16 February 2019

KPK

Transaksi Mencurigakan Selama Kampanye, PPATK harus Laporkan ke Bawaslu dan KPK

KONFRONTASI -  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha mendukung langkah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang langsung melapor ke penegak hukum terkait adanya temuan transaksi keuangan yang mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2019. Sehingga Pemilu 2019 bisa berlangsung dengan penuh kejujuran tanpa harus ada politik uang atau money politik.

KPK Perdalam Subkontrakor Fiktif 14 Proyek Waskita Karya

KONFRONTASI -    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami latar belakang pelaksanaan kegiataan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Gubernur Jambi Tak Melihat Ada Masalah Korupsi di Provinsinya, Yakin?

KONFRONTASI-Fachrori Umar yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan 2016-2021 menggantikan Zumi Zola menilai provinsi yang dipimpinnya tidak punya masalah korupsi. 

"Saya memang sebagai wakil gubernur tidak ada melihat masalah-masalah (korupsi) seperti itu, kami ya kalau dulu seperti sudah disebut ulama dan ketua umum kami Nasdem agar kita jangan memperkaya diri, memperkaya keluarga tapi memperkaya masyarakat, ini yang kita harapkan agar masyarakat juga sama-sama bekerja sama," kata Fachrori Umar di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Fachrori menggantikan Gubernur Jambi sebelumnya Zumi Zola yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan harus menjalani hukuman penjara selama enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Zumi Zola terbukti bersalah berdasarkan dua dakwaan pertama, Zumi Zola bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Apif Firmansyah, teman kuliah dan tim sukses Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi sejumlah Rp37,477 miliar, 173.300 dolar AS, 100 ribu dolar Singapura, dan 1 mobil Totoya Alphard nomor polisi D 1043 VBM yang telah diterima sejak Februari 2016 sampai November 2017.

Kedua, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah terbukti memberikan uang suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai keseluruhan berjumlah Rp12,94 miliar.

Fachrori juga mengaku tidak punya program pencegahan korupsi khusus bekerja sama dengan KPK.

"Tidak ada (program pencegahan), saya juga menyebut, dengan KPK hati-hati dalam kondisi kehidupan ini untuk masyarakat kalau masyarakat yang kita panggil, kita ajak pasti aman semuanya," ungkap Fachrori.

Padahal KPK pada 28 Desember 2018 telah mengumumkan 13 tersangka yang terdiri unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, anggota DPRD, dan swasta dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Surat Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba Buat KPK: Mohon Divestasi PT Freeport Indonesia Diusut Tuntas

Surat Terbuka kepada KPK

Perihal: Permohonan Penyelidikan Tahapan Divestasi PT Freeport Indonesia.

 Kami merujuk pada pernyataan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin (BGS) pada berbagai media 21 Desember 2018. Dikatakan, sesaat setelah berhasil menutup pembayaran 40% PI Rio Tinto adalah sebesar USD 3.5 miliar dan USD 350 juta untuk saham PT Indocopper Investama di dalam PT Freeport Indonesia (PTFI), maka akhirnya PT Inalum sudah berhasil memiliki mayoritas saham 51,2% didalam PTFI.

Surat Terbuka untuk KPK Terkait Penyelidikan Tahapan Divestasi PT Freeport Indonesia

Surat Terbuka 

Kepada Yth
Komisi Pemberantasan Korupsi 

Mohon dilakukan Penyelidikan Tahapan Divestasi PT Freeport Indonesia.

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara, Hati-hati Mengelola Uang

 

KONFRONTASI  -     Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan seluruh penyelenggara negara baik di pusat dan daerah untuk mengelola keuangan negara secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hal itu menyikapi penetapan tersangka anggota Komisi XI DPR Sukiman.

Mekanisme Bantuan Rp50 Miliar ke KONI Dalam sorotan KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati mekanisme bantuan Rp50 miliar yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selama 2018.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu mengidentifikasi peruntukan dana hibah dari Kemenpora ke KONI sejumlah Rp17,9 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan pengawasan dan pendampingan atau wasping.

Penyerangan Terhadap Penyidik KPK Harus Diusut Tuntas

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Polda Metro Jaya bekerja maksimal untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap dua penyelidik KPK yang sedang bertugas di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam.

Sebelumnya, KPK telah melaporkan secara resmi kasus penyerangan itu dan akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Rendah

KONFRONTASI- Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarif Hidayat menyebutkan indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan Tranparency International masih sangat rendah.

"Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2018 dari skala nol hingga 100 adalah 38, sedangkan di 2017 indeks persepsi Indonesia adalah 37, kita hanya naik satu peringkat," ujar Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lemhanas Jakarta, Sabtu.

KPK Anggap Nominal Transaksi Tunai Perlu Dibatasi

KONFRONTASI-Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Syarif Hidayat mengatakan transaksi tunai dengan nominal yang tinggi merupakan salah satu pemicu tingginya tindak pidana suap dan korupsi.

"Kenapa saya katakan begitu, karena dalam setiap operasi tangkap tangan yang ditangkap selalu transaksi tunai dengan nominal yang besar," jelas Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta, Sabtu.

Pages