27 April 2018

KPU

PKPI Polisikan Komisioner KPU

KONFRONTASI-Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan rencana Peninjauan Kembali (PK) KPU terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tags: 

KPU Tidak Adil, Jokowi Kampanye Pilpres Gunakan Fasilitas Negara?

KONFRONTASI - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tetap mengizinkan Calon Presiden (Capres) petahana menggunakan Pesawat Kepresidenan di masa kampanye menuai kecaman. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta KPU konsisten.

"KPU harus konsisten, kalau mau diberlakukan seperti itu, harus adil juga kepada semua pejabat negara dan DPR, jangan pilih kasih," ujar wakil ketua Partai Gerindra itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Fadli secara terang-terangan menyatakan ketidaksepakatannya terhadap PKPU tersebut.

KPU Diminta Bertindak Serius Untuk Bersihkan Data Pemilih Ganda

KONFRONTASI -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum bertindak serius membersihkan data pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk pilkada serentak 2018.

“Sampai saat ini masih ada ribuan data pemilih ganda di sejumlah daerah,” katanya, Jumat (6/4).

Larangan Mantan Narapidana Korupsi Jadi Caleg akan Diatur KPU

KONFRONTASI -  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya bakal melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif. Hasyim mengakui bahwa larangan ini merupakan norma baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, KPU bakal mengaturnya dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilu 2019.

FFH: Aturan KPU Terkait Survei Belum Memadai

KONFRONTASI-Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menilai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur tentang survei belum memadai untuk melindungi kepentingan publik.

"Aturan itu baru sebatas untuk memaksa lembaga survei untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dari produknya," kata Dian di Jakarta, Jumat.

Aturan dimaksud adalah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu),

Tags: 

Kampanye Pilpres, Jokowi Wajib Cuti

KONFRONTASI - Setiap pejabat negara yang maju dalam Pilpres 2019 harus cuti, termasuk Presiden Joko Widodo. Sebab, hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pokoknya kalau kampanye harus cuti, itu undang undang," tegas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman Jumat, 16 Maret 2018.
 
Menurut dia, Jokowi bisa berkampanye kapan saja sesuai UU bila maju dalam Pilpres 2019, selama tak menggangu tugasnya sebagai Kepala Negara. "Cutinya juga tidak mengganggu tugas-tugas kenegara," ucap dia.

Capres-Cawapres Pejawat tak Perlu Cuti Kampanye Pilpres

KONFRONTASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan presiden yang kembali maju sebagai calon presiden (capres) tidak perlu cuti saat kampanye. KPU sedang merumuskan peraturan teknis terkait kampanye Pemilu 2019.

"Jika presiden (yang masif aktif lalu menjadi capres) cuti, nanti siapa yang akan menjalankan pemerintahan? Kami merujuk kepada aturan yang ada, " ujar Arief kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Syarikat Alumni ITB Kecam Perlakuan Tidak Adil KPU Terhadap PBB

KONFRONTASI - Syarikat Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) sangat mengecam tindakan tidak adil terhadap dialami Partai Bulan Bintang (PBB) yang didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2019

KPU dinilai telah mengabaikan dengan semena-mena fakta lapangan yang dimiliki PBB di Manokrawi Selatan.

"Untuk kasus ini, KPU terlalu gegabah mendiskualifikasi partai tersebut secara sepihak yang melawan akal sehat," tegas Ketua Umum Syarikat Alumni ITB, Muslim Armas melalui pernyataan sikap tertulis yang diterima redaksi, Minggu (4/3).

Tak Lolos Verifikasi, Massa Pendemo Datangi KPU, Tuntut PBB Diloloskan Ikut Pemilu

KONFRONTASI -  Massa pendemo mulai mendatangi kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Massa berkumpul di depan gerbang kantor KPU.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB, massa datang membawa atribut Partai Bulan Bintang (PBB). Mereka juga mengibarkan bendera partai yang dipimpin Yusil Ihza Mahendra itu.

 

Wadoh, Ada Apa KPU Larang Gambar Soekarno, Soeharto dan KH Hasyim Asyari di Alat Peraga?

KONFRONTASI -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang parpol memasang tokoh yang bukan tokoh parpol dalam alat peraga dan bahan kampanye. Hal ini disampaikan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam acara Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Pages