korupsi

KONFRONTASI - Sidang perdana gugatan praperadilan di PN Jaksel, telah digelar sejak Senin (13/10). Melalui kuasa hukumnya Udar Pristono, Eggi Sudjana menyatakan kliennya tidak bersalah dan prosedur penahanan terhadap kliennya dipermasalahkan.

"Predicat cream (bukti awal) yang dituduhkan tidak terbukti, yang berasal dari SK Gubernur," katanya.

"Kami meminta saat Jokowi sebagai Gubernur DKI untuk mempertangungjawabkannya, sebab klien kami tidak melakukan seperti yang dituduhkan," katanya.

KONFRONTASI - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Widyo Pramono, menyatakan penyidikan dugaan korupsi pengadaan busway Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, berjalan terus kendati tanpa memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

"Tanpa itu (pemeriksaan Jokowi), perkara tetap berjalan," katanya guna menanggapi gugatan praperadilan dari mantan Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, di Jakarta, Selasa.

KONFRONTASI - Soal pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) 2010 yang melibatkan Joko Widodo (Jokowi) sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, tidak ditemukan indikasi Jokowi melakukan tindak pidana korupsi terkait program BPMKS.

"Berdasarkan penelusuran data transaksi keuangan dengan jumlah sampel transaksi sebanyak Rp4 miliar, tidak ditemukan data penerima BPMKS yang dobel dan fiktif," kata Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/10/2014).

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti penyebutan nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus terkait mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Selain itu, KPK meneliti penyebutan nama Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu berkaitan dengan kasus aliran dana untuk pemenangan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, penelitian itu tidak hanya terkait penyebutan nama Ibas, api beberapa nama lain yang disebut-sebut dalam perkara itu.

KONFRONTASI - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan bisa saja mengawasi proses hukum kasus korupsi pengadaan bus Tansjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) tahun 2013 yang kini tersangkanya antara lain Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

"Akan ada rencana (supervisi/pengawasan) itu, tetapi jangan berangkat dari apriori dulu," kata Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta.

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya bersifat tertutup dan merahasiakan bila ada laporan pengaduan dari masyarakat. Namun, usai peluncuran bus anti korupsi, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja tiba-tiba menggelar konferensi pers dan mengklarifikasi laporan pengaduan masyarakat terkait kasus rekening di luar negeri dan kasus bus TransJakarta dengan terlapor Joko Widodo (Jokowi).

KONFRONTASI - Ketua Umum Persatuan Advocat Muda Indonesia, Djafar Ruliansyah Lubis meminta Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) hadir memberikan kesaksian di persidangan eks Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.  Menurut Djafar, Jokowi perlu dihadirkan karena proyek pengadaan bus TransJakarta sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI.

KONFRONTASI - Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak ketika kasus dugaan korupsi pengadaan busway yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Meski, pada prosesnya KPK sempat melakukan penyelidikan di kasus yang sudah menjerat mantan Kadishub DKI, Udar Pristono tersebut.

KONFRONTASI - Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Muhaimin Iskandar adalah menterinya. Menurut Johan, informasi penyelidikan ini dia terima langsung dari penyelidik.

Dia menjelaskan, penyelidikan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Kemenakertrans.

Johan menjelaskan, KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak. Salah satunya pegawai Kemenakertrans.

KONFRONTASI - Direktur Observer Indonesia Aldrin Situmeang meminta KPK tidak tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. KPK dengan kewenangan yang kuat jangan sampai terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan pada pimpinan KPK."KPK harus on the track atau berjalan pada jalurnya. Jangan terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power oleh pimpinan KPK," katanya, di Jakarta, Senin (13/10/2014).‎