23 May 2019

KPK

Prabowo akan Beri Koruptor Pensiun, KPK Singgung Inovasi Berantas Korupsi

 KONFRONTASI - Capres Prabowo Subianto mengusulkan para koruptor diberi dana pensiun jika benar-benar tobat dan mengambilkan uang korupsinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, dan membutuhkan inovasi yang lebih dari segi pemberantasannya.

"Semua kita sadar bahwa korupsi itu extra ordinary crime," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam keterangannya, Senin (8/4/2019).

KPK Akan Buka Semua Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik

KONFRONTASI  -    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka semua amplop berisikan uang yang diduga dipersiapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.

"Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/4).

KPK: Caleg Tawarkan Amplop, Jangan Dipilih

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat menolak dan tidak memilih caleg yang menawarkan amplop untuk membeli suara dalam Pemilu 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah usai melakukan pertemuan dengan komisioner KPU RI di Jakarta, Selasa (2/4), mengatakan dalam kasus terakhir dengan tersangka Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, ditemukan amplop berisi pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu untuk serangan fajar.

Febri Diansyah: Uang Disita dari Laci Meja Kerja Menag Terkait Perkara Jual Beli Jabatan

KONFRONTASI -  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan uang ratusan juta yang disita dari laci ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diduga kuar ada kaitannya dengan kasus dugaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret eks Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

“Yang pasti uang tersebut kami sita karena seluruh barang bukti yang disita kami duga terkait penanganan perkara,” ucap Febri, Selasa (19/3/2019).

Teuku Alon: Tidak Ada Pejabat PT PIHC yang Kena OTT KPK

KONFRONTASI-Chairman Bening Institute Teuku Syahrul Ansari mengungkapkan tidak ada seorangpun unsur pejabat PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang tertangkap tangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teuku Syahrul Ansari yang kerap disapa Alon mengemukakan hal tersebut menanggapi pemberitaan seputar Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap tujuh orang yang disangka terlibat korupsi suap pengiriman pupuk. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang suap.

Diberitakan, ketujuh orang yang ditangkap adalah pihak perusahaan induk BUMN sektor pupuk tersebut, manajemen PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), dan Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

“Paling tidak hingga semalam belum ada konfirmasi ada direktur PT Pupuk Indonesia yang turut di-OTT atau belakangan menjadi tersangka kasus suap yang ditangani KPK,” kata pria yang akrab dipanggil Teuku Alon ini seperti dilansir BeningMedia.com, Jumat, 29 Maret 2019.

Alon yang memimpin institut yang aktif dalam kajian ekonomi dan hukum mengaku bahwa kesimpulan sementaranya tersebut berdasar informasi yang dihimpunnya dari berbagai lembaga berwenang.

“Begitu informasi hingga semalam. Namun apapun, kita mendukung upaya KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi pengiriman pupuk. KPK selama ini telah membuktikan diri sebagai lembaga yang profesional dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Chairman Bening Institute.

Ditanya apakah mungkin korupsi berlangsung hanya melibatkan pihak eksternal, Alon mengungkapkan adanya dugaan unsur “internal” yang dicokok KPK, yakni manajemen PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog). Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan di bawah PIHC yang bergerak di bidang logistik.

Apakah PIHC otomatis turut bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi? Alon berpendapat anak-anak perusahaan PT Pupuk Indonesia merupakan independent legal entity. Secara operasional dan manajemen, menurut Alon, anak-anak perusahaan PIHC berdiri sendiri. Holding company tidak terlibat dalam operasional sehari-hari anak-anak perusahaannya.

“PT Pupuk Indonesia Logistik itu legal entity tersendiri dan independen. Apa yang terjadi di anak perusahaan ini tidak menjadi tanggung jawab pimpinan PT Pupuk Indonesia sebagai holding company,” tandas Alon, yang juga praktisi hukum.

Ditambahkan, PIHC selama ini berkomitmen terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Termasuk di dalamnya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan berupa implementasi Whistle Blowing System serta kewajiban para pejabatnya mengisi LHKPN dan pakta integritas. Komitmen penerapan nilai GCG di dalam bisnis perseroan terbukti dengan prestasi mempertahankan predikat skor GCG dengan predikat “sangat baik” sejak 2016.

