15 November 2019

korupsi

Kinerja Jokowi Atasi Korupsi, Todung Mulya Lubis: Lihat Enam Bulan Kedepan

KONFRONTASI-Pengacara senior dan ketua umum IKADIN, Todung Mulya Lubis mengatakan masih terlalu dini menilai kinerja pemerintahan Jokowi dalam memberantas tindak korupsi tanah air. Pria asal Tapanuli Selatan ini memperkirakan dalam waktu enam bulan kedepan baru terlihat hasilnya.

“Pemerintahan Jokowi akan menghadapi tantangan yang sangat berat, kita lihat enam bulan kedepan”. Ujarnya, saat bertemu ROL, Minggu (14/12) di Jakarta.

Kerabat Terjerat Korupsi, Putri Thailand Mengundurkan Diri dari Kerajaan

Konfrontasi - Istri ketiga Putra Mahkota Vajiralongkorn dari Kerajaan Thailand, Putri Srirasmi resmi mengundurkan diri dari jabatan kerajaan, Sabtu (13/12). Pengumuman ini muncul di Royal Gazette, setelah menindaklanjuti penyelidikan korupsi tingkat tinggi yang telah melibatkan beberapa polisi senior, pejabat militer dan salah satu pria Thailand terkaya dan juga telah melibatkan kerabat Srirasmi.

Kasus Korupsi Patut Masuk Pasal Pelanggaran HAM

Konfrontasi - Kejahatan korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan seluruh elemen bangsa. Korupsi layak dicantumkan dalam pasal pelanggaran hak asasi manusia.

"Jangan hanya menggunakan Undang-undang Tipikor saja, tapi juga memakai komponen perundangan lain terkait pelanggaran HAM," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Samsuddin Nurseha, di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, praktik korupsi yang terus menerus terjadi telah merampas pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, yang pemenuhannya diatur UU Nomor 11/2005.

Parah, 10 Profesor dan 200 Doktor Terjebak Korupsi

KONFRONTASI - KPK mengungkap ada 10 profesor dan 200 doktor yang terjebak dalam kasus korupsi di Tanah Air. Angka tersebut menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman korupsi hingga menjangkiti kalangan akademisi atau masyarakat paling terdidik sekalipun.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas, korupsi telah menjadi bahaya laten hingga menjebak siapapun tanpa memandang tingkat pendidikan.

”Bahkan ada 10 profesor, 200 doktor yang terjebak dalam kasus korupsi,” tutur Busyro dalam talkshow bersama tokoh budaya Kotagede di Grha Sabha Pramana UGM , Yogyakarta, Rabu (10/12/2014).

KPK Seret Laksamana Sukardi Usut BLBI

Konfrontasi - Kasus penggelapan uang negara dalam surat keterangan lunas (SKL) dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK meminta keterangan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

"Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan (BLBI)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (10/12/2014).

PM Malaysia Terseret Kasus Korupsi Kelas Kakap

Konfrontasi - Ajakan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk memerangi korupsi seolah hanya lips service. Najib kini terseret dalam kasus penggelapan uang di Malaysia.

Najib menyerukan agar seluruh elemen masyarakat aktif memerangi korupsi. Negeri Jiran itu menurut indeks persepsi korupsi dari Transparancy International berada di posisi 50 dari 175 negara. Di Asia Tenggara, peringkat itu terbaik kedua selepas Singapura.

Tiongkok Mulai Serius Perangi Koruptor

Konfrontasi - Tiongkok serius untuk terus memerangi korupsi dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi setiap koruptor mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat rendah.

Lembaga Antikorupsi Tiongkok bertekad menangkap koruptor "harimau" (pejabat tinggi) maupun "lalat" (pejabat rendah).

"Hasilnya dapat dilihat dalam beberapa kasus yang telah ditangani selama ini," demikian lembaga tersebut dalam pernyataannya, di Beijing, Selasa (9/12).

9 Kasus Korupsi Menyita Perhatian selama 2014

KONFRONTASI-Kejaksaan Agung mencatat ada sembilan kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat dan ditangani selama 2014. Hal ini diungkap Jaksa Agung Prasetyo, saat peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia, di kantor Kejagung, Selasa (9/12).

Pertama, dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta Dishub DKI Jakarta 2013 yang menyeret tujuh tersangka. "Dua di antaranya dalam proses persidangan," kata Prasetyo.

Komitemen Jokowi-JK Berantas Korupsi Masih Belum Jelas

KONFRONTASI - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai agenda pemberantasan korupsi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya dilakukan tebang pilih.

"Pemerintahan Jokowi-JK ternyata tidak bisa lepas dari cengkeraman politik tawar-menawar. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah penentuan jabatan dan lembaga yang berada di bawah kewenangan," kata Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Halim, Senin 8 Desember 2014.

Koruptor Proyek Baju Koko Rugikan Negara Rp. 438 Juta

Konfrontasi - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kampar Asril Jasda divonis bersalah atas kasus pengadaan baju koko di 21 satuan kerja perangkat daerah kecamatan di Kampar tahun anggaran 2012. Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 438 juta.

"Asril langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau Mukhzan kepada Tempo, Senin malam, 8 Desember 2014.

Pages