26 February 2020

KPK

Catat, Dewan Pengawas Janji Tak akan Campuri Teknis Perkara

KONFRONTASI- Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak akan mencampuri teknis perkara yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut.

"Nanti akan kami samakan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Kami lakukan pengawasannya, tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK," kata Tumpak di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.

Pukat UGM: Konsep Dewan Pengawas KPK Bermasalah

KONFRONTASI-Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai nama-nama yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kandidat Dewan Pengawas tidak akan terlalu banyak membantu terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan.

"Nama-nama itu ya tidak terlalu relevan, tidak terlalu banyak membantu, karena memang konsep Dewan Pengawas itu sendiri yang bermasalah," ujar ketua Pukat UGM Oce Madril saat dihubungi, Kamis.

Hindari Hambatan Psikologis, Firli Disarankan Mundur dari Kepolisian

KONFRONTASI-Praktisi hukum Saor Siagian menyarankan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Komjen Pol Firli Bahuri mundur dari kepolisian demi menghindari hambatan psikologis selama memimpin lembaga antikorupsi.

"Supaya jangan ada gangguan barier psikologis, saya tidak mengatakan barier hukum, tetapi ada psikologis. Jangan lupa dalam penegakan hukum rasa percaya diri penegak hukum itu juga sangat menentukan," kata Saor Siagian, di Jakarta, Rabu

Jokowi Diminta Main ke KPK, Ngabalin: Buang-buang Waktu Saja

KONFRONTASI-Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo berkunjung dan menemui pegawai lembaga antirasuah direspons kurang hangat oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

Ia menyebut permintaan yang diutarakan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang itu tidak memiliki urgensi apapun.

KPK Endus Aliran Dana Rp10,2 Miliar ke Sejumlah Politikus Terkait Kasus Kemenag

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana sekitar Rp10,2 miliar pada sejumlah politikus dan penyelenggara negara terkait korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag Tahun 2011.

Ada pun pengadaan yang dimaksud, yakni peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Tahun 2011.

Pengamat: KPK Bukan Hanya Dilemahkan, Tapi Sudah Dibunuh

KONFRONTASI -   Ketua DPP Gerindra Iwan Sumule melontarkan pernyataan keras mengenai mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang diduga melakukan impor beras secara ugal-ugalan hingga berujung pada pembuangan 20 ribu ton beras senilai Rp 160 miliar dari gudang Bulog.

Lewat tagar #TangkapEnggar Iwan Sumule menyerukan agar KPK berani memeriksa Enggartiasto mengenai impor beras. Namun, dia pesimis gerakan tersebut ditindaklanjuti oleh KPK lantaran Enggar dianggap kebal hukum.

Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama: Buktikan Tidak Tebang Pilih, KPK Harus Panggil Paksa Eks Mendag Enggar

KONFRONTASI -   Indikasi kekebalan hukum eks menteri perdagangan Enggartiasto Lukita mendapat sorotan publik. Saat menjabat, Enggar kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.

Selain itu, ada gerakan Iwan Sumule yang membuat tagar #TangkapEnggar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak dimusnahkannya 20 ribu ton beras impor yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.  

KPK Kembali Periksa Bos Lippo James Riady dalam Kasus Meikarta

KONFRONTASI -  KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan CEO Lippo Group James Riady dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek properti Meikarta pada hari ini, Kamis, 12 Desember 2019.

Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Bartholomeus Toto, bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang.

"KPK mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada Rabu, 11 Desember 2019, di kantornya.

Publik Beranggapan KPK Terlalu Lunak terhadap Mantan Mendag Enggar

Bulan  kemarin publik memgapresiasi KPK setelah berani tetapkan tersangka dan tahan Imam Nahrawi, Menpora. Menteri Jokowi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi pesakitan dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp28 miliar. Sebelumnya politisi PPP Romy Romahurmuzy juga sudah diciduk KPK.

Istana Sebut Dewan Pengawas KPK akan Diumumkan Pada 20 Desember 2019

KONFRONTASI-Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan diumumkan pada 20 Desember 2019.

"Ya kan belum final, nanti tanggal 20 (Desember) lah final," kata Pratikno di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Namun, Pratikno enggan mengkonfirmasi nama-nama siapa saja yang masuk dalam Dewan Pengawas tersebut.

"Ya namanya belum final kok masih proses terus, namanya kan belum di-keppres-kan belum ditandatangani, jadi nanti lihat tanggal 20 (Desember)," tambah Pratikno.

Pages