19 December 2018

KPK

Kasus Meikarta: Jaksa Sebut James Riyadi dan Billy Sindoro Pernah Bertemu Bupati Bekasi

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkapkan, CEO Lippo Group James Riyadi bersama Billy Sindoro pernah menemui Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah di rumah pribadinya untuk membicarakan perkembangan perizinan pembangunan proyek Meikarta.

KPK Sebut Pemprov DKI Belum Maksimal Tarik Pajak

KONFRONTASI-KPK menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam menarik pajak daerah termasuk pajak reklame.
   
"KPK mencermati jumlah pajak daerah belum maksimal diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal di Jakarta, dalam tahun 2018, sebesar Rp38,12 triliun dari anggaran belanja atau 48,76 persen dari total APBD dibiayai dari pajak daerah," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta.
   
Agus menyampaikan hal itu dalam konferensi pers akhir tahun Kinerja KPK 2018 yang dihadiri empat pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M Syarif, Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) Hary Budiarto, Deputi Bidang Pengawasan Internal, Pengaduan Masyarakat (PIPM) Herry Muryanto dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
   
"Kami sebenarnya sudah melakukan pendampingan ke Pemprov DKI Jakarta itu sejak masih zamannya Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sampai zamannya Pak  Jarot dan masih berlanjut, peningkatan penambahan pendapatan daerah dari sisi reklame saja dari yang tadinya kurang dari Rp1 triliun jadi sekitar Rp4,9 triliun, itu karena pendampingan KPK dan pendampingan itu berlanjut sampai sekarang," ungkap Laode M Syarif.
   
Menurut Agus, permasalahan mendasar di Pemprov DKI Jakarta antara lain ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, wajib pajak enggan memberikan data transaksi, ketiadaan sistem data dan informasi yang menjadi basis data monitoring potensi pajak (fiscal cadaster), perilaku buruk dan kerusakan moral dalam pembayaran pajak, seperti pemalsuan, penghindaran dan lain sebagainya serta kesulitan dalam pembayaran pajak. Pembayaran pajak juga belum menjadi persyaratan dalam pemberian izin (tax clearance).
   
"Besarnya potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah jika tidak dilakukan perbaikan sistem menyeluruh, maka potensi peningkatan penerimaan pajak DKI sebesar Rp4,9 triliun dari hasil pendampingan KPK di 2017 akan hilang," ungkap Agus.

Johannes Kotjo Divonis Ringan, KPK Ajukan Banding

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

KPK Ungkap 14 Dugaan Proyek Fiktif di Waskita Karya

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci 14 proyek terkait kasus korupsi pekerjaan fiktif pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dilakukan oleh empat subkontraktor.

Bupati Dicokok KPK, Warga Cianjur Bersyukur

KONFRONTASI - Ribuan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memadati Alun-alun Cianjur, setelah waktu salat Jumat. Mereka meluapkan kegembiraannya karena Bupati Cianjur Irvanto Rivano Muchtar terciduk dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 12 Desember 2018.

Penyidikan Selesai, Penyuap Bupati Malang Masuk ke Tahap Penuntutan

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Ali Murtopo (AM) yang merupakan tersangka pemberi suap kepada Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna. 

"Penyidikan terhadap tersangka AM telah selesai. Hari ini, dilimpahkan barang bukti dan tersangka AM, swasta dalam perkara suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011 ke penuntutan atau tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Giliran Ahmad Heryawan akan Dipanggil KPK Terkait Suap Meikarta

KONFRONTASI - KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Aher merupakan orang yang masuk ke dalam list yang keterangannya dibutuhkan untuk proses penyidikan tersebut.

"Mantan Gubernur Jabar masuk ke dalam pihak yang akan diperiksa tetapi saya tidak tahu kapan akan dipanggil apakah minggu ini atau minggu depan," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Kamis (13/12).

Giliran Bupati Cianjur Jadi Tersangka Suap

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, Irvan diduga menerima suap dari pemotongan dana alokasi khusus (DAK) 2018 untuk pembangunan fasilitas sekolah di Cianjur.

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, yang merupakan tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 15 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019 untuk tersangka NHY dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu.

Setelah Pejabat Bekasi, KPK Periksa Deddy Mizwar Untuk Kasus Meikarta

KONFRONTASI - KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar pada Rabu (12/12) ini.

Menurut Juru Bica ra KPK Febri Diansyah bahwa Deddy akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Untuk jadwal besok itu mantan wakil gubernur (Deddy Mizwar)," kata Febri saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/12).

Pages