Submitted by redaksi1 on Senin, 26 Jan 2015 - 07:12
KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah membiarkan pelemahan gerakan antikorupsi. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai Jokowi terus berkompromi dengan kepentingan partai penyokong sehingga lembaga-lembaga hukum yang seharusnya jadi pilar antikorupsi menjadi reyot.
"Jokowi telah kehilangan keberanian dan indepedensi," kata Ade, Ahad 25 Januari 2015.
Submitted by redaksi2 on Jumat, 23 Jan 2015 - 23:38
KONFRONTASI - Fenomena penangkapan 'paksa' Bambang Widjojanto menandakan jika sedang ada serangan balik dari koruptor ke KPK. "Ini jelas kriminlisasi. Koruptor sedang menyerang balik. Sayangnya Polri saat ini sedang dimanfaatkan oleh sekelompok yang loyal terhadap Budi Gunawan," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Idnrayana saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1).
Submitted by redaksi2 on Jumat, 23 Jan 2015 - 09:21
KONFRONTASI - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) mengajak elemen bangsa menyelamatkan KPK dari kepentingan politik. "KPK harus tetap ada dan kuat guna membersihkan republik dari praktek korupsi," kata Sekjen PP GPII, Hamdani Jumat (23/1).
Menurutnya, pernyataan Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kepada Ketua KPK Abraham Samad perlu dibuktikan. "KPK dan Abraham Samad jangan mundur dalam pemberantasan korupsi", katanya
Submitted by redaksi1 on Kamis, 22 Jan 2015 - 14:48
KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya dievaluasi agar profesionalisme institusi pemberantasan korupsi tersebut tetap terjaga. Dengan demikian, upaya memberantas korupsi tetap terjaga sampai Indonesia benar-benar bebas korupsi. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide.
Submitted by redaksi2 on Rabu, 21 Jan 2015 - 09:45
KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno tidak memperkeruh situasi kasus Budi Gunawan.
KPK meminta setiap pihak, termasuk Menko Polhukam untuk memberikan pernyataan yang positif dan membantu KPK mendorong percepatan proses penegakkan hukum terkait kasus tersebut.
Submitted by redaksi1 on Minggu, 18 Jan 2015 - 23:59
Konfrontasi - Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terus melakukan pengembangan terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Youth Centre di kawasan Megamas Manado.
"Kasus ini akan terus kita kembangkan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombes Pol Hilman, Minggu (18/1).
Hilman mengatakan dalam penanganan kasus ini pihaknya saat ini sementara melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka.
"Pemeriksaan terhadap lima tersangka itu dilakukan dalam dua berkas," katanya.
Submitted by redaksi1 on Sabtu, 17 Jan 2015 - 21:23
Konfrontasi - Tersebarnya selebaran motif kejahatan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara beredar di dalam kampus Universitas Haluoleo (UHO) Kendari. Pantauan yang dilakukan di Kampus UHO Kendari, Sabtu (17/1), motif kejahatan tindak pidana korupsi dalam bentuk pengumuman itu berhamburan di sepanjang jalan di dalam kampus UHO.
Submitted by redaksi2 on Sabtu, 17 Jan 2015 - 09:53
KONFRONTASI - Demi keadilan dan sama rata dalam hukum, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Syafriadi Cut Ali, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan kepemilikan rekening gendut pelaksana tugas Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
. “Jangan seolah-seolah ada tebang pilih,” ujar Syafriadi saat dihubungi, Sabtu, 17 Januari 2015
Submitted by redaksi2 on Sabtu, 17 Jan 2015 - 02:17
KONFRONTASI - Presiden Jokowi dinilai kalah tegas dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam hal pemberantasan korupsi. Anggota ICW, Agus Sunaryanto mengingatkan SBY selalu meminta pejabatnya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Submitted by redaksi1 on Kamis, 15 Jan 2015 - 10:33
Konfrontasi - Dua anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai Golkar yang tersangkut kasus pidana, yang sekarang ditangani pihak kepolisian daerah setempat. Disesalkan oleh para kadernya.
Salah seorang simpatisan partai Golkar, Amran Rauf, Kamis (15/1), mengatakan kejadian dengan ditahannya dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing berinisial TB karena bersangkut dugaan korupsi dan LA yang tersangku masalah narkoba, sangat memalukan dan mencoreng nama baik partai.
Pages