Ketua MPR, Zulkifli Hasan angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mengadili gugatan soal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurutnya perilaku tersebut adalah penyakit dan penyimpangan.

"LGBT itu kan penyakit, penyimpangan," kata Zulkifli sesuai menghadiri Launching Gerakan Nasional Bangkit dan Majulah Pemuda Indonesia di Sasana Among Rogo Yogyakarta, Sabtu (16/12/2017).

KSPI Apresiasi Putusan MK Cabut Larangan Menikah Dalam Satu Perusahaan

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f diatur; Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Frasa yang menyebut; kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama menjadi celah bagi perusahaan melarang pegawainya menikah dengan kawan sekantornya.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan jika pegawai tetap ingin menikah, biasanya perusahaan mengharuskan salah satu orang mengundurkan diri dari perusahaan.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan tidak bisa melakukan PHK atau menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“KSPI meminta seluruh pengusaha di Indonesia dan Apindo menjalankan keputusan MK, dengan tidak lagi melarang pekerja dalam satu perusahaan menikah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta pada hari Jum’at (15/12/2017).

Aliran Kepercayaan di KTP, Disdukcasip Tunggu Arahan

Konfrontasi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi belum menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

“Kami mau minta petunjuk juga, apa otomatis, apa diubah dulu undang–undangnya,” kata Kepala Disdukcapil Erwin Effendi dikutip Radar Bekasi, Minggu (12/11/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Selain itu, kata Erwin, dia juga masih menunggu petunjuk pelaksanan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Gugatannya Ditolak MK, PPP Djan Faridz Keok

Konfrontasi - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyatakan pengurus partai bersyukur Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima gugatan politikus Djan Faridz, yang memimpin kubu lain dari PPP.

"Kami bersyukur atas ditolaknya gugatan tersebut, itu menandakan PPP hasil Muktamar Pondok Gede makin kuat. Dan MK sudah empat kali menolak gugatan Djan Faridz," kata Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Jumat, (27/10/2017).

Fahri Hamzah Yakin 100% MK Bakal Hapus Presidential Threshold

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini uji materi ketentuan presidential threshold (PT) dalam Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang baru disetujui DPR akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya punya perasaan bahwa itu bisa menang karena konsep PT ini bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wapres secara langsung," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut Fahri, PT bertentangan dengan konstitusi. Bahkan, lanjutnya, PT bisa menciptakan instabilitas politik.

Kemenkumham Awasi 320 Ribu Lebih Ormas di Indonesia

Konfrontasi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat ada 325.887 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang saat ini terdaftar dan memiliki badan hukum. Banyaknya jumlah ormas itu akhirnya menuntut pengawasan lebih dari pemerintah.

"Tentu butuh peraturan yang efektif untuk mencegah, mengawasi dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila, UUD dan keutuhan NKRI," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Jumat, 21 Juli 2017.

Mahfud MD Ungkap Alasan Habib Rizieq Enggan Penuhi Panggilan Polisi

Konfrontasi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai jika kasus dugaan pornografi yang dilakukan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengada-ngada.

Mahfud pun menggarisbawahi jika enggannya Rizieq datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena memang pihak kepolisian terlihat tidak rapi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkannya. 

Dua Pasang Calon Walikota Tangsel Gugat Kemenangan Airin-Benyamin

Konfrontasi - Dua pasangan calon Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ikhsan Modjo - Li Claudia Chandra dan Arsid-Elvier Ariadiannie menggugat kemenangan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie digugat di Mahkamah Konstitusi.

"Airin-Benyamin telah melakukan berbagai pelanggaran dengan menggunakan kekuasaannya sebagai petahana," ujar Munathsir Mustaman selaku kuasa hukum Ikhsan - Li Claudia di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Pages