24 January 2018

KPK

KPK Resmi Tetapkan Bupati Kebumen Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad beserta dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan lagi tiga orang tersangka dalam pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen dana APBD Tahun 2016," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Tiga tersangka itu antara lain Bupati Kebumen 2016-2021 Muhamad Yahya Fuad, Hojin Anshori dari unsur swasta, dan komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi.

Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen bersama-sama dengan Hajin Anshori menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. 

"Atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016," kata Febri.

Febri menjelaskan setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Kebumen, Muhamad Yahya Fuad diduga telah mengumpulkan sejumlah kontraktor yang merupakan rekanan Pemkab Kebumen dan membagi-bagikan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Kebumen.

"Proyek yang dibagi-bagikan antara lain yang bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp100 miliar, yaitu kepada Khayub Muhamad Lutfi terkait proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rp16 miliar, kepada Hojin Anshori dan grup Trada proyek senilai Rp40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp20 miliar," tuturnya.

Menurut Febri, diduga "fee" yang disepakati sebesar 5 sampai 7 persen dari nilai proyek.

"Tersangka Muhamad Yahya Fuad diduga menerima dari "fee-fee" proyek senilai total Rp2,3 miliar. Tersangka Hojin Anshori yang merupakan rekanan Muhamad Yahya Fuad dan juga kontraktor di Pemkab Kebumen, sebelumnya adalah anggota tim sukses Bupati Kebumen dan diduga yang bertugas menerima "fee" proyek yang dikumpulkan oleh tersangka Khayub Muhamad Lutfi," ujar Febri.

Atas perbuatannya, Muhamad Yahya Fuad dan Hojin Anshori disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Muhamad Yahya Fuad dan Hojin Anshori juga diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ucap Febri.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Sedangkan, kata Febri, tersangka Khayub Muhamad Lutfi selaku komisaris PT KAK diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau karena berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Atas perbuatannya, Khayub Muhamad Lutfi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Tags: 

Febri Diansyah Sebut KPK Jadwalkan Periksa Istri Setnov dan Dirut Medika Permata Hijau

KONFRONTASI -  KPK menjadwalkan pemeriksaan istri Setya Novanto, Deisti Astriani terkait kasus dugaan menghalang-halangi proses penyidikan korupsi e-KTP.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahwa Deisti akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FY," ujar Febri saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (22/1).

Selain Deisti, KPK juga memeriksa Direktur Utama RS Medika Pemata Hijau, dr. Hafil Budianto dengan tersangka yang sama.

Deisti Dikonfirmasi KPK Terkait Proses Penangkapan Novanto

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kepada Deisti Astriani Tagor, istri mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terkait peristiwa proses penangkapan dan kecelakaan yang dialami Novanto pada November 2017 lalu.

"Intinya kami mendalami lebih lanjut apa yang terjadi pada 15 dan 16 November 2017 tersebut dan juga tentu kami dalami proses medisnya seperti apa. Itu yang kami klarifikasi dalam pemeriksaan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ini Alasan KPK Garap Gubernur Jambi Terkait Dugaan Suap Pengesahan APBD

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka penyelidikan baru kasus dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi TA 2018.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, guna penyelidikan dugaan kasus ini, pihaknya juga memintai keterangan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

"Ada kebutuhan pemeriksaan untuk mencermati beberapa fakta baru dalam proses penyidikan yang berjalan untuk tersangka lain," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (22/1).

Sekretaris PAN Yandri Susanto, Dukung Golkar Segera Bubarkan Pansus Angket KPK

KONFRONTASI -  Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung upaya Partai Golkar membubarkan Pansus Hak Angket KPK. Dengan catatan Pansus Angket harus menghasilkan rekomendasi. 

"Pansus kan dulu Golkar sebagai pendukung utama yah. Misalnya Golkar setuju untuk diakhiri. Saya kira sejalan dengan maunya PAN yang sudah lama kami nantikan," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2019.

KPK Tak Gentar Hadapi Gugatan Praperadilan Fredrich Yunadi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi permohonan praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi, tersangka dugaan perbuatan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Silakan saja, praperadilan itu kan hak tersangka jadi tidak ada kekhawatiran bagi kami. Pasti kami hadapi saja sesuai dengan hukum acara yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Fredrich Yunadi telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang.

"Karena kami juga belum menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena baru didaftarkan hari ini maka tentu kami tunggu dulu surat tersebut. Kalau nanti sudah diterima termasuk juga isi dari permohonan praperadilan itu sudah kami ketahui, tentu akan kami bahas dan kami siapkan bahan-bahannya," tuturnya.

Febri pun menegaskan bahwa KPK saat ini masih fokus melakukan proses penyidikan dugaan perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi KTP-e dengan tersangka Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo itu.

Salah satu permohonan praperadilan yang diajukan Fredrich adalah belum adanya minimal dua alat bukti untuk menetapkan mantan kuasa hukum Novanto itu sebagai tersangka.

Terkait hal itu, KPK meyakini sudah mempunyai bukti yang kuat untuk menetapkan Fredrich sebagai tersangka. 

"Bukti yang kami miliki itu lebih dari cukup kalau Undang-Undang mensyaratkan minimal dua alat bukti, kami punya alat bukti yang lebih dari itu karena KUHAP sendiri kan mengatur ada lima jenis alat bukti. Kekuatan alat bukti itu sudah kami kroscek dalam proses internail baik di penyelidikan ataupun di penyidikan," ucap Febri.

Abraham: 97 Persen Pilkada di Indonesia Ada Mahar Politiknya

KONFRONTASI- Pergulatan pemilihan kepala daerah 2018 ikut disoroti Mantan Ketua KPK Abraham Samad. Salah satunya soal permintaan mahar politik oleh sejumlah partai kepada calon kepala daerah.

Abraham mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK, hampir semua calon kepala daerah dibebankan mahar politik.

Peradi Surati KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Fredrich Yunadi

KONFRONTASI-Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengadakan audiensi antara kedua pihak mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

"Komisi Pengawasan (Komwas) Peradi sudah mengirimkan surat kepada KPK pada Rabu (17/1) untuk beraudiensi terkait pelanggaran etik Fredrich Yunadi," kata anggota Komisi Pengawas Peradi Kaspudin Noor kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Abraham Samad: Kelemahan KPK Itu Personelnya Masih Sedikit

KONFRONTASI- Saat memimpin KPK, Abraham Samad mengaku sudah memberikan pendidikan anti korupsi kepada setiap lembaga pemerintahan di Indonesia.

“Kita sudah ada sistim pencegahan yang sudah diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya pemerintahan daerah dan kota,” ucap Abraham Samad di Gedung IAIN Pekalongan, Kamis(18/1/2018) dini hari.

Menurut Abraham, sistem pendidikan anti korupsi itu sudah meliputi bagaimana cara mengatur atau tata kelola pemerintahan.

KPK Harus Audit Kuota Impor Beras Karena Diduga Ada Suap

Oleh: Arief Poyuono
Waketum Gerindra

Jelang Tahun politik dan Pemilu 2019 ,adanya keanehan dalam masalah impor beras yang dipaksakan oleh Pemerintah Joko Widodo

Hal yang mencurigakan tentang tujuan import beras yang bertujuan mengumpulkan pundi pundi persiapan Pemilu 2019 sangat gampang ditarik benang merahnya

Pertama Menteri Perdagangan adalah Kader Parpol yang parpolnya sejak dini sudah menyatakan mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2019

Pages

Berita Terkait