KPK Sita Rp8 Miliar dari Kantor Bowo Sidik, Diduga untuk Serangan Fajar

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan satu orang anggota DPR, Kamis (28/3/2019) dini hari. Ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) salah satu direksi badan usaha milik negara ( BUMN) di Jakarta terkait distribusi pupuk.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 anggota DPR. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

Rabu (27/3/2019) malam, KPK telah mengamankan tujuh orang di sejumlah titik di Jakarta.

Dengan ditangkapnya satu anggota DPR, artinya KPK telah mengamankan delapan orang dalam OTT kali ini.

"Dengan demikian, sampai pagi ini delapan orang diamankan dalam OTT di Jakarta dari Rabu sore hingga Kamis dini hari," ujar Febri.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka.

Selain Bowo, KPK juga menetapkan pihak swasta dari PT Inersia, Indung dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti sebagai tersangka.

Bowo dan Indung diduga sebagai penerima suap.

Sementara, Asty diduga sebagai pemberi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

Bowo diduga menerima fee kepada PT HTK terkait biaya angkut untuk distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Fee yang diterima sejumlah 2 dollar Amerika Serikat per metrik ton.

KPK menduga sebelumnya terjadi 6 kali penerimaan oleh Bowo di berbagai tempat.

Nilainya sekitar Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Uang tersebut yang kemudian diduga dipecahkan ke dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan uang sekitar Rp 8 miliar yang tersimpan dalam 84 kardus.

Uang itu ditemukan dalam operasi tangkap tangan ( OTT) di Jakarta, Rabu (27/3/2019) sampai Kamis (28/3/2019) dini hari.

"Tim bergerak menuju ke sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop pada 84 kardus," kata Basaria.

KPK menduga uang tersebut untuk kepentingan "serangan fajar" pencalonan Bowo sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

Menurut penelusuran, KPK menyangka ada dua sumber penerimaan uang.

Pertama diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Penyewaan itu untuk distribusi pupuk yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia.

Kedua, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut.

Basaria mengatakan uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

"Jadi, BSP (Bowo) memang menjadi caleg, dia calon untuk daerah Jawa Tengah II.

Apakah ini untuk dirinya sendiri atau yang lainnya?

Untuk sementara dari hasil pemeriksaan tim kita beliau (Bowo) mengatakan ini memang dalam rangka kepentingan logistik pencalonan dia sendiri," kata Basaria.

"Dia diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan yang dipersiapkan untuk serangan fajar pada Pemilu 2019 nanti," lanjut Basaria.

Basaria membantah jika uang sekitar Rp 8 miliar itu juga dipersiapkan sebagai logistik untuk calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Sama sekali tidak. Dari awal tadi sejak konpers (konferensi pers) tidak berbicara soal itu. Saya ulang kembali hasil pemeriksaan memang untuk kepentingan dia akan mencalonkan diri kembali," kata dia

Mahfud MD: Rommy Terlalu Kecil untuk Saya Laporkan ke KPK

KONFRONTASI -   Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah bahwa dirinya yang melaporkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy sehingga terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rommy ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan jual beli jabatan di Kementerian Agama wilayah Jawa Timur.

KPK Periksa Kiai Asep terkait Kasus Jual Beli Jabatan Kemenag

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Kiai Asep Saifudin Chalim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jatim untuk diperiksa terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenang).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Asep akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (RMY).

2 Minggu Setelah Ditangkap, Romahurmuziy Mulai Bersikap Terbuka Saat Diperiksa KPK

KONFRONTASI -  Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Saut Situmorang mengatakan, mantan Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Romahurmuziy mulai bersikap terbuka kepada penyidik KPK.

"Mungkin awal-awal agak syok saja. Beberapa saat mungkin kurang nafsu makan, sekarang dia terbuka," kata Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 23 Maret 2019.

Klarifikasi Ucapan Rommy, Khofifah Siap Diperiksa KPK

KONFRONTASI- Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa pernah menyampaikan aspirasi agar Haris Hasanudin ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenang) Jatim.

Namun pernyataan tersebur langsung dibantah Khofifah. Menurutnya, dirinya terakhir bertemu Romi saat pelantikan sebagai gubernur Jatim di Istana Negara, Jakarta pada 12 Februari 2019. Saat itu, tidak ada perbincangan apapun kecuali ucapan selamat.

Pages