9 December 2019

KPK

4 Pimpinan organisasi pemuda lapor ke KPK impor beras Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto

KONFRONTASI -   HIMAH, PERISAI, IPTI dan Generasi Muda Khonghucu Indonesia (GEMAKU) meminta KPK harus segera Menyelidiki Kebijakan Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto perihal kebijakan impor beras yang dilakukan olehnya sebab hal ini menyebabkan rusaknya perekonomian Indonesia.

Beras adalah kebutuhan pokok, gara-gara kebijakan Enggar dari 2,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan perseroannya sekitar 20 ribu ton diantaranya sudah rusak.

KPK: Hati-hati Dengan Investasi Perusahaan China

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan terkait risiko melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asal China.

"Kami menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dengan investasi dari China. Mereka (China) melakukannya sebagai bagian dari bisnis mereka, berusaha memperkuat ekonomi. Jadi kita harus sangat, sangat berhati-hati," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif seperti yang dilansir dari SCMP, Kamis (5/12).

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Lamput Non-aktif

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara (Lamput).

Dua tersangka, yakni Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SB).

KPK Kecewa Hukuman Idrus Marham 'Disunat' Hakim MA

KONFRONTASI-Hakim Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman pidana penjara terpidana kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan kekecewaan itu muncul lantaran vonis MA sangat jauh berbeda dari dua putusan sebelumnya yakni di tingkat pertama Pengadilan Tipikor dan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga, pihaknya sangat kecewa ketika MA mengurangi hukuman Idrus Marham.

Lakukan Aksi Teatrikal, Buruh Kelapa Sawit Minta KPK Tidak Tebang Pilih

KONFRONTASI-Sejumlah buruh perusahaan kelapa sawit menggelar aksi teatrikal guna menuntut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih menyelidiki kasus korupsi.

"Aksi teatrikal ini menggambarkan kondisi pekerja yang kesulitan," kata Koordinator aksi, Antoni Lawolo di Jakarta, Rabu.

Tiga Kali Mangkir Dipanggil KPK, Terus Piye?

KONFRONTASI -  Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita telah tiga kali mangkir dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap yang menimpa Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso.

Mendag Enggar enggan menjawab pertanyaan awak media ketika ditanya seputar pemanggilan KPK. “Jangan tanyakan itu deh!,” katanya usai Rapat Koordinasi Nasional Bahan Kebutuhan Pokok di Batu, Jawa Timur, Jumat (4/10).

Agus Didesak Tangkap Enggar Sebelum Pensiun dari KPK

KONFRONTASI-Masa jabatan Komisioner KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo dkk akan berakhir pada 21 Desember 2019. Sebelum menanggalkan jabatan, ada baiknya Agus cs meninggalkan warisan pembongkaran kasus korupsi impor pangan.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada wartawan, Selasa (3/12).

Bulog akan membuang 20 ribu ton beras busuk senilai Rp 160 miliar. Sesuai Permentan 38/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog sedang mengajukan ganti rugi kepada Menteri Keuangan.

Mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN

KONFRONTASI -   Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah, ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

“Komisaris Utama (BTN) Pak Chandra Hamzah,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

Sementara untuk Direktur Utama BTN, Menteri BUMN menunjuk Pahala N. Mansury, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Pertamina (persero).

KPK Cegah Saksi Kasus Suap Wali Kota Medan ke Luar Negeri

KONFRONTASI  -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah salah seorang saksi kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, yakni Farius Fendra alias Mak Te dicegah ke luar negeri.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap seorang saksi Wiraswasta Farius Fendra alias Mak Te," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).

Kasus yang Jadi Sorotan Jokowi Bikin Bingung KPK

KONFRONTASI-Kasus yang perhatian Presiden Jokowi kini jadi tanda tanya. Kebingungan soal kasus itu juga diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sempat bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md soal kasus yang menjadi perhatian Jokowi. Agus mengaku bingung karena, menurutnya, Mahfud juga tidak bisa menyebutkan kasus-kasus yang dimaksud.

Pages