25 November 2017

Laode M Syarif

Laode M Syarif : Kami Bisa Panggil Paksa Setya Novanto

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya bisa memanggil paksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Hal ini menyusul sikap Novanto yang sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

"Kalau panggilan ketiga tidak hadir, KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Fee 10 Persen dari Proyek untuk Pemda, KPK: Sudah Seperti Norma Umum

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan masih maraknya praktik pemberian suap kepada pejabat daerah dari para kontraktor proyek-proyek pemda. Terbaru, KPK menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan sebagai tersangka penerima suap dari pengusaha Fhilipus Jacobson.

KPK: Ributkan 'Safe House', Pansus Hanya akan Rugikan Saksi dan Korban

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa Panitia Khusus Hak Angket terkait tugas dan Wewenang KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.

"Karena tindakan Pansus seperti itu akan merugikan upaya-upaya perlindungan saksi dan korban di masa mendatang," ucap Syarif di Jakarta, Rabu.

Namun, kata dia, KPK mempersilakan jika anggota Pansus memang ingin mengunjungi "safe house" tersebut.

KPK Tegaskan Tak 'Alergi' untuk Diawasi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan KPK tidak "alergi" untuk diawasi menyikap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di DPR RI saat ini.

"KPK itu tidak alergi untuk diawasi termasuk teman-teman wartawan mengawasi setiap saat," kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, KPK selalu diaudit secara periodik oleh BPK kemudian dari segi penanganan kasus, tersangka bisa melalui proses praperadilan jika tidak setuju dan bisa juga dengan banding bahkan bisa sampai pada tingkat kasasi.

"DPR setiap tahun itu dua sampai tiga kali kami dipanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), semuanya kami ungkapkan di sana. Bahkan mereka tanyakan kasus yang spesifik," tuturnya.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan dalam RDP dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari yang akhirnya menghasilkan hak angket tersebut disebabkan adanya permintaan rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

"Menurut perundang-undangan kami tidak boleh mengeluarkan rekaman itu selain di pengadilan," kata Syarif.

Ia pun menyatakan seperti yang dikatakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Mahfud MD bahwa hak angket itu harus untuk hal yang strategis.

"Untuk kepentingan yang luar biasa dan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat tetapi kalau hanya karena kepentingan sebuah kasus saya pikir tidak. Hak Angket itu harus spesifik juga tujuannya tidak boleh diluas-luaskan," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) memberikan empat sikap akademik dalam permasalahan hak angket KPK yang digulirkan di DPR RI saat ini.

"Pertama, hak angket tidak sah karena bukanlah kewenangan DPR untuk menyelidiki proses hukum di KPK karena hal tersebut merupakan wewenang peradilan," kata Ketua Umum DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Kedua, kata Mahfud, Panitia Khusus Hak Angket dibentuk melalui prosedur yang menyalahi aturan perundang-undangan sehingga pembentukannya ilegal.

"Ketiga, DPR harus bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan dan aspek-aspek ketatanegaraan yang telah ditentukan menurut UUD 1945. Tindakan di luar ketentuan hukum yang dilakukan DPR hanya akan berdampak pada kerusakan ketatanegaraan dan hukum," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurutnya, apabila itu terjadi maka akan menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Keempat, APHTN-HAN dan PUSaKO mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Ia menilai akibat pembentukan panitia angket yang bertentangan dengan undang-undang, maka segala tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan dengan undang-undang dan hukum.

"Mematuhi tindakan panitia angket merupakan bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri. KPK harus taat kepada konstitusi dan undang-undang, bukan terhadap panitia angket yang pembentukannya menyalahi prosedur hukum yang telah ditentukan," ucap Mahfud.

Kasus Suap Kemendes, Apakah Ketua BPK Terlibat?

KONFRONTASI-Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meyakini, untuk sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara tidak terlibat dalam kasus dugaan suap status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) Kemendes.

"Apakah ketua BPK terlibat? Untuk sementara ini kita tidak melihat keterlibatan ketua BPK.Apakah dalam proses selanjutnya kelihatan nanti akan di-update, tapi sementara ketua BPK tidak terlibat," ucap Syarif.

Seperti diketahui, laporan keuangan Kemendes PDTT pada 2015 mendapat opini WDP sedangkan pada 2014 mendapat "Disclaimer".

Sudah Ada Petunjuk Pelaku Penyerangan Novel Baswedan

KONFRONTASI-Sudah sepekan penyelidikan terhadap kasus teror penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berjalan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan polisi sudah menemukan petunjuk baru untuk mengungkap pelaku teror.

Kasus e-KTP: Kerugian Negara Capai Rp2,3 Triliun

KONFRONTASI-Kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) mencapai Rp2,3 triliun. Angka tersebut baru perhitungan sementara belum resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kan sudah lama kasusnya dan itu kasus betul-betul. Bayangin saja sekitar Rp 2,3 triliun itu menurut perhitungan sementara. Bahkan, sebetulnya jauh lebih besar dari itu,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/3).

Kasus Bakamla: Fahmi Habsyi Diyakini Punya Informasi Penting

KONFRONTASI-Salah satu saksi atas nama Fahmi Habsyi diyakini memiliki informasi penting terkait kasus suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fahmi pun telah beberapa kali dipanggil penyidik KPK.

"Kalau dipanggil (berkali-kali) oleh penyidik, berarti dia dianggap mengetahui informasi yang bisa dipakai oleh POM (polisi militer) dan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

"Yang jelas berhubungan dengan kasus tersebut," imbuh Syarif.

KPK: Koruptor yang Ditangkap Mayoritas Berpendidikan Tinggi

KONFRONTASI-Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakanmayoritas dari koruptor yang ditangkap berpendidikan tinggi. Syarif pun mengaku kaget dengan data tersebut.

"Saya kaget dari segi tingkat pendidikan, 600-an koruptor yang ditangkap KPK dominan S2 hampir 200 orang, disusul S1, dan S3 40 orang," kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2016).

KPK akan Gunakan Perma untuk Jerat Korporasi yang Terlibat Korupsi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi menjadi pedoman untuk KPK dalam menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor).

Laode mengatakan setelah Perma disahkan, aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak lagi ada keraguan untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tipikor.

Pages