korupsi

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penahanan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono terkait kasus korupsi Bus Transjakarta merupakan bentuk penegakan hukum. Menurut Jokowi, dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung maka celah sistem pembelian bus yang digunakan sebagai transportasi massal di Jakarta bisa ditelusuri. Jokowi sendiri menyerahkan segala proses hukum kepada Kejaksaan Agung.

KONFRONTASI - Pasca Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap diperiksa. "Itu kan wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya datang," kata Presiden Terpilih itu di Balai Kota DKI Jakarta.

Jokowi kemudian menggambarkan mantan bawahannya itu dengan mengatakan,"Saya beri umpama ya, saya beri kamu perintah untuk membeli sabun wangi, terus kamu beli sabun colek gimana?" 

KONFRONTASI - Terkait kasus asus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah Dinas PU DKI tahun anggaran 2012 - 2013, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah dan melakukan penyitaan barang bukti di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 18 September 2014.

"Tim penyidik Kejaksaan Agung hari ini melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Spontana melalui pesan singkat.

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

Dari 48 orang yang tersangkut korupsi sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya dan terdapat 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi. Sedangkan berdasarkan status hukum, sebanyak 32 orang berstatus tersangka korupsi, 15 orang terdakwa dan satu orang merupakan terpidana.

KONFRONTASI-Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menemukan bukti baru mengenai aliran dana yang diterima oleh para pegawai negeri sipil Dinas Pertambangan dan Energi Babel dari hasil korupsi proyek sumur bor 2009 yang merugikan negara hingga Rp5,2 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bangka Belitung Arifsyah Mulya Siregar di Pangkalpinang, Minggu (14/9), mengatakan uang hasil korupsi tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa Goentoro atas persetujuan atasannya, Noor Nedi.

KONFRONTASI - Jurubicara Ormas Perhimpunan Pergerkan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al-Barbasy mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK yang telah membangun persepsi dan intimidasi dalam persidangan Anas Urbaningrum. "Yang bangun persepsi itu justru JPU. JPU bangun terus persepsi bahwa Anas lakukan kourpsi, Anas bersalah. Tapi yang di dakwaan JPU itu mental semua, oleh saksi yang justru dihadirkan oleh JPU," kata Ma'mun menanggapi pernyataan JPU yang menegaskan Anas sering membangung persepsi dan intimidasi di persidangan  di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/9).

KONFRONTASI - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral I Ketut Wiryadinata menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan di Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Menteri ESDM Jero Wacik. "Ya dipanggil sebagai saksi untuk JW (Jero Wacik)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis.

I Ketut Wiryadinata diketahui merupakan teman masa kecil Jero dan sudah menjadi staf khusus sejak 2006, saat masih menjadi Menteri Pariwisata dan Kebudayaan.

Konfrontasi – Persidangan kaus suap SKK Migas menghadirkan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri/Direktur Utama PT Parna Raya, Artha Meris Simbolon. Artha membantu Komisaris Utama PT KPI, Marihad Simbolon untuk mengurus permohonan penurunan harga gas untuk perusahaannya.

Konfrontasi - Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)segera menuntut Anas Urbanungrum sebagai terdakwa dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proyek Hambalang. Tuntutan diperkirakan lebih berat apabila Anas terbukti menekan para saksi dalam kasusnya.

 "Kalau dinyatakan apa ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam salah satu hal yang memberatkan itu Anas coba intervensi saksi dimasukan. Menurut JPU ada yang meringankan," ‎kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Kamis (11/9).

KONFRONTASI* - Meknisme pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini justru merusak marwah demokrasi. Pasalnya, sebanyak 332 kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi berasal dari mekanisme pemilihan yang dilakukan secara langsung. "Dari 557 kepala daerah tidak sampai 20% yang berasal dari sistem pemilihan langsung yang diagung-agungkan itu, sebesarnya 332 kepala daerah ditangkap KPK. Karena biaya politik yang tinggi," kata Ketua Fraksi MPR RI dari Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.