25 August 2019

korupsi

Korupsi di Kantor Bapak, Anak Menteri Syarief Hasan Terancam 20 Tahun Penjara

KONFRONTASI - Riefan Avrian, utra Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling besar Rp 1 miliar. ‎Direktur Utama PT Rifuel itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2012 silam.

Sidang Korupsi di Kementerian Koperasi, Anak Menteri Syarif Hasan Rugikan Negara Rp5,39 miliar

KONFRONTASI - Anak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarif Hasan, Riefan Avrian didakwa merugikan negara hingga Rp5,39 miliar dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan videotron di Kementerian KUKM.

"Pekerjaan videotron dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Kementerian KUKM sebesar Rp5,39 miliar," kata jaksa penuntut umum Kejaksan Negeri Jakarta Selatan Triono Rahyudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Demokrat Hormati Putusan Hakim soal Anas

KONFRONTASI - Partai Demokrat mengatakan, saat ini keadilan dalam memutuskan vonis Anas Urbanngrum ada di palu hakim. "Saya harap hakim objektif dan jernih menerapkan hukum sesuai rasa keadilan itu sendiri," kata Jubir Demokrat, Hinca Panjaitan, Rabu (24/9)

Hinca menambahkan, apapun nanti putusan hakim, Partai Demokrat pasti akan menghormatinya. "Apapun putusan hakim kita hormati bersama," katana.

Bila Hakim Tak Diintervensi, Anas Urbanngrum Bebas

KONFRONTASI - Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara, Muhamad Adnan menegaskan aroma politik dalam kasus hukum Anas Urbaningrum, yang merupakan bayi yang tidak diharapkan kelahirannya di internal Demokrat ini, sejak awal memang sangat kental nuansanya.

Aroma politik ini, ungkap Adnan, tersana sejak ada desakan Presiden SBY pada awal Februari 2013 agar KPK segera memperjelas status hukum Anas karena sudah sangat dekat dengan agenda agenda politik seperti pencalonan anggota DPR, DPRD.

70 Rakyat Meninggal Akibat Pilkada Langsung, 372 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi

KONFRONTASI - Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Dr HM Idris mendesak agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.

Alasanya, Pilkada langsung oleh rakyat selama ini lebih banyak madharatnya dan tidak mendidik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Pilkada dilakukan oleh DPRD menjadi UU Pilkada.

2 Pegawai Hutama Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi di Kementerian Perhubungan

KONFRONTASI - Dua pegawai Hutama Karya, Selasa (23/9), menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Sorong, Papua.

Dua saksi yang diperiksa adalah Kepala proyek PT Hutama Karya (Sorong Tahap III) Hari Purwoto dan karyawan PT Hutama Karya Narwatri Kurniasih.

"Mereka diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (23/9).

Bupati Bogor Mengundurkan Diri

KONFRONTASI - Bupati Bogor Rachmat Yasin melayangkan surat pengunduran diri sebagai bupati.Langkah ini diambil demi kelancaran penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bogor. Kabar pengunduran diri Rachmat pada Selasa (23/9) dibenarkan oleh pengacaranya, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng mengungkapkan, Rachmat Yasin secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bogor.

Sembilan Terpidana Korupsi Terpilih Menjadi Anggota Dewan

KONFRONTASI - Smbilan mantan anggota DPR Provinsi Papua Barat yang statusnya terpidana korupsi terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 mendatang.

Sembilan anggota DPR terpilih itu pada periode sebelumnya divonis Pengadilan Tipikor satu tahun enam bulan penjara dan dinaikan oleh Pengadilan Tinggi menjadi empat tahun lima bulan penjara namun putusan itu belum tetap karena sembilan terpidana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

KPK Cari Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkominfo

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari-cari potensi dugaan tindak pidana korupsi terkait Kemenkominfo di bidang industri telekomunikasi. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK akan mendalami dugaan tersebut jika terdapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Belum ada pelaporan soal itu, namun jika hasil audit BPK terhadap hal itu disampaikan kepada KPK, tentu akan kami dalami," kata Johan di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Kejagung Anggap Tak Wajar Kekayaan Tersangka Korupsi Bus TransJakarta

KONFRONTASI - Kekayaan tersangka kasus dugaan  korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 bekas Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono dianggap tidak wajar.

Kejagung menemukan kekayaan yang dimiliki Udar sangat banyak dan dianggap tak sesuai dengan posisinya sebagai Kadishub. "Ternyata Udar cukup kaya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana, Senin (22/9).

Pages