22 May 2019

KPK

KPK Bantah Usulkan LHKPN Dihapus

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya pernyataan yang mengusulkan agar penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dihapus.

"Saya sudah tanya ke Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo, red), tidak benar seperti itu. Tidak mungkin Ketua KPK mengusulkan penghapusan LHKPN padahal Undang-Undang memberikan tugas itu kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Bela Lukas Enembe, Warga Papua Dirikan Tenda di Depan Gedung KPK

KONFRONTASI-Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didatangi ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Papua (MPP), Kamis (28/2).

Kali ini, kedatangan mereka guna melakukan pemasangan tenda darurat di depan gedung anti rasuah tersebut.

Koordinator MPP Otis Iryo mengatakan, tujuan mereka memasang tenda tersebut sebagai bentuk keseriusan masyarakat Papua melakukan perlawan terhadap KPK, lantaran diduga kuat telah melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

LHKPN Jadi Syarat Mutlak Promosi hakim, KPK Setuju

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali yang menjadikan pelaporan harta kekayaan sebagai syarat mutlak promosi jabatan hakim.

"Hal ini diharapkan disertai dengan kesadaran pada penyelenggara negara di jajaran MA," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/2).

Dipertanyakan, Tiga Nama Kerabat Jokowi yang Terseret Kasus Bakamla

Fahmi Darmawansyah salah satu tersangka dalam kasus suap Bakamla

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Nasional Jaringan Muda Nusantara (PN JMN) A Latif S mempertanyakan terhentinya pengusutan kasus suap Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang melibatkan mantan anggota Komisi I DPR dari Faksi Golkar Fayakhun Andriadi, politisi PDIP Ali Fahmi Habsyi dan ‘Keluarga Jokowi’.

KPK Dukung BPK Terkait Gugatan Sjamsul Nursalim.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditornya yang dijadikan pihak tergugat terkait gugatan perkara oleh pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

"KPK tentu akan mendukung penuh BPK dan auditornya yang dijadikan tergugat dalam kasus ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin. 

Sekda Papua Tak Ditahan, KPK Hormati Keputusan Polisi

KONFRONTASI-Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan pihaknya tetap menghormati proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya meski tidak melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen.

Diketahui Hery Dosinaen telah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan penyelidik KPK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Menurut Febri, keputusan mengenai penahanan merupakan hak dari penyidik.

Pihaknya tidak bisa mengintervesi keputusan penyidik.

KPK: Kepatuhan Pejabat Laporkan Harta Kekayaan Masih Rendah

KONFRONTASI-Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febridiansyah menilai tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) masih rendah.

Hal itu menurut dia karena dari data institusinya dalam pelaporan LHKPN 2019, tingkat kepatuhannya hanya 17 persen padahal batas waktu pelaporan tanggal 31 Maret 2019.

"Kepatuhan laporan harta penyelenggara negara secara umum masih rendah, sekitar 17 persen," kat Febridiansyah usai menghadiri peluncuran lama rekamjejak.net di Jakarta, Minggu.

KPK Ingatkan Capres Cawapres dan Caleg Lapor Harta Kekayaan

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dua pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan seluruh harta kekayaanya.

Kasus Meikarta: KPK Analisis Dugaan Keterlibatan Korporasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap izin Meikarta. Namun, pengusutannya akan dianalisis lebih lanjut.

Dalam persidangan, Jaksa KPK, I Wayan Riana uang suap untuk izin Meikarta berasal dari pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Irwandi Yusuf: Kalau Aku Ceritakan Nanti Banyak Petinggi Negara yang Kena

KONFRONTASI- Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, merasa dijebak banyak pihak. Irwandi juga mengklaim telah menjadi korban politik sampai harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap pengurusan dana otonomi khusus Aceh.

"Settingan, pasti ada. Kalau aku ceritakan nanti banyak petinggi negara ini yang kena," kata Irwandi kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Pages