16 October 2019

Laode M Syarif

Laode M Syarif: Revisi UU KPK Tertutup Contoh Yang Tidak Baik, Sebaiknya Tansparan Saja

KONFRONTASI -   Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lebih transparan.

Laode menambahkan, proses revisi Undang-Undang KPK yang selama ini tertutup, dinilai memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya, transparansi terjaga pada saat pembahasan revisi UU tersebut.

Capim KPK, 20 Lolos ke Seleksi Lanjutan, Laode M Syarif Gagal

KONFRONTASI -   Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) mengumumkan 20 dari 40 peserta capim KPK yang lolos proses Profile Assesment untuk ke proses seleksi selanjutnya. Dalam proses Profile Assesment, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang juga mengikuti seleksi, gagal melanjutkan proses seleksi sebagai capim KPK periode 2019-2023.

OTT Jaksa, KPK Amankan 21 Ribu Dolar Singapura

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membenarkan, KPK telah mengamankan dua Jaksa Kejati dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (28/6/2019). Proses penindakan sudah berlangsung sejak siang.

"Kami konfirmasi, benar KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan di Jakarta sejak siang sampai malam ini," kata Syarif dalam pesan singkatnya.

KPK Beberkan Kronologi Kasus Suap Perkara PN Balikpapan

Konfrontasi - KPK menjelaskan kronologi penetapan tiga orang sebagai tersangka suap penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni diduga sebagai penerima suap yakni Hakim di PN Balikpapan Kayat. Sedangkan diduga sebagai pemberi suap, yaitu Sudarman, seorang wiraswastawan, dan Jhonson Siburian seorang advokat.

KPK Bawa Bupati Lampung Tengah Mustafa ke Jakarta

KONFRONTASI - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, jika pihaknya ikut mengamankan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang merupakan bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jakarta dan Lampung.

Sebagaimana, pada Rabu (14/2) dan Kamis (15/2) KPK berhasil mengamankan 19 orang, dan lima di antaranya merupakan anggota DPRD Lampung Tengah, delapan dari pejabat maupun pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan satu orang dari pihak swasta.

Laode M Syarif : Kami Bisa Panggil Paksa Setya Novanto

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya bisa memanggil paksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Hal ini menyusul sikap Novanto yang sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

"Kalau panggilan ketiga tidak hadir, KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Fee 10 Persen dari Proyek untuk Pemda, KPK: Sudah Seperti Norma Umum

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan masih maraknya praktik pemberian suap kepada pejabat daerah dari para kontraktor proyek-proyek pemda. Terbaru, KPK menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan sebagai tersangka penerima suap dari pengusaha Fhilipus Jacobson.

KPK: Ributkan 'Safe House', Pansus Hanya akan Rugikan Saksi dan Korban

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa Panitia Khusus Hak Angket terkait tugas dan Wewenang KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.

"Karena tindakan Pansus seperti itu akan merugikan upaya-upaya perlindungan saksi dan korban di masa mendatang," ucap Syarif di Jakarta, Rabu.

Namun, kata dia, KPK mempersilakan jika anggota Pansus memang ingin mengunjungi "safe house" tersebut.

KPK Tegaskan Tak 'Alergi' untuk Diawasi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan KPK tidak "alergi" untuk diawasi menyikap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di DPR RI saat ini.

"KPK itu tidak alergi untuk diawasi termasuk teman-teman wartawan mengawasi setiap saat," kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, KPK selalu diaudit secara periodik oleh BPK kemudian dari segi penanganan kasus, tersangka bisa melalui proses praperadilan jika tidak setuju dan bisa juga dengan banding bahkan bisa sampai pada tingkat kasasi.

"DPR setiap tahun itu dua sampai tiga kali kami dipanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), semuanya kami ungkapkan di sana. Bahkan mereka tanyakan kasus yang spesifik," tuturnya.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan dalam RDP dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari yang akhirnya menghasilkan hak angket tersebut disebabkan adanya permintaan rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

"Menurut perundang-undangan kami tidak boleh mengeluarkan rekaman itu selain di pengadilan," kata Syarif.

Ia pun menyatakan seperti yang dikatakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Mahfud MD bahwa hak angket itu harus untuk hal yang strategis.

"Untuk kepentingan yang luar biasa dan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat tetapi kalau hanya karena kepentingan sebuah kasus saya pikir tidak. Hak Angket itu harus spesifik juga tujuannya tidak boleh diluas-luaskan," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) memberikan empat sikap akademik dalam permasalahan hak angket KPK yang digulirkan di DPR RI saat ini.

"Pertama, hak angket tidak sah karena bukanlah kewenangan DPR untuk menyelidiki proses hukum di KPK karena hal tersebut merupakan wewenang peradilan," kata Ketua Umum DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Kedua, kata Mahfud, Panitia Khusus Hak Angket dibentuk melalui prosedur yang menyalahi aturan perundang-undangan sehingga pembentukannya ilegal.

"Ketiga, DPR harus bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan dan aspek-aspek ketatanegaraan yang telah ditentukan menurut UUD 1945. Tindakan di luar ketentuan hukum yang dilakukan DPR hanya akan berdampak pada kerusakan ketatanegaraan dan hukum," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurutnya, apabila itu terjadi maka akan menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Keempat, APHTN-HAN dan PUSaKO mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Ia menilai akibat pembentukan panitia angket yang bertentangan dengan undang-undang, maka segala tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan dengan undang-undang dan hukum.

"Mematuhi tindakan panitia angket merupakan bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri. KPK harus taat kepada konstitusi dan undang-undang, bukan terhadap panitia angket yang pembentukannya menyalahi prosedur hukum yang telah ditentukan," ucap Mahfud.

Kasus Suap Kemendes, Apakah Ketua BPK Terlibat?

KONFRONTASI-Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meyakini, untuk sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara tidak terlibat dalam kasus dugaan suap status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) Kemendes.

"Apakah ketua BPK terlibat? Untuk sementara ini kita tidak melihat keterlibatan ketua BPK.Apakah dalam proses selanjutnya kelihatan nanti akan di-update, tapi sementara ketua BPK tidak terlibat," ucap Syarif.

Seperti diketahui, laporan keuangan Kemendes PDTT pada 2015 mendapat opini WDP sedangkan pada 2014 mendapat "Disclaimer".

Pages