13 November 2019

LIPI

Pasal Demi Pasal Revisi UU KPK untuk Melumpuhkan KPK, Sebut LIPI

KONFRONTASI -   Peneliti Politik LIPI, Syamsuddin Haris menyatakan secara tegas LIPI menolak Revisi UU KPK. Menurut dia, secara substansi isi usulan revisi yang diajukan oleh DPR RI memang bertujuan untuk melumpuhkan KPK.

Syamsuddin jelaskan, sesungguhnya itu bukan revisi melainkan pembentukan undang-undang baru. Hal itu dikarenakan hampir semua pasal diubah. Perubahan itu membuat KPK menjadi 'macan ompong.'

Jangan Coba-coba Manipulasi Data Quick Count, Akibatnya Fatal, Swing Voters: Saya Percaya LIPI

KONFRONTASI -   Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters Adhie Massardi mengingat agar lembaga survei yang diberi wewenang melakukan hitung cepat (quick count), untuk mencoba-coba melakukan manipulasi angka dan data, karena sangat beresiko tinggi.

“Terlalu berisiko dan berbahaya bila hitung cepat menjadi alat untuk mempengaruhi persepsi dan menggiring publik,” tegas Adhie mengingatkan pada diskusi di Tebet yang dipandu wartawan senior Arief Gunawan, Selasa (16/4/2019).

LIPI Tak Pernah Keluarkan Hasil Survei Capres-Cawapres

KONFRONTASI -  Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, membantah keterlibatan peneliti LIPI dalam sebuah hasil survei. Ia mengatakan bahwa lembaganya tidak pernah mengeluarkan hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden 2019.

"LIPI tidak pernah mengeluarkan hasil survei yang menyatakan elektabilitas Jokowi - Maruf 40,30 persen, Prabowo - Sandi 45, 45 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 14,25 persen," kata Firman dalam siaran tertulisnya, Selasa, 26 Maret 2019.

LIPI Jamin Tak Ada Pegawai yang Dipecat karena Kebijakan Reorganisasi

KONFRONTASI -  Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Laksana Tri Handoko menjamin tidak ada pemecatan 

LIPI: Migrasi Suara Tak Ditangkap Lembaga Survei. Elektabilitas Capres 01 : 40.3%, Capres 02: 45.4%. Ada yang uring-uringan dan marah?

KONFRONTASI- ''Paparan LIPI 24 Maret 2019: Elektabilitas 01 : 40.3%, 02 45.4% .. Ini LIPI lho ya, Bukan lembaga survei abal-abal. Dan pantesan ada yang muring muring  dan mendadak stressss luar biasa, marah, eehhh langsung kehilangan selera makan pula,'' kata Edy Mulyadi, jurnalis senior.

Dalam kaitan ini, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan, terkadang memang bisa terjadi fenomena yang tidak bisa ditangkap lembaga survei.

Indonesia di Ambang Perpecahan Akibat Ketimpangan Ekonomi

KONFRONTASI- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut ketahanan sosial Indonesia tengah terancam. Pemerintah diharapkan bisa cepat bertindak mencegah perpecahan di tengah masyarakat. Karena Indonesia negara Bhineka Tunggal Ika yang tak membedakan satu sama lain.

"Ketahanan sosial menjadi terancam oleh musuh bersama kita, yakni kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ini yang belum diberikan solusi secara tentu atau utuh. Begitu juga indeks kebahagiaan masyarakat belum signifikan, kalau pemerintah bisa mengelola indeks kebahagiaan masyarakat, tentunya tidak akan muncul ancaman terhadap ketahanan sosial," ungkap Zuhro di sela simposium nasional Ketahanan sosial dan demokrasi di Universitas Brawijaya, Sabtu (23/3/2019).

Dikatakan Zuhro, sudah waktunya melakukan evaluasi tentang kondisi bangsa menginjak usianya ke-74 tahun pada 17 Agustus 2019 mendatang. Bagaimana nasib Indonesia 2045 nanti, ketika berusia 100 tahun. Karena tidak bisa menutup mata adanya gejala keterbelahan di masyarakat, dan harmoni sosial yang terancam.

21 tahun pasca reformasi Indonesia secara bertubi-tubi menggelar pemilu, dari Pilkada serentak 2015, 2017 yang meninggalkan kontroversi di salah satu daerah (DKI Jakarta), dan ada lagi pilkada serentak untuk 171 daerah.

"Dan pilkada yang digelar, selalu menyisakan sengketa, hanya pada 2018 nyaris konflik tak terjadi. Sekarang pertanyaan, pemilu itu untuk siapa dan untuk apa? Katanya demokrasi langsung itu untuk rakyat, tapi itu hanya prosedur dan tahapannya saja, secara subtansi kita tidak dapatkan," beber Zuhro.

Munculnya tagar 2019 ganti presiden, lanjut dia, menjadi pertanyaan mendasar saat ini. Apakah ini sebuah refleksi atas ketidakpuasan dan kekecewaan atas kinerja pemerintah. Warisan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 seperti belum tuntas, rasa kecewa, tidak puas seakan belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

"Makanya banyak lembaga survei mencatat, tingkat kepuasan di masyarakat sangat tinggi atas kinerja Pak Jokowi, tetapi elektabilitasnya rendah. Ini tidak masuk akal, semestinya kepuasaan diikuti juga elektabilitas seseorang," tegasnya.

Menurut dia, hanya Indonesia yang berani melakukan lompatan-lompatan dalam mendesain pemilu. Dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi partisipan dari rakyat oleh rakyat. "Mungkin tidak ada di negara lain, seperti Indonesia sekarang ini, yang berani melakukan lompatan-lompatan dalam mendesain pemilu," tuturnya.

Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana Harus Bisa Lakukan Evakuasi Mandiri

KONFRONTASI-Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto mengatakan masyarakat harus bisa melakukan evakuasi mandiri terutama yang berada di wilayah rawan bencana yang memiliki waktu jeda terjadinya tsunami kurang dari 10 menit.
    
"Masyarakat yang berada di provinsi peringatan dini, jangan hanya mengandalkan peringatan dini tetapi harus langsung evakuasi mandiri begitu gempa terjadi," kata Eko  dalam diskusi di Jakarta, Rabu.
    

Pengamat LIPI: Masyarakat Harus Cerdas Berpolitik

KONFRONTASI - Indonesia menjalani sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga di 171. Momentum kontestasi politik ini harus diikuti dengan kematangan masyarakat dalam berpolitik dengan menjadi pemilih yang cerdas agar terwujud proses Pilkada yang baik dan berkualitas untuk Indonesia damai.

Investasi China Lebih kecil Dibanding Jepang dan Singapura, Tapi Ekspor Tenaga Kerjanya ke Indonesia Paling Besar

KONFRONTASI-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ikut melakukan kajian mengenai isu serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Salah satu temuan LIPI menyebutkan bertambahnya TKA China di Indonesia seiring dengan meningkatnya investasi China di Indonesia.

Kenapa Oposisi Tidak Tegur Jokowi yang Diduga Melanggar UU Pilkada?

KONFRONTASI - Kenapa partai oposisi pemerintah tidak memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo terkait pelantikan Isdianto sebagai wakil gubernur Kepulauan Riau?. Padahal, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan dugaan pelanggaran UU 10/2016 tentang Pilkada yang dilakukan Jokowi memang benar terjadi.

Pages