22 April 2018

KPK

KPK Heran Alasan Novanto Mangkir Sidang Dokter Bimanesh

Konfrontasi - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan mengaku heran dengan alasan mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak menghadiri panggilan untuk bersaksi.

Novanto sedianya hadir memberikan kesaksian dalam kasus dugaan merintangi penyidikan dengan terdakwa Dokter Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 20 April 2018.

"Kami tim JPU menyampaikan bahwa ketidakhadiran Setya Novanto dikarenakan menyiapkan duplik dengan agenda putusan," kata Takdir.

Politikus PKS Yudi Widiana Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

KONFRONTASI-Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, hari ini.

Yudi Widiana Adia merupakan terpidana perkara suap terkait proyek pengadaan dan peningkatan jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku dan Maluku Utara.

KPK Ditantang Bubarkan Parpol yang Terlibat Korupsi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani bertindak tegas membubarkan partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor).

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate menegaskan, aturan perundang-undangan yang berlaku memungkinkan lembaga antirasuah untuk melakukan itu apabila memang ada bukti yang cukup.

Tags: 

Rizal Ramli Soal Skandal Century, Keterlibatan Boediono dan Isu 'Gratifikasi' Jabatan Wapres

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan KPK agar menuntaskan Boediono dkk dalam kasus Century tanpa pandang bulu dan jangan tebang pilih. KPK harusnya minta audit investigasi tiga lapis. Sedangkan Boediono dicurigai terima gratifikasi jabatan Wapres setelah melakukan bail out  Bank Century.

Rizal Ramli: KPK Jangan Halangi Penuntasan skandal Century Rp6,7 trilyun. KPK Takut sama Elite Penguasa?

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengatakan KPK tidak boleh takut menuntaskan skandal Century. KPK mudah meminta bantuan para pakar dan ahli ekonomi dan hukum untuk menuntaskan korupsi kakap Rp6,7 trilyun itu.

KPK Sebut 10 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa 10 anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Informasi yang kami dapatkan dalam dua hari pemeriksaan, terdapat 10 anggota DPRD yang mengembalikan uang ke penyidik. KPK menghargai hal ini karena sikap koperatif pada penegak hukum tentu akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK menghargai hal tersebut karena sikap kooperatif pada penegak hukum tentu akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan.

"Tim masih akan berada di Sumut sampai akhir minggu ini untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka. Kami ingatkan agar para saksi-saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan secara terbuka," kata Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, penyidik pada Selasa masih melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi.

"Total hari ini penyidik memeriksa 22 orang saksi yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai saksi untuk 38 tersangka di kantor Brimob Polda Sumut," tuturnya.

Menurut Febri, penyidik masih terus mendalami terkait penerimaan-penerimaan yang diterima oleh para Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (3/4) telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Tags: 

Nur Alam Divonis 12 Tahun, KPK Ajukan Banding

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan dan mendaftarkan banding atas putusan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam yang telah divonis 12 tahun penjara.

"Jaksa sudah mengajukan banding dan mendaftarkan banding pada Selasa. Memori banding akan disampaikan menyusul," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan beberapa poin atau alasan diajukannya banding tersebut terkait pembuktian Jaksa terkait tuntutan yaitu Pasal 2 di mana Majelis Hakim memutus berdasar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan," ucap Febri.

Febri menyatakan bahwa Jaksa juga memasukkan terkait putusan pidana yang bersangkutan meskipun hakim telah memutuskan 2/3 dari tuntutan Jaksa dengan 18 tahun penjara.

Sebelumnya, Nur Alam divonis 12 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,59 triliun serta menerima gratifikasi sebesar Rp40,268 miliar.

Majelis hakim yang terdiri atas Diah Siti Basariah, dengan anggota Duta Baskara, Sunarso, Sigit Herman Binaji serta Joko Subagyo juga sepakat untuk menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Nur Alam selesai menjalani hukumannya.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Nur Alam secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kesatu alternatif pertama dan korupsi berlanjut sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 tahun dan denda Rp1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah di di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/3).

Selain itu, Majelis Hakim yang terdiri dari Diah Siti Basariah, dengan anggota Duta Baskara, Sunarso, Sigit Herman Binaji serta Joko Subagyo juga mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk membayar uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana tambahan senilai Rp2,7 triliun dengan ketentuan memperhitungkan satu bidang tanah dan bangunan di kompleks Premier, Cipayung Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan. Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa ntuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup, maka dipidana penjara selama 5 tahun," tambah hakim Diah.

Mantan Anggota Pansus Century Ragu KPK Berani Tetapkan Boediono Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Mantan Anggota Pansus DPR Kasus Bank Century Chandra Tirta Wijaya meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka.

"Belum tentu setelah putusan praperadilan lalu dijalankan KPK," ujar Chandra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin.

Keraguan Chandra lantaran hingga saat ini KPK belum mampu mengusut tuntas kasus tersebut. KPK, kata dia, sejauh ini baru menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Chandra menduga KPK baru mampu menjerat Budi Mulya dalam kasus ini karena Budi Mulya adalah pihak yang "lemah" dari sisi "backing" hukum.

KPK Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Bakamla

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla RI.

Kasus Century Pertaruhan Marwah KPK

KONFRONTASI-Kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam acara “Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja” di Yogyakarta, Minggu (15/4) malam.

Pages

Berita Terkait