22 September 2019

KPK:

Revisi UU KPK: “Quo Vadis” Revisi RUU KPK

Oleh: Eddy OS Hiariej

 

 

KPK: Pencegahan Korupsi Sulit Jika Tidak Didukung Elemen Lain

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, saat memberikan keterangan pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (28/3/2019). AKTUAL/Tino Oktaviano

 

KPK: OTT di Jakarta Terkait Distribusi Gula yang Jadi Kewenangan Salah Satu BUMN Perkebunan

KONFRONTASI -   Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/9). Operasi ini dilakukan di Jakarta ini tak berselang lama setelah OTT terhadap Bupati Muara Enim Ahmad yani.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan OTT yang digelar di ibu kota ini terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diduga perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan.

KPK: Jangan Sampai Ada Persepsi Teror Tak Selesai Ditangani

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi waktu tiga bulan untuk tim teknis bentukan Polri, dalam menyelesaikan kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebab, Tim Pakar bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya telah gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel.

KPK: Banyak Sumber Daya Indonesia Dijual Murah Segelintir Orang

KONFRONTASI -    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif melihat sumber daya alam Indonesia kerap disalahgunakan oleh segelintir orang. 

"Banyak sekali sumber daya di Indonesia dijual murah oleh para pejabat," kata Laode dalam acara diskusi 'Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam' di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Januari 2019. KPK mencatat, lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam sepanjang 2004-2017.

Pemecatan PNS Koruptor Baru 891 dari 2.375 Pegawai, Lapor KPK

KONFRONTASI -  Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkapkan, pemecatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil ( PNS) yang terbukti korupsi berjalan lambat. Padahal pemberhentian PNS koruptor sudah menjadi komitmen pemerintah.

Dari data KPK, dari 2.357 PNS yang telah divonis korupsi melalui putusan berkekuatan hukum tetap, baru 891 yang diberhentikan secara tidak hormat.

Agus Rahardjo: Modal Jadi Kepala Daerah Mustahil Balik Tanpa Korupsi

KONFRONTASI -   Salah satu penyebab perilaku korupsi para kepala daerah terutama dipicu oleh biaya politik tingginya biaya politik yang mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bahkan menyebut modal kepala daerah saat pencalonan dan kampanye tak bakalan kembali tanpa melakukan korupsi.

“Menurut data Kemendagri biaya pencalonan itu Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Kalau tidak korupsi  kerja siang malam kembalikan modal saja tidak bisa,” kata Agus di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

Basaria Panjaitan: Ada Dugaan Uang Suap Ini untuk Biaya Kampanye

KONFRONTASI -  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, ada dugaan Bupati Ngada Marianus Sae akan menggunakan suap yang diterimanya untuk biaya kampanye dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur.

Marianus merupakan bakal calon gubernur NTT di Pilkada 2018 yang diusung oleh PDI-Perjuangan dan PKB.

"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye, prediksi dari tim kami kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," kata Basaria dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/2).