29 March 2017

Mahfud MD

Mahfud: Hak Angket e-KTP Bisa Timbulkan Kecurigaan

KONFRONTASI-Terkait kasus e-KTP yang tengah ditangani KPK, Wakil Ketua DPR mendorong penggunaan hak angket. Namun rencana pengguliran hak angket ini dinilai hanya akan menimbulkan kecurigaan publik.

"Hak angket itu adalah hak politik di DPR. Secara teoritis, yuridis itu boleh," ujar mantan Ketua MK Mahfud MD kepada wartawan, Selasa (14/3/2017).

Akan tetapi, Mahfud yang juga merupakan mantan anggota DPR ini menyatakan pengguliran hak angket akan kontraproduktif untuk DPR. Sebagaimana diketahui ada cukup banyak anggota DPR yang turut disebut dalam kasus korupsi e-KTP ini.

Mahfud Khawatir Kasus e-KTP Digembosi

KONFRONTASI-Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyayangkan sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyatakan banyak nama yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

KPK dinilai tidak perlu menyatakan hal tersebut karena sidang perkara tersebut belum dimulai. "Baiknya KPK tidak bicara akan ada nama-nama besar yang akan disebut dalam kasus e-KTP sebelum mulai sidang," tulis Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (4/3/2017).

Ada yang Gatal Ingin Ubah UU KPK

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut ada kalangan yang ingin mengubah Undang-Undang KPK. Kalangan yang dimaksud Mahfud berada di DPR.

"Ada kaitannya dengan beberapa kalangan di DPR yang sekarang ini gatal mau mengubah Undang-Undang KPK, yang pada awal 2016 itu sudah ditolak masyarakat," kata Mahfud di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017) kemarin.

Mahfud: Berhentikan Terdakwa Ahok Tak Perlu Tunggu Pembacaan Tuntutan

KONFRONTASI-Masa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang sudah menjadi terdakwa penodaan agama itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2).

Penyadapan Ini Pelanggaran Luar Biasa, Sebut Mahfud MD

KONFRONTASI -   Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD menuturkan, telah terjadi dua masalah pada di sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa lalu (1/2).

Pertama adalah masalah penghardikan serta fitnah. Seperti fitnah dengan menuding KH.Ma’ruf Amin menyembunyikan identitasnya.

’’Kalau yang ini, selama Kiai Ma’ruf memberikan maaf, urusan selesai,’’ jelas Mahfud MD.

Nah masalah krusial yang kedua adalah, dalam persidangan itu terindikasi kuat kubu Ahok memiliki rekaman hasil penyadapan percakapan antara Ma’ruf dengan SBY.

Terdakwa Ahok Hardik Kiai Ma'ruf, Mahfud MD Tersinggung sebagai Warga NU

KONFRONTASI - Sebagai warga NU, Mahfud MD mengaku tersinggung atas hardikan atau ancaman terdakwa tersangka kasus penodaan agama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terhadap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf.

"Sy bkn tokoh NU tp sy warga jam'iyyah NU sejak bayi. Sy trsinggung atas hardikan Ahok thd KH Makruf Amin. Sy ikut protes sbg warga NU," kata dia lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (2/1).

Mahfud: Tak Mudah Kembali ke UUD 45 Asli

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai gagasan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli sangat sulit untuk dilaksanakan karena tidak dapat dilakukan secara satu paket.

"Karena untuk kembali atau pun mengubah UUD 1945 yang asli itu tidak bisa dilakukan secara satu paket, harus pasal per pasal. Sehingga, sangat sulit membayangkan kita kembali ke UUD 1945 yang asli," kata Mahfud dalam Diskusi Kelompok Punakawan di Gedung MURI, Jakarta Utara, Rabu malam.

Tags: 

Mahfud: Pileg dan Pilpres Serentak, Presidential Threshold Tak Diperlukan Lagi

KONFRONTASI-Pembahasan presidential threshold tidak diperlukan pasalnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden akan diselenggarakan secara bersamaan. Demikian dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

”Alternatif utama dalam pemilihan presiden tidak usah ada threshold, ini bukan keharusan,” jelas Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Mahfud MD: Separuh Hidup Gus Dur Dikorbankan untuk Keutuhan Indonesia

JAKARTA-Sejumlah tokoh nasional yang dikenal dekat dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggelar saresehan untuk mengenang tujuh tahun wafatnya presiden keempat RI tersebut.

Mahfud: Polisi Harus Transparan Terkait Penangkapan Para Aktivis

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta kepolisian untuk dapat memberikan alasan yang transparan atas penangkapan terhadap 10 aktivis dan tokoh masyarakat yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat pagi.

"Kepolisian harus bisa menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait langkah makar apa yang akan dilakukan, agar nantinya tidak menimbulkan masalah baru," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat.

Tags: 

Pages