23 February 2019

KPU

Dari Panggung Debat Capres II, Maruarar Sirait: Pernyataan Jokowi Benar atau Salah Ditentukan Bawaslu dan KPU

KONFRONTASI -  Anggota DPR RI Fraksi PDIP pendukung capres – cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin, Maruarar Sirait menyatakan, soal salah atau tidak dalam hal debat capres kedua, ada Bawaslu dan KPU yang menentukan. Semua sudah mempercayakan kepada dua lembaga tersebut.

Sabtu Petang, KPU Gelar Gladi Resik Debat Kedua

KONFRONTASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar gladi resik Debat Pilpres 2019 putaran kedua pada Sabtu petang (16/2).

"Tentu persiapan sudah makin komplit. Sabtu sore jam 16.00 WIB kita akan lakukan gladi resik," ujar Ketua KPU Arief Budiman usai mengisi diskusi di Kantor MMD Initiative, Kenari, Jakarta, Kamis (14/2).
 
Menurutnya, persiapan menjelang debat putaran dua yang akan digelar 17 April sudah sampai tahap akhir.

Orang Gila Diberi Hak Pilih, Ketua KPU: Itu Berita Hoax

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah informasi yang menyatakan KPU telah mendata warga pemiih yang berstatus gila dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemillu 2019.

“Itu berita hoax KPU dibilang sudah mendata orang gila dalam daftar pemilih. Saya tahu informasi bohong ini menyebar,” kata Ketua Arief Budiman saat menjadi pembicara dalam acara Rapat koordinasi Kehumasan dan Hukum 2019 di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Fahri Tantang KPU Buat Format Debat Terbuka

KONFRONTASI -  

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat debat calon presiden dan calon wakil presiden dengan format terbuka di atas panggung sehingga tidak ada kandidat yang membawa catatan jawaban.

“Kami tantang KPU RI membuat debat terbuka, yaitu adu kedua calon untuk ‘berantem’ secara pemikiran bukan fisik,” kata Fahri saat menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) chapter Gorontalo, di Hotel Maqna Gorontalo, Minggu (10/2:2019).

KPU Rilis Daftar Caleg Eks Koruptor, KPK: Bagus Dong!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi merupakan penerangan bagi masyarakat. KPK mengapresiasi langkah KPU ini.

"Bagus dong, artinya apa, supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi," kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1).

Inilah Daftar Caleg yang Pernah Tersangkut Kasus Korupsi

KONFRONTASI-KPU mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan bekas narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

"Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi)," kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu malam. 

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD. 

Daftar caleg bekas napi korupsi itu yakni:

KPK Senang KPU Mau Rilis Nama 40 Caleg Eks Koruptor, Bulan Depan

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyambut baik langkah KPU yang berencana merilis 40 nama koruptor yang kembali mendaftar sebagai anggota calon anggota legislatif di pemilu 2019 . Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, sepanjang hal itu tidak bertabrakan dengan aturan, KPK akan mendukung langkah KPU.

KPU Persilakan Kubu OSO Lapor ke KPK

 

KONFRONTASI -  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menanggapi biasa saja rencana kuasa hukum Oesman Sapta Odang atau OSO yang akan melaporkan lembaganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lapor saja," kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (24/1/2019). (Baca juga: DPR Akan Panggil KPU Soal OSO)

Ilham mengatakan, KPU siap menerima konsekuensi atas keputusan tidak memasukkan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019.

Pengusutan Sejumlah Kasus Pelanggaran Pemilu Dihentikan, KPU dan Bawaslu Kok Begitu!

KONFRONTASI -  Sejumlah dugaan kasus pidana Pemilu dihentikan. Keseriusan penegakan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun dipertanyakan.

Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Kota Bekasi, Adri Zulpianto mengungkapkan, di Bekasi, dihentikannya dugaan kasus pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi membuktikan kacaunya proses penegakkan hukum dan undang-undang pemilu beserta peraturannya.

Sudjiwo Tedjo Memohon kepada KPU Tak Jadikan Najwa Shihab Moderator Debat ke-2, Ini Alasannya

KONFRONTASI - Budayawan, Sudjiwo Tedjo memohon kepada KPU agar Najwa Shihab tidak dijadikan sebagai moderator pada debat Pilpres 2019 kedua.

Pages