29 April 2017

KPK

Bertambah 7 Lagi Nama Inisiator Hak Angket KPK

konfrontasi -  DPR telah menyetujui usulan hak angket KPK meski banyak penolakan dari sejumlah fraksi. Sudah ada 26 nama, yang sebelumnya tertulis 19 nama inisiator hak angket KPK. Siapa saja?

Beredar kembali daftar yang berisi nama-nama pengusul hak angket KPK di kalangan wartawan, Sabtu (29/4/2017). Awalnya, ada 19 nama yang ketahuan meneken usulan tersebut, namun kini bertambah 7 nama termasuk 6 nama berasal dari fraksi Hanura. Dengan demikian, hak angket sudah bisa diusulkan karena memenuhi syarat minimal 25 nama dari minimal dua fraksi.
 

KPK: Miryam Haryani Si "Gadis Ahok Masih Sembunyi" di Jawa?

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Miryam S Haryani, tersangka pemberi keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e), masih berada di Indonesia.
 
BACA: Gadis Ahok Masuk DPO KPK
 
KPK juga telah mengirimkan surat kepada Polri untuk memasukkan salah satu nama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (Baca: KPK masukkan Miryam ke Daftar Pencarian Orang)
 

Tags: 

KPK Tetapkan Kembali Fahd El Fauz Tersangka Korupsi Al-Quran

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq sebagai tersangka kasus dugaan suap penggiringan anggaran pengadaan kitab suci Al-Quran dan Lab Komputer tingkat MTS di Kementerian Agama tahun 2011-2012.

Puskapkum: Biarkan Hak Angket Bergulir, KPK Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Realitas politik di Senayan telah memutuskan DPR menempuh jalan angket terhadap KPK. Meski banyak pihak menyayangkan bergulirnya angket tersebut, namun itulah kenyataan politik di DPR. 

Menurut Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Indra Nainggolan, hak angket secara konstitusional tidak ada masalah, justru dijamin di konstitusi dalam hal pengawasan DPR.

Paripurna DPR Setujui Hak Angket atas KPK

KONFRONTASI-Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurn di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat.

Setelah itu, anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Namun setelah itu beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Namun protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.

Dalam penjelasannya, wakil pengusul hak angket KPK Taufiqulhadi menjelaskan tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.

Namun menurut dia, hal itu bukan berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu menjadi perhatian.

"Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KPK, Komisi III mendapatkan masukan tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi itu sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik," ujarnya.

Tags: 

KPK Tetapkan Status DPO Pada Miryam Haryani, Pengacara Protes Keras

KONFRONTASI - Kuasa hukum Miryam S Haryani, Mita Mulia memprotes keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan buronan kliennya.

"Saya akan buat surat protes status DPO, kenapa? Kami ada upaya komunikasi sama KPK. Kami saat praperadilan sudah tertulis ke KPK," tuturnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Ini Penjelasan Rizal Ramli Soal Kronologi Terjadinya Mega Skandal BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK memanggil Rizal pada 17 April 2017 lalu.

" Rizal Ramli saat itu tidak hadir, jadi akan dijadwalkan ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017) malam.

 

"Akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Febri.

Hanura Dukung Hak Angket KPK, Ini Alasannya

KONFRONTASI -    Sekertaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan partainya mendukung usulan hak Angket terhadap KPK.

Namun, sebatas pada objektifitas penyidikan sehubungan dengan isu terkait adanya penekanan terhadap saksi yang juga tersangka berinisial ‘MH’ oleh beberapa oknum anggota DPR RI.

Tags: 

Gerindra Tolak Angket Terhadap KPK, Ini Alasannya!

Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR Fary Djemi Francis

KONFRONTASI-Usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan Komisi III DPR dianggap berpotensi mengganggu kerja pemberantasan korupsi. Karenanya, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR Fary Djemi Francis menyatakan pihaknya menolak usulan tersebut.

"Sikap fraksi clear, menolak rencana pansus," ujar Fary di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Lari dari Kejaran KPK, Koordinator Gadis AHOK Jadi Buron Kriminal

KONFRONTASI- Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, sekaligus Koordinator Gadis Ahok, Miryam S Haryani menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah tersangka kasus pemberian keterangan palsu di persidangan perkara korupsi e-KTP itu dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Hari ini, KPK mengirimkan surat ke Kapolri, NCB Interpol Indonesia tentang daftar pencarian orang atas nama MSH," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 27 April 2017.

Pages

Berita Terkait