29 March 2020

KPK

Berantas Korupsi, Mesir Ajukan Kerja Sama dengan KPK RI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Sulthan, yang datang untuk mengajukan proposal kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pada hari ini kami menerima Duta Besar Mesir Ashraf Sulthan, mengajukan kerja sama dengan KPK, karena di Mesir juga memiliki otoritas untuk memberantas korupsi," ujar Wakil ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK Ajak Berbagai Pihak untuk Bikin Kapok Koruptor Perusak Alam

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk membuat jera pelaku kejahatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) melalui Pendekatan pemulihan kerugian negara serta pemulihan kerusakan lingkungan.

Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan meski sudah 74 tahun Indonesia merdeka namun angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Ironisnya, banyak penduduk miskin yang berada di lokasi melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Kompol Rossa, Alasannya?

KONFRONTASI-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri menolak surat keberatan yang dibuat penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti. 

"Pada prinsipnya berisi bahwa keberatan dari Mas Rossa tersebut tidak dapat diterima karena, di sini salah alamat," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan surat jawaban pimpinan, di kantornya, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.

Eks Sekda Jabar Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap Meikarta

KONFRONTASI- - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai Iwa terbukti menerima suap dari PT Lippo Cikarang dalam kasus Meikarta.

"Menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda pidana sebesar Rp 400 juta," ucap jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 24 Februari 2020.

Komisi III Tunggu Laporan KPK soal Penghentian 36 Perkara

KONFRONTASI -   DPR Komisi III mengaku belum menerima laporan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberhentian 36 kasus dalam ranah penyelidikan. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta laporan tersebut pada rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK setelah pertama kali dilakukan akhir Januari lalu.

"Kita tunggu pada periode akan datang, setelah DPR selesai reses. Akhir atau pertengahan Maret," ujarnya di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/2).

Koruptor Dihukum Berat, Bagai Mimpi di Siang Bolong

KONFRONTASI-Hukuman berat bagi para koruptor menjadi tuntutan yang diserukan peserta Aksi 212 yang digelar di Patung Arjuna Wiwaha pada Jumat (21/2) kemarin. Aksi tersebut mengusung tema “Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis bahkan menyerukan agar para koruptor dihukum potong tangan.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku setuju dengan hukuman berat tersebut. Pasalnya hanya dengan begitu koruptor bisa jera.

KPK Harus Transparan Terkait Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan dengan merinci 36 kasus yang telah dihentikan pada tahap penyelidikan.

"Pertanyaannya adalah kasus apa saja, artinya KPK juga harus transparan menyampaikan kepada publik ketika kasus dapat dihentikan kenapa?," ucap Nasir di sela-sela acara "Kenduri Kebangsaan" di Sekolah Sukma Bangsa di Bireuen, Aceh, Sabtu.

KPK Periksa Mantan Kepala Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil mantan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Syaban Muhammad dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

Syaban dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Undang Sumantri (USM).

Kompol Rossa Keberatan Dikembalikan ke Mabes Polri, Begini Respon KPK

KONFRONTASI-Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan surat keberatan dari Kompol Rossa Purbo Bekti perihal pengembaliannya ke Mabes Polri dalam proses telaah dan pembahasan.

"Info terakhir sudah dalam proses telaah dan pembahasan tim terdiri dari pimpinan, birkum (biro hukum), dan SDM," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pimpinan KPK telah menerima surat keberatan tersebut pada Jumat (14/2).

KPK Geledah Rumah Kontraktor di Tulungagung

KONFRONTASI-Penyidik Komisi Antirasuah (KPK), Rabu menggeledah rumah seorang pengusaha sekaligus kontraktor yang selama ini menjadi rekanan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, Arik Kusumawati.

Operasi penggeledahan itu merupakan kelanjutan kegiatan pemeriksaan sebelumnya untuk kepentingan pengumpulan barang bukti petunjuk dalam upaya pengembangan perkara dugaan korupsi perencanaan, pembahasan dan pengesahan ABPD/APBD-P Tahun Anggaran 2015-2018.

Pages