18 July 2019

KPK

Kena OTT KPK, Kepala Imigrasi Mataram Ditetapkan Sebagai Tersangka

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie (KUR) sebagai tersangka suap terkait penyidikan penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan kantor imigrasi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019.

Ini merupakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kasus tersebut.

Amankan Duit Ratusan Juta, KPK Tangkap Pejabat Imigrasi di NTB

KONFRONTASI - Tim penyedik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa dinihari (28/5). Dalam operasi senyap itu, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah pejabat Imigrasi dan pihak swasta serta uang ratusan juta juga diamankan oleh KPK. 

Sofyan Basir Ditahan KPK Terkait Skandal Suap PLTU

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan  Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir terkait dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Senin (27/5/2019). Sofyan ditahan usai menjalani pemeriksaan.

Sofyan keluar gedung KPK sekitar pukul 23.30 WIB, Senin (27/5/2019). Sofyan tampak memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol. "Nggak usah ya, doain ya, pokoknya ikuti proses," kata Sofyan seperti dikutip dari detik.com.

Pesiksa Muliaman Hadad sebagai Saksi, KPK Kembali Usut Skandal Korupsi Bank Century

KONFRONTASI - Dubes RI untuk Swiss Muliaman Hadad kembali diperiksa KPK sebagai saksi terkait pengembangan kasus mega korupsi Bail Out Bank Century.

"Untuk kebutuhan pengembangan penanganan perkara dugaan TPK dalam kasus Bank Century," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/5).

Febri mengungkapkan, pihaknya masih belum bisa membeberkan terkait detail pemeriksaan Dubes RI untuk Swiss itu. Sebab, proses pemeriksaan masih pada tahap penyelidikan perkara Bank Century.

Desakan FSP BUMN BERSATU Kepada KPK Untuk Segera Menetapkan Dua Direksi PLN Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi PLTU RIAU 1

Jakarta,  24  Mei 2019.
No. Ref : Surat Terbuka Untuk KPK _____
 
Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
d/a Gedung Merah Putih, Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta Selatan, 12950.
 
HAL: PERMOHONAN TINDAK LANJUT UNTUK MENETAP TSK ( TERSANGKA) BARU PADA KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP RIAU I
 
Dengan hormat,

Abdullah Hehamahua kepada Mahasiswa: Apakah dalam usia senja ini, saya harus turun ke jalanan lagi ?

Oleh Abdullah Hehamahua, (Mantan Penasehat KPK)

Sebenarnya saya tidak ingin komentari kisah ini karena saya sudah membacanya beberapa kali sejak 5 tahun lalu. Cuma saya tergelitik dgn apa yg terjadi beberapa pekan belakangan ini di mana presiden, para menteri, dan penegak hukum, khususnya kepolisian bertingkah seperti mahasiswa indonesia yang belajar di perancis tsb.

Perekrutan Penyidik KPK Tak Pakai Tes, BPK: Masa’ Kalah Sama Anak SD

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kalah dengan semangat anak sekolah dasar atau SD. Mengingat KPK dalam proses perekrutan penyidik tidak melalui tahapan-tahapan atau mekanisme koridor hukum yang disepakati oleh lembaga anti rasuah itu sendiri.

Hal tersebut dipertegas oleh ratusan massa tergabung dalam Barisan Penegak Keadilan (BPK) saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5) lalu.

KPK Tutup Mulut Tahu dan Saksikan Praktek KPU dan Panwaslu Ketahuan "Disogok' Pilkada dan Pilpres

KONFRONTASI -  Buka mata, buka hati nurani, buka pikiran, buka wawasan

Keluarga Besar UI Minta KPK Segera Audit Anggaran KPU

KONFRONTASI -  Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Febri Diansyah dari KPK, Surati Gubernur DKI Terkait Kebijakan Swastanisasi Air Minum

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Gubernur Anies Baswedan tentang klarifikasi yang terkait dengan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta.

“Kami perlu meminta penjelasan tim evaluasi tata kelola air minum karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat pada umumnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (10/5).

Pages