20 April 2018

Mahkamah Konstitusi (MK)

Dimotori Zaadit Taqwa, Mahasiswa Desak MK Batalkan 3 Pasal UU MD3

Konfrontasi - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa mewakili ratusan demonstran membacakan pernyataan sikap penolakan terhadap UU MD3 yang mulai berlaku hari ini. Zaadit bersama ratusan mahasiswa dari belasan kampus se-Jabodetabek dan Banten berdemonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Mereka menuntut MK mengabulkan gugatan uji materi atas UU MD3.

Ketua MK Antar Surat ke Presiden dari Maria

Konfrontasi - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kenegaraan Jakartaa hari ini.

Dia datang untuk menyampaikan surat berkaitan dengan akan pensiunnya salah seorang hakim konstitusi Prof Maria Indrati.

"Sesuai dengan undang-undang, enam bulan sebelum habis masa jabatan hakim MK, itu MK secara kelembagaan harus menyampaikan surat kepada lembaga pengusul hakim MK," ucap Arief di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/3).

Ini Alasan Arief Hidayat Emoh Mundur dari Kursi Ketua MK

Konfrontasi - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menolak berkomentar mengenai pernyataan koalisi masyarakat sipil dan sejumlah guru besar yang memintanya mengundurkan diri dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi.

"Kalau itu saya tidak pernah berkomentar, saya tidak mau gaduh," kata Arief di lingkungan istana kepresidenan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (13/3/2018).

Bamsoet: DPR Tetap Akhiri Pansus Hak Angket

Konfrontasi - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan masa kerja Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) tetap akan diakhiri. DPR tak akan terpengaruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi, terkait keberadaan Pansus terebut. 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah Desak Ketua MK Mengundurkan Diri

Konfrontasi - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua dan hakim konstitusi. Desakan ini dituangkan PP IPM dalam sebuah 'surat cinta untuk MK'.

"Sebagai bentuk kecintaan kami terhadap MK, kami telah menyerahkan surat cinta kepada Ketua MK meminta pengunduran dirinya," kata Ketua PP IPM Muhammad Irsyad melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

KPU Diminta Tegas Soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu

Konfrontasi - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengimbau agar KPU bisa mengambil sikap tegas pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi pasal 173 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menurut Hadar, KPU sebaiknya membuat aturan tambahan mengenai teknis tenggat waktu pada proses verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu, khususnya bagi partai politik yang pernah melakukan verifikasi faktual.

MK Kembalikan Kekhususan Pemilu Aceh

Konfrontasi - Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan kekhususan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Provinsi Aceh yang sempat ‘dikebiri’ oleh UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penyelenggaraan pemilu di Bumi Serambi Mekkah meliputi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Kedua lembaga tersebut dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Zulkifli Hasan Komentari Putusan MK Terkait LGBT

Konfrontasi - Ketua MPR, Zulkifli Hasan angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mengadili gugatan soal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurutnya perilaku tersebut adalah penyakit dan penyimpangan.

"LGBT itu kan penyakit, penyimpangan," kata Zulkifli sesuai menghadiri Launching Gerakan Nasional Bangkit dan Majulah Pemuda Indonesia di Sasana Among Rogo Yogyakarta, Sabtu (16/12/2017).

KSPI Apresiasi Putusan MK Cabut Larangan Menikah Dalam Satu Perusahaan

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f diatur; Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Frasa yang menyebut; kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama menjadi celah bagi perusahaan melarang pegawainya menikah dengan kawan sekantornya.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan jika pegawai tetap ingin menikah, biasanya perusahaan mengharuskan salah satu orang mengundurkan diri dari perusahaan.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan tidak bisa melakukan PHK atau menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“KSPI meminta seluruh pengusaha di Indonesia dan Apindo menjalankan keputusan MK, dengan tidak lagi melarang pekerja dalam satu perusahaan menikah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta pada hari Jum’at (15/12/2017).

Aliran Kepercayaan di KTP, Disdukcasip Tunggu Arahan

Konfrontasi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi belum menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

“Kami mau minta petunjuk juga, apa otomatis, apa diubah dulu undang–undangnya,” kata Kepala Disdukcapil Erwin Effendi dikutip Radar Bekasi, Minggu (12/11/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Selain itu, kata Erwin, dia juga masih menunggu petunjuk pelaksanan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Pages