20 April 2019

KPU

KPU Mulai Hitung Suara Formulir C-1; Prabowo-Sandi Unggul 55,27 Persen

KONFRONTASI -   Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menghimpun data penghitungan suara sementara berbasis formulir C-1 dari tempat pemungutan suara (TPS) atau hitungan nyata (real count).

"Untuk sistem penghitungan suara yang berbasis formulir C-1 di TPS yang dipindai dan diunggah itu bisa diketahui kalau penghitungan suara di TPS sudah selesai," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Pilpres Belum Final/Beres: Jokowi Belum Dapat Ucapan Selamat dari para pemimpin dunia

KONFRONTASI- Dari Mahathir Sampai Erdogan Turki, Jokowi sebut dapat Ucapan Selamat Atas Sukses Gelaran Pemilu, namun itu bukan ucapan selamat kemenangan sebagai presiden terpilih, sebab pilpres belum usai/beres.

Jokowi hanya menerima ucapan selamat dari PM Malaysia Mahathir Mohamad dan juga PM Singapura Lee Hsien Loong terkait pemilu yang lancar dan damai. Tapi bukan ucapan selamat atas kemenangannya sebagai  capres terpilih karena Jokowi baru menang di Quick Count yang diragukan rakyat dan dunia internasional, bahkan jadi kontroversial

Prabowo Diapresiasi Tenangkan Pendukung

Jakarta-Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengapresiasi sikap capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
 
Pasalnya, meski telah mendeklarasikan kemenanganan berdasarkan informasi data internal pada Rabu 17 April 2019, Prabowo tetap menyerukan agar para pendukungnya tetap tenang dan tidak berbuat kisruh.
 
"Agar para pendukung tidak terprovokasi dan fokus mengawal kotak suara atau C1 hingga tahap akhir penghitungan," terang Ujang di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

KPU Harus Belajar dari Kasus Malaysia

Jakarta- Sikap Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang di Malaysia diapresiasi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo.

Belajar dari kasus Malaysia, Kunto meminta Panitia Pemilu harus bisa menjamin tidak adanya politik uang, pemalsuan atau atau penyalahgunaan dokumen, perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara dan pembelian kartu suara.

Kawal Proses Demokrasi, KPU Harus Jaga Kepercayaan Publik

KONFRONTASI -  Belum selesai kasus surat suara tercoblos di Malaysia, publik kembali dikejutkan dengan munculnya petisi Pemilu ulang di Sydney, Australia. 

Menyikapi hal tersebut, Inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih ekstra profesional mengawal hak demokrasi masyarakat. 

Gaduh Pemilu Luar Negeri Sangat Mengecewakan

Jakarta-Munculnya kegaduhan Pemilu luar negeri seperti kasus suara tercoblos di Malaysia dan munculnya petisi Pemilu ulang di Sydney, Australia, disorot Inisiator JagaPemilu.com Abdul Malik Raharusun. 

Malik berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari akademisi, profesional dan non partisan partai tidak sekedar menyelenggarakan Pemilu secara prosedur teknis. Melainkan juga menggali khazanah pemikiran dari para calon Presiden dan Wakil Presiden.

KPU Masih Tunggu Keputusan Bawaslu Tetkait Kasus Surat Suara di Malaysia

KONFRONTASI-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting menyebutkan belum ada keputusan atau rekomendasi soal surat suara yang diduga tercoblos di Malaysia dari Bawaslu.

"Belum ada keterangan soal itu (surat suara yang diduga tercoblos di Malaysia). Sepanjang itu tidak ada, tentu kita (KPU) tetap menganggap proses pemilihan sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Evi juga menegaskan bahwa suara bukan sampah.

Ini Penjelasan KPU Soal 17,5 Juta DPT dengan Tanggal Lahir Sama

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum RI menekankan data 17.553.299 DPT yang sempat dilaporkan bermasalah, merupakan data yang wajar apa adanya.

"Kami telah melakukan penyelesaian atas 17,5 juta DPT yang dilaporkan bermasalah. Kesimpulannya data pemilih 17,5 juta itu wajar dan apa adanya, karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil," kata Komisioner KPU RI Viryan Azis dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Senin.

Viryan menjelaskan dasar pihaknya mengambil kesimpulan itu.

Prof Jimly: Tidak Seharusnya KPU Menyederhanakan Masalah

KONFRONTASI- . Kritik tajam  atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di era Presiden Jokowi dalam mengatasi polemik temuan surat suara tercoblos di Malaysia terus berdatangan.

Kali ini giliran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang melancarkan kritik atas pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra yang menganggap temuan surat suara di Malaysia sebagai sampah. Menurutnya, pernyataan itu terkesan bahwa KPU telah menyederhanakan masalah.

KPU Minta Polisi Tangkap Penyebar Hoax Terkait Pilpres di Luar Negeri

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta aparat kepolisian menelusuri dan menangkap oknum penyebar hoaks terkait hasil Pilpres 2019 di luar negeri. Arief memastikan kabar tersebut adalah hoaks atau palsu.

Sebab, pihaknya baru akan melaksanakan penghitungan suara di TPS luar negeri yang tersebar di 130 kota dan 5 benua pada Rabu, 17 April mendatang. “Saya ingin katakan kalau hasil pemilu di luar negeri yang beredar itu tidak benar," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar mengenai hasil pilpres di luar negeri tersebar digrup pesan singkat WhatsApp dan media sosial lainnya. Dalam pesan yang beredar tertulis hasil perhitungan suara yang menyebut keunggulan pasangan Prabowo-Sandi. Pesan tersebut memperlihatkan hasil hitung sementara di sejumlah negara, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Dalam perhitungan sementara untuk Arab Saudi, menyebut pasangan nomor urut 02 unggul 65,4% suara, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 25,6%. Keunggulan pasangan nomor urut 02 juga terjadi di Korea Selatan dengan perolehan suara 64,8% suara dan paslon nomor urut 01 sebesar 35,2%. Arief menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri atau early voting sudah dimulai sejak 8 hingga 14 April 2019.

Berbeda dengan di dalam negeri yang akan dilakukan serempak pada 17 April 2019 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 644/2019. “Meskipun dilakukan pemungutan lebih awal tapi penghitungan suaranya itu dilakuakan pada tanggal 17 April. Jadi kalo sudah ada yang mengeluarkan rilis-rilis hasil itu, itu bukan hasil yang dikekuarkan KPU," tegasnya.

Kecuali kata Dia, memang ada orang-orang yang melakukan survei melakukan metode exitpol. "Tapi sepanjang yang saya tau, di luar negeri enggak ada yang melakukan itu," tuturnya. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari juga membantah informasi tentang hasil perolehan suara pilptes di luar negeri.

Pages