26 February 2020

KPK

Menkeu Sri Mulyani Pilih WImboh Ketua OJK, ternyata Keduanya punya Jejak Hitam. Ketua OJK Pernah Diperiksa KPK Terkait Skandal Century

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dipanggil KPK Sebagai Tersangka Suap

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) periode 2011-2016 Nurhadi (NHD) sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

OTT Pertama KPK Tangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Usai Acara Mutasi Jabatan?

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama tahun ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi malam (7/1) tim penindakan lembaga antirasuah itu menjaring tujuh orang di Pendapa Delta Wibawa.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penindakan di Sidoarjo. Dia menyebutkan, seorang kepala daerah dan beberapa pihak lain turut diamankan. ”KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkait pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Pengamat: Inilah Firli Bahuri, Biangkerok KPK Tumpul & Berjalan Mundur

Ketua KPK Firli Bahuri menyapa wartawan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Dalam kesempatan tersebut, Firli Bahuri mengenalkan dua Pelaksana harian (Plh) juru bicara KPK antara lain Ipi Maryati dalam bidang pencegahan dan Ali Fikri dalam bidang penindakan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

  

ICW: Eksekusi Pencegahan Korupsi di Tangan Pemerintah, Bukan KPK

KONFRONTASI-- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada berbagai pihak untuk tidak mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan pencegahan ketimbang penindakan.

Menurut ICW, KPK sudah berulang kali memberikan rekomendasi kepada lembaga negara untuk melakukan pencegahan, namun tetap saja tindak pidana korupsi tidak bisa dibendung.

Jokowi Ingin Kebiri KPK dengan Tiga Perpres?

KONFRONTASI-Pemerintah tengah menggodok tiga draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai berpotensi merusak independensi lembaga antirasuah.

Sebab, draft tersebut mengatur pimpinan KPK sebagai pejabat negara yang berada di bawah presiden dan bertanggunjawab kepada presiden.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, Perpres yang hendak dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu menunjukkan wujud asli sikap pemerintah terhadap keberadaan KPK.

Jokowi Aktor Utama Pelemahan KPK

KONFRONTASI-Dalam catatan akhir tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat sejumlah kritik pedas untuk pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah berupaya melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah KPK.

"Ini adalah tahun paling buruk dalam agenda pemberantasan korupsi yang disponsori oleh Istana, Presiden Joko Widodo,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi catatan akhir tahun ICW “Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di tangan Orang Baik”, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (29/12).

Kurnia Ramadhana: 2019 Jadi Tahun Kehancuran KPK, Jokowi Ikut Andil

KONFRONTASI -   Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut tahun 2019 menjadi tahun kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehancuran KPK tersebut ditandai dengan terpilihnya Firli Bahuri Cs sebagai pimpinan lembaga antirasuah yang baru.

Pemerintah akan Terbitkan Tiga Perpres Terkait KPK

KONFRONTASI-Pemerintah berencana menerbitkan tiga peraturan presiden (perpres) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu yang mengatur Dewan Pengawas, susunan organisasi, dan status kepegawaian.

Waketum Gerindra: Berani Enggak Nih KPK Bongkar Kasus Jiwasraya?

KONFRONTASI -   Gerindra mempertanyakan keberanian pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta jajaran Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam mengusut kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sebab, menurut perwakilan partai tersebut, kasus Jiwasraya jauh lebih besar daripada kasus seperti Bank Century.

Pages