19 October 2019

KPK

MAKI: Revisi UU KPK Tidak sah dan Batal Demi Hukum

KONFRONTASI-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menilai revisi UU KPK tidak sah dan batal demi hukum karena perbaikan kesalahan tulisan atau "typo" tidak melalui rapat paripurna DPR.
"Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum," kata Boyamin Saiman melalui siaran pers tertulis yang diterima ANTARA, Kamis.

Sebagaimana diketahui, kata Boyamin, di dalam revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan, namun oleh pemerintah dan DPR hanya dianggap salah ketik atau "typo".

Inaleaks Bocorkan Dugaan Perusakan Buku Merah Oleh Penyidik KPK

KONFRONTASI-Sebuah video terposting di Instagram IndonesiaLeaks, @inaleaks, Kamis, 17 Oktober 2019. Video tersebut diklaim merupakan rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga tengah merusak barang bukti.

Video tersebut menampilkan dugaan detik-detik perusakan barang bukti buku merah. Perkara ini sebelumnya ramai disoroti masyarakat, lantaran diduga melibatkan orang-orang Polri yang bekerja di KPK.

KPK akan Hadirkan Lima Saksi Dalam Kasus Suap Imigrasi Mataram

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan lima saksi dalam persidangan ketiga kasus suap Rp1,2 miliar di Imigrasi Mataram, yang digelar bersamaan untuk dua terdakwa, Kurniadie dan Yusriansyah Fazrin, pada Rabu (23/10) pekan depan.

Jaksa KPK yang diwakili Taufiq Ibnugroho menyampaikan hal tersebut sebelum sidang kedua ditutup Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu.

KPK Tegaskan Bisa Ciduk Seluruh Kepala Daerah Jika Terbukti Korupsi

KONFRONTASI- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menepis adanya anggapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan secara tebang pilih.

Kata Basaria, KPK bisa menindak semua kepala daerah jika mempunyai bukti yang cukup kuat, bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Andai 240 kepala daerah dan kota bisa buktikan (tindak korupsinya -red), semuanya kita ambil,” kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober 2019 malam.

Bupati Indramayu Ditangkap KPK

KONFRONTASI -   Bupati Indramayu Supendi diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 14 Oktober sekira puluk pukul 23.40 WIB. Empat orang lainnya turut dibawa oleh KPK. Belum jelas apa kasus yang menjerat Bupati Indramayu. 

Adapun orang yang diamankan yakni ajudan bupati berinisial H, sopir J, Pengusaha C, dan staf di Dinas PUPR inisial F. Mereka diamankan di lokasi berbeda.

Menakar Penggunaan Kaidah Fiqih Dalam Diskursus RUU KPK

Oleh Ainul Mizan

Masih hangat menjadi bahan diskursus mengenai RUU KPK. Sebagian ada yang kontra hingga mendesak untuk diterbitkannya Perppu KPK. Ada pula yang pro dengan RUU KPK. Fraksi PDIP menolak presiden menerbitkan Perppu KPK (www.jurnalmuslim.com, Rabu 9/10/2019). Begitu pula koalisi pendukung presiden bersikap negatif atas wacana Perppu.

Miliki Harta Rp 20,3 Miliar, Wali Kota Medan Ditangkap KPK

KONFRONTASI - KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada Rabu dini hari (16/10). Dalam penangkapan kali ini, tujuh orang termasuk Dzulmi diciduk oleh tim tindak KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, Dzulmi Eldin diduga menerima beberapa kali duit suap atau setoran dari sejumlah kepada dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Ditelisik, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui laman resmi KPK di acch.kpk.go.id, Dzulmi memiliki kekayaan hingga puluhan miliar rupiah.

Jokowi Tak Libatkan KPK Pilih Menteri pada Kabinet Kerja Jilid II

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penentuan menteri-menteri yang akan membantunya pada periode kedua pemerintahannya. Ini berbeda dengan penentuan menteri periode pertama, yang mempertimbangkan masukan dari KPK. "Kami tidak diikutkan tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Ini Bukti Revisi UU KPK Dikerjakan Secara Terburu-buru

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengkaji lebih seksama revisi UU 30/2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR. Apalagi, pihak Istana menguraikan masih ada kesalahan ketik atau typo sebagai alasan belum ditandatangani.

Menanggapi alasan dari Mensesneg Pratikno tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa kesalahan ketik menjadi bukti bahwa pengerjaan revisi UU KPK terkesan terburu-buru dan tertutup.

“Ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup,” tegasnya di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10).

Eks Bupati Seruyan Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali (DAL) sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012.

Pages