21 November 2017

Mahfud MD

Penilaian Mahfud MD: Ini Kehebatan Luhut Binsar Pandjaitan

KONFRONTASI -  Langkah Presiden Joko Widodo mengganti Tedjo Edhy dengan Luhut Panjaitan sebagai Menko Polhukam sudah sangat tepat. Sebab Luhut bisa berkomunkasi dengan baik dan memiliki kekuatan lobi politik yang sangat bagus.

Demikian disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, usai menghadiri diskusi dengan tema "Harapan Rakyat Pasca Reshuffle" di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat (Rabu, 20/8).

Mahfud Tegaskan KAHMI Selalu Berkoalisi dengan Presiden

Konfrontasi - Koordinator Presidium KAHMI, Mahfud MD menegaskan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tidak akan berafiliasi ataupun beroposisi kepada pertai politik manapun. Ia mengatakan, KAHMI bukan merupakan organisasi Politik dan hanya akan berkoalisi dengan tujuan negara.

Mahfud Desak KPK Segera Seret Setnov ke Pengadilan

Konfrontasi - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke peradilan setelah ketua DPR ini kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-e.

"Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," jelas Mahfud di sela-sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Sabtu (11/11/2017).

Mahfud MD: Alhamdulillah Pak Presiden akan Berikan Lafran Pane Gelar Pahlawan Nasional

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan agar pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lafran Pane menjadi Pahlawan Nasional.

"Alhamdulillah tadi Bapak Presiden menyampaikan pada 9 November gelar pahlawan akan diberikan kepada Bapak Lafran Pane," kata Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD, setelah diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Mahfud Anggap Positif Revisi UU Ormas

KONFRONTASI-Pakar hukum tata negara, Prof Dr Mahfud MD, menilai positif inisiatif revisi UU Organisasi Kemasyarakatan hasil dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017.

Ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat, Mahfud, mengatakan, jika nanti UU Ormas itu direvisi, diharapkan bisa memberikan jaminan prosedur formal pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

"Soal ada perubahan, saya kira itu boleh-boleh saja, itu biasa saja. Ada revisi, buat yang baru dan sebagainya. Menurut saya, itu positif, agar negara hukum lebih terjamin prosedur formalnya," ujar Mahfud, Senin.

Menurut Mahfud, perdebatan yang terjadi selama ini adalah terkait dengan apakah ormas yang tidak sesuai dengan ideologi negara dibubarkan terlebih dahulu, kemudian di bawa ke pengadilan. Atau, pemerintah yang membawa ke pengadilan dan pengadilan yang membubarkan.

Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU.

Dengan disahkannya UU tersebut, lanjut Mahfud, maka perkara gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) akan gugur karena tidak ada lago objek sengketanya. MK akan mengeluarkan vonis bahwa permohonan tidak dapat diterima karena objek sudah tidak ada.

Mahfud mengatakan, jika nantinya UU tersebut dibawa ke MK untuk dilakukan judicial review dan dikabulkan, maka tidak akan menganulir keputusan sebelumnya karena putusan tersebut tidak bisa berlaku surut. Pemerintah sebelumnya menyusun Perppu tersebut untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Sekarang HTI sudah bubar berdasar UU yang berlaku sekarang, besok misalnya Desember 2017 UU ini dikabulkan oleh MK dinyatakan batal, HTI sudah bubar. Karena menurut UU tentang pembentukan peraturan perundangan itu tidak bisa pemberlakuan berlaku surut," ujar Mahfud.

Mahfud MD Minta Pemerintah Tak Perlu Terganggu Dokumen 1965 dari AS

Konfrontasi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, berharap Pemerintah Indonesia tidak terganggu dengan dibukanya dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat terkait peristiwa 1965.

"Saya kira tidak perlu terganggu dan terpengaruh dengan dokumen-dokumen begitu," kata Mahfud, kepada ANTARA, di Yogyakarta, Minggu (22/10/2017).

Mahfud: Hukum Tumpul Karena Penegaknya Tersandera

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menegaskan, negara ini hanya akan maju secara lebih signifikan kalau hukum ditegakkan.

"Saya sering mengatakan,lebih dari separoh persoalan di Indonesia ini selesai kalau penegakan hukum beres, yang lain itu ad hoc," katanya, di Magelang, Selasa.

Tags: 

Tiga Kekeliruan Pansus KPK Menurut Mahfud MD

KONFRONTASI-Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD mengatakan ada tiga hal yang membuat pembentukan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pansus hak angket KPK menjadi cacat hukum. Tiga kekeliruan tersebut muncul berdasarkan kajian dari 132 pakar hukum tata negara. 

Mahfud: Pemilik First Travel yang Wajib Ganti Dana Jamaah, Bukan Pemerintah

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, berpendapat, pemerintah tidak memiliki kewajiban mengganti kerugian calon jemaah umrah agen perjalanan PT First Anugerah Karya Wisata ( First Travel).

Kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi beban First Travel.

Soal Gedung Baru DPR, Mahfud: Kesannya Malah Cari-cari Proyek

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md meminta Presiden Joko Widodo tidak gentar menolak rencana DPR membangun gedung baru. Sebab, menurut Mahfud, pembangunan gedung baru DPR sangat tak pantas. "Presiden Jokowi harus berani menolak usulan gedung baru DPR itu," ujar Mahfud di Yogyakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Pages