22 January 2017

Mahfud MD

Mahfud: Pileg dan Pilpres Serentak, Presidential Threshold Tak Diperlukan Lagi

KONFRONTASI-Pembahasan presidential threshold tidak diperlukan pasalnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden akan diselenggarakan secara bersamaan. Demikian dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

”Alternatif utama dalam pemilihan presiden tidak usah ada threshold, ini bukan keharusan,” jelas Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Mahfud MD: Separuh Hidup Gus Dur Dikorbankan untuk Keutuhan Indonesia

JAKARTA-Sejumlah tokoh nasional yang dikenal dekat dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggelar saresehan untuk mengenang tujuh tahun wafatnya presiden keempat RI tersebut.

Mahfud: Polisi Harus Transparan Terkait Penangkapan Para Aktivis

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta kepolisian untuk dapat memberikan alasan yang transparan atas penangkapan terhadap 10 aktivis dan tokoh masyarakat yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat pagi.

"Kepolisian harus bisa menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait langkah makar apa yang akan dilakukan, agar nantinya tidak menimbulkan masalah baru," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat.

Tags: 

Kata Mahfud, Polisi harus transparan alasan penangkapan aktivis

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta kepolisian untuk dapat memberikan alasan yang transparan atas penangkapan terhadap 10 aktivis dan tokoh masyarakat yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat pagi.

"Kepolisian harus bisa menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait langkah makar apa yang akan dilakukan, agar nantinya tidak menimbulkan masalah baru," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat.

Mahfud MD Siap Turun Tangan Jika Kader HMI Diperlakukan Sewenang-wenang

KONFRONTASI-Terkait penangkapan kader HMI, Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) Mahfud MD menyatakan akan melakukan pembelaan jika penangkapan  terkait demo 4 November tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, Mahfud mendukung penegakan hukum oleh kepolisian jika para aktivis itu terbukti anarkistis.

“Akan kita urus kalau diperlakukan se-wenang2. Tp kalau benar dia melakukan pelanggaran hukum & anarkis kita akan dukung polisi menindaknya,” kicau Mahfud dalam akun Twitter ?@mohmahfudmd, Selasa (8/11/2016).

Peristiwa Bukit Duri adalah Tragedi Kemanusiaan dan Tragedi Penegakan Hukum

Oleh: Prof.Dr.Mahfud MD*

KPK Omdo, Sunny dan Aguan Batal jadi Tersangka: Lalu Dimana Grand Corruption-nya Kasus Reklamasi?

KONFRONTASI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, sejak awal sudah mempertanyakan keberlanjutan kasus suap pembahasan Raperda terkait reklamasi teluk Jakarta.

Karena itu dia tidak bisa lagi mengomentari keputusan KPK yang tidak memperpanjang masa cegah Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, bepergian ke luar negeri yang akan berakhir besok.

"Ya apalagi, itu bagian dari pertanyaan itu semua. Saya tidak bisa komentari," jelas Mahfud

Mahfud MD: Indonesia Laboratorium Toleransi

KONFRONTASI-Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD, mengatakan masyarakat dunia mengakui Indonesia negara paling gemilang mengelola toleransi.

Dengan pengakuan tersebut tak ayal kalau Indonesia disebut laboratorium paling tepat jika ingin belajar toleransi dan keberagaman hidup, katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

Mahfud: Arcandra Tahar Tak Perlu Diistimewakan

KONFRONTASI-Pemerintah tak perlu memberikan jalur khusus kepada Arcandra Tahar untuk segera mendapat status kewarganegaraan. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi Mahfud MD, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu seharusnya mengikuti jalur semestinya yakni naturalisasi.

Mahfud: Banyak Produk Hukum Hasil Pesanan Koruptor

KONFRONTASI-Para koruptor terus melakukan upaya perlawanan dengan cara mempengaruhi proses revisi hingga pembuatan peraturan serta perundang-undangan. hal tersebut diakui Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

"Saya sering mengatakan saat ini banyak sekali hukum-hukum pesanan tanpa tahu yang melakukan itu merupakan pesanan dari segelintir kelompok yang sebenarnya itu adalah serangan balik daripada koruptor," kata Mahfud di gedung KPK, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2016.

Tags: 

Pages