18 September 2019

KPK

KPK Kilas Balik: Anis Matta Terima Uang Rp1.9 Milyar

JAKARTA-Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, terlibat dalam penggarapan proyek pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2012-2013.

Setya Novanto dan KPK dalam Sorotan Publik dan Media

JAKARTA- Ketua DPR Setya  Novanto dan KPK dalam sorotan publik dan media. Mengapa? Figur Ketua DPR RI Setya Novanto dipersoalkan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan kasus hukum yang menjerat politisi Partai Golkar ini menjadi pemicunya. Tudingan mencampuradukkan politik dan hukum pun muncul.

Begitu terpilih, Setya Novanto sebagai Ketua DPR mendapat gugatan. Ini lantaran sejumlah kasus korupsi, sempat dikaitkan kepada bekas Ketua Fraksi Partai Golkar ini. Sebut saja kasus PON di Riau hingga kasus E-KTP.

Setya Novanto Diserang KPK, Ini Reaksi Meutya Hafid

KONFRONTASI - Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kekecewaannya atas terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Samad menilai sosok Novanto potensial berurusan dengan masalah hukum.

Menurut, politisi Partai Golkar Meutya Hafid, harusnya KPK tidak ikut berpolitik dengan menyatakan kekecewaannya atas terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI 2014-2019.

"KPK sebaiknya tidak berpolitik dan tidak perlu terlalu banyak bicara," ujar Meutya Hafidz dihubungi dari Jakarta, Jumat.

KPK Siap Garuk Setya Novanto Diseret ke Penjara, ungkap Abraham Samad

JAKARTA- Setya Novanto disebut-sebut ICW bermasalah hukum. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi garansi bahwa pihaknya tak akan kesulitan memeriksa anggota DPR. Begitu juga dengan posisi Pimpinan DPR di bawa Setya Novanto.

"Tidak mempersulit karena Ketua DPR tidak punya kekebalan hukum," kata Abraham Samad kepada wartawan, Kamis (2/10/2014). Pernyataan Abraham itu disampaikan sekaligus merespon terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar (PD) Setya Novanto menjadi Ketua DPR periode 2014-2019.

DPR Mau Lemahkan KPK, Korupsi Bakal Menggila

JAKARTA- KPK dilemahkan DPR, itulah realitas yang kita hadapi kini. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menjadi salah satu target utama sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi Merah Putih.
 

Status Dosen Unri yang Digaruk KPK Belum Dibahas Rektor

JAKARTA-Meski Gulat Medali Emas Manurung, dosen Unri,  sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Universitas Riau belum mengambil sikap ihwal status dosen Gulat.

Rektor Universitas Riau Aras Mulyadi mengatakan pihaknya belum membahas status Gulat lantaran belum mendapat surat penetapan tersangka resmi dari KPK.

Bactiar Aly: Pernyataan KPK Warning Buat Setya Novanto

KONFRONTASI - Ketua Fraksi NasDem di MPR, Bactiar Ali, menilai pernyataan Ketua KPK Abraham Samad soal Ketua DPR, Setya Novanto, lebih kepada warning agar pimpinan baik DPR, MPR maupun DPD kelak tidak 'bermain api'. "KPK tugasnya memberi warning. Saya anggap pernyataan itu sebagai pencegahan. Jadi kalau itu dalam konteks pencegahan kita bisa ngerti. Harus hati-hati," ujar Bachtiar saat berbincang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Mantan Menhub Freddy Numberi Bakal Diperiksa KPK

KONFRONTASI - Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi,akan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan Balai Diklat Pelayaran Sorong, Papua Tahap III, milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2011.

KPK, kata Johan, sudah menetapkan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Persero Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka pertama kasus ini.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Palembang dan Istrinya

KONFRONTASI - KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota Palembang, Romi Herton, dan istrinya, Masyitoh selama 30 hari ke depan. Romi dan istrinya merupakan tersangka kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemberian keterangan palsu di persidangan.

"Ada perpanjangan penahanan atas nama tersangka RH dan M, selama 30 hari," kata Jurubicara KPK, Johan Budi SP di Kantor KPK Jakarta, Kamis (2/10) malam.

KPK Dipesan Untuk Bungkam Kasus Dugaan Korupsi Jokowi

KONFRONTASI - Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri mengatakan KPK tebang pilih dalam menegakkan hukum. Buktinya, penegasan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kekecewaan atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Alasannya, Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu masih terkait dengan kasus-kasus hukum, terutama yang ditangani lembaga anti korupsi tersebut.

Pages