19 October 2019

Listrik

Listrik 1 kWh Bisa Dipakai untuk Apa Saja?

Konfrontasi - Tahukah kamu bagaimana penggunaan listrik per bulan di rumah? Sebagian orang mungkin tak terlalu mengetahui persis bagaimana penggunaan listrik per bulan jika dihitung sesuai dengan jumlah tagihan yang dibayarkan.

Namun, kamu sebaiknya mengetahui berapa biaya yang kamu gunakan setiap bulannya untuk pembayaran tagihan listrik jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan keseharian.

Iuran BPJS Naik, Listrik Naik, Pajak Naik, Terus Rakyat Mau Makan Apa ?

Oleh : Nasrudin Joha 

 

Luar biasa zalim rezim ini, belum juga dilantik untuk periode kedua, sejumlah kebijakan yang akan mencekik rakyat telah dipersiapkan. Pada saat yang sama, rezim justru pamer kemewahan dengan rencana membeli sejumlah mobil dinas untuk Presiden, menteri dan pejabat tinggi, yang menekan anggaran hingga ratusan miliar.

Pemerintah sudah bulat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen berdalih untuk menutup defisit JKN.

Membangun Pembangkit dengan Manfaat Berbukit

KONFRONTASI-Pada tulisan sebelumnya yang berjudul Pembangkit: PLN dan Swasta Siapa Lebih Dominan? saya menekankan pentingnya penguasaan PLN atas pembangkit listrik secara dominan. Dengan penguasaan kepemilikan yang dominan, peluang swasta produsen listrik alias independent power producer (IPP) untuk mengendalikan harga jual listrik bisa dihindari.

Sampai 2016, komposisi kepemilikan pembangkit tenaga listrik yang produksinya dijual melalui PLN Grup adalah 36.973 MW (79%) dimiliki oleh PLN Grup dan 10.121 MW (21%) dimiliki oleh swasta.

Soal Pembangkit Listrik, PLN atau Swasta yang Lebih Dominan?

KONFRONTASI-Urusan setrum menyetrum ternyata tidak sesederhana yang diperkirakan banyak orang. yang dimaksud ‘orang’ di sini bukan melulu rakyat awam, lho. Ternyata, para pejabat publik, bahkan termasuk orang-orang yang diamanahi dan atau punya otoritas urusan setrum pun, banyak yang tidak paham.

Soal PLTU: Swasta Kemaruk, PLN Bisa Terpuruk

Oleh: Edy Mulyadi*

“Ya udah kita bilang, satu kalau saya bilang supaya lebih efisienlah. Kalian (PLN) jangan terlalu banyak terlibat pembangunan-pembangunan listrik, power, biarin aja private sector masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia Power waste to energy, lupain dulu lah itu. Konsolidasi aja dulu saja biarkan private sector main,” papar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Plt Dirut PT PLN, Sripeni Inten Cahyani, seperti dikutip satu media daring, Rabu pekan silam (14/8).

PLN Akui Kompensasi yang Diberikan Tak Seberapa Dibanding Kerugian Masyarakat Akibat 'Blackout'

KONFRONTASI-PLN bakal membayar kompensasi sekitar Rp850 miliar akibat pemadaman yang terjadi pada 4 Agustus 2019 lalu. Kompensasi diberikan kepada pelanggan rumah tangga, industri, dan lainnya di tiga provinsi, yaitu Jabar, Banten, dan DKI Jakarta.

EVP Operasi Jawa Barat dan Tengah PT PLN, Purnomo, mengatakan pihaknya akan membayarkan kompensasi sekitar Rp850 miliar pada September 2019. Kompensasi itu sebagai pengganti padamnya listrik pada awal Agustus lalu.

Pemadaman Massal, Dimana Tanggung Jawab Negara ?

Oleh: Ratna Kurniawati

Insiden Listrik Padam, Penguasa Jangan “Diam”

Oleh: Mila Ummu Tsabita
Pegiat  Muslimah Lit-Taghyir

Listrik Mati, PLN Pangkas Gaji Karyawan

KONFRONTASI-Perusahaan Listrik Negara atau PLN akan memangkas gaji karyawannya untuk membayar kompensasi ganti rugi para pelanggan yang merasakan dampak tragedi mati lampu di sebagian Pulau Jawa, Minggu 4 Agustus kemarin.

Kompensasi tersebut sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggan. Langkah pemangkasan gaji tersebut diambil karena dana untuk membayar ganti rugi ke pelanggan tidak boleh berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Buntut Listrik Mati, PLN Rogoh Rp865 Miliar untuk Kompensasi Pelanggan

KONFRONTASI- PT PLN (Persero) menyiapkan dana sebesar Rp865 miliar sebagai kompensasi kepada pelanggan terdampak pemadaman listrik yang terjadi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat pada Minggu dan Senin (4-5/8/2019).

Direktur Bisnis Regional PT PLN Jawa Bagian Barat Haryanto mengatakan ada 22 juta pelanggan terdampak yang akan menerima kompensasi. 

"Jumlah kompensasi total dari 22 juta pelanggan kurang lebih sebanyak Rp 865 miliar," kata Haryanto saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Selasa (6/8/2019).

Pages