29 February 2020

Mahkamah Konstitusi

MK Tolak Gugatan Pembatalan Pemilu Serentak

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan Pemilu serentak menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

Hakim Konstitusi, Saldi Isra, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, mengatakan, MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD 1945.

MK Nyatakan OJK Miliki Hak Konstitusional untuk Lakukan Penyidikan

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam sidangnya Rabu memutuskan bahwa kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dibenarkan dan konstitusional karena sesuai dengan tujuan dibentuknya otoritas tersebut.

Keputusan Majelis Hakim MK disampaikan Ketua MK Anwar Usman dengan anggota Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams di Gedung MK RI Jakarta, demikian keterangan tertulis OJK di Jakarta, Rabu.

KPK Minta Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi Dituangkan dalam PKPU

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pilkada segera dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ini 8 Kandidat Hakim Konstitusi

KONFRONTASI-Panitia seleksi (pansel) hakim Mahkamah Konstitusi mengumumkan 8 orang kandidat calon hakim konstitusi yang lolos hasil seleksi administrasi dan tes tertulis yang diajukan Presiden.

Delapan nama itu mulai dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Widodo Ekatjahjana hingga mantan jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana.

Advokat Ini Gugat Pembentukan Revisi UU KPK ke MK

KONFRONTASI-Seorang advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra mengajukan uji formil atas pembentukan revisi UU KPK yang telah resmi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, ia menilai pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK tidak dilandasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Selain itu, ia menilai pembentukan revisi UU KPK tidak memenuhi asas keterbukaan yang wajib diterapkan oleh DPR RI dalam melakukan pembentukan undang-undang.

Uji Materi UU KPK ke MK Perlu Dikonsolidasikan agar Tak Sia-sia

KONFRONTASI-Saat ini tercatat ada 18 permohonan gugatan uji materi (Judicial Review) atas revisi kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Agar dasar gugatannya kuat, para penggugat disarankan mengonsolidasikan gugatan tersebut supaya tidak sia-sia.

MK Anggap Gugatan Demokrat Langgar Syarat Formil

KONFRONTASI-Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Partai Demokrat untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tengah tidak dapat diterima karena melanggar syarat formil permohonan perkara.

"Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PDIP Sumatera Barat

KONFRONTASI -     Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang menggugat kursi ke delapan DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dan menyatakan kursi tersebut sah milik Partai Amanat Nasional (PAN).

“Dengan keluarnya putusan MK tersebut, maka sah secara hukum Partai Amanat Nasional mendapatkan 2 kursi di Dapil Sumbar 1, yaitu Athari Gauti dan M Asli Chaidir,” kata kuasa hukum PAN Miko Kamal ditulis Rabu (7/8).

Press Release Tim Hukum Prabowo: Prinsip For The Truth & Justice Dan Kemuliaan Mahkamah Konstitusi Dipertaruhkan!

PRESS RELEASE
PRINSIP “ FOR THE TRUTH & JUSTICE” DAN KEMULIAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIPERTARUHKAN!

Mahkamah Konstitusi, Keadilan dan Dukungan Amerika untuk Prabowo-Sandi

Oleh:  Mochamad Toha

 

 

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan adil dan jujur kepada Prabowo-Sandi, dan tidak akan ada keadilan di MK bagi Prabowo-Sandi, ternyata dengan sabar kubu 02 tetap menempuh jalur hukum di MK, suatu kearifan yang pantas diapresiasi. Namun,dlaam pilpres 2019 ini,  rangkaian peristiwa sejak kepergian Prabowo ke luar negeri hingga kunjungan Menhan AS ke Jakarta, harus dibaca dalam satu rangkaian yang tak terputus.

Pujian Kiprah FPI, Sinyal Paman Sam Dukung Prabowo

Pages