20 May 2019

KPK

Kementerian PUPR Tertangkap Basah, KPK Sita 46 Miliar dari Brankas di Kementerian ini

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran terkait penyidikan kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum. Duit yang disita tersebut terdiri dari 14 mata uang termasuk dari Israel yaitu shekel baru. 

Jokowi dalam Sorotan menyusul Beredarnya 5 Petisi Pegawai KPK, Dihambat Tangani Kasus Korupsi Kakap alias 'Big Fish'

KONFRONTASI- Calon Presiden Jokowi dalam sorotan publik terkait beredarnya petisi dari dalam KPK untuk menangani kasus korupsi kakap. .Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat petisi yang ditujukan kepada pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Para pegawai di bawah Deputi Penindakan itu merasa bahwa satu tahun terakhir ini sering mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara ke level lebih tinggi atau big fish, level kejahatan korporasi maupun level tindak pidana pencucian uang.

Romy Melawan KPK, Gugatan Praperadilan Diajukan ke PN Jakarta Selatan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat permohonan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan itu dilakukan oleh tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, sidang praperadilan Romahurmuziy dijadwalkan pada 22 April 2019.

Nusron Wahid Berpeluang Diperiksa KPK Terkait 400 Ribu Amplop Serangan Fajar

KONFRONTASI-Politikus Golkar Nusron Wahid nampaknya akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini. 

KPK akan memeriksa Ketua BNP2TKI itu setelah disebut-sebut sebagai pihak yang meminta tersangka kasus suap Bowo Sidik untuk menyiapkan 400 ribu amplop uang yang rencananha bakal digunakan untuk serangan fajar di Jawa Tengah pada Pemilu April 17 mendatang.

Pengacara Bowo Sidik Sebut Uang Rp8 Miliar Dalam 400 Ribu Amplop Berasal dari Menteri Jokowi

KONFRONTASI-Tersangka dugaan yang juga Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso menyebut bahwa salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menjadi sumber dari 400 ribu amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar. Hal itu disampaikan Bowo melalui pengacaranya Saut Edward Rajagukguk.

Total uang dalam 400 ribu amplop tersebut setidaknya berjumlah Rp8 miliar. Uang sebanyak itu terdiri dari pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dalam masing-masing amplop.

Kasus Krakatau Steel: KPK Perpanjang Penahanan Empat Tersangka

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

Empat tersangka itu, yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU), Kenneth Sutarja (KSU) seorang pengusaha PT Grand Kartech, Kurniawan Eddy Tjokro (KET) berpofesi karyawan swasta, dan Alexander Muskitta (AMU) seorang wiraswasta.

Ini Isyarat KPK Minta Rakyat Jangan Pilih Jokowi?

KPK MINTA RAKYAT JANGAN PILIH JOKOWI ?

Oleh : Nasrudin Joha

Ada pesan penting dari KPK pasca OTT Bowo Golkar. Jangan pilih pemimpin yang menawarkan amplop. Sebelumnya, ketua KPK Agus Raharjo meminta publik melihat rekam jejak calon, Agus meminta rakyat memilih pemimpin yang jujur, berintegritas dan profesional. Apakah maknanya KPK meminta rakyat jangan pilih Jokowi ?

Mari kita periksa.

Sjamsul Nursalim Mangkir Terus, Ini yang akan Dilakukan KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menempuh upaya hukum alternatif terhadap pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Sebab, Sjamsul sudah dua kali mangkir alias tidak hadir saat dipanggil di proses penyelidikan kasus korupsi penerbitan SKL BLBI.

"Nanti kan ada upaya hukum alternatifnya, makanya nanti kita akan umumkan," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Prabowo akan Beri Koruptor Pensiun, KPK Singgung Inovasi Berantas Korupsi

 KONFRONTASI - Capres Prabowo Subianto mengusulkan para koruptor diberi dana pensiun jika benar-benar tobat dan mengambilkan uang korupsinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, dan membutuhkan inovasi yang lebih dari segi pemberantasannya.

"Semua kita sadar bahwa korupsi itu extra ordinary crime," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam keterangannya, Senin (8/4/2019).

KPK Akan Buka Semua Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik

KONFRONTASI  -    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka semua amplop berisikan uang yang diduga dipersiapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.

"Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/4).

Pages