16 December 2019

korupsi

Jokowi Dinilai Biarkan Kepentingan Politik Kuasai Pucuk Pimpinan Lembaga Hukum

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah membiarkan pelemahan gerakan antikorupsi. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai Jokowi terus berkompromi dengan kepentingan partai penyokong sehingga lembaga-lembaga hukum yang seharusnya jadi pilar antikorupsi menjadi reyot.

"Jokowi telah kehilangan keberanian dan indepedensi," kata Ade, Ahad 25 Januari 2015.

Kata Denny Indrayana, Koruptor Menyerang KPK

KONFRONTASI - Fenomena penangkapan 'paksa' Bambang Widjojanto menandakan jika sedang ada serangan balik dari koruptor ke KPK. "Ini jelas kriminlisasi. Koruptor sedang menyerang balik. Sayangnya Polri saat ini sedang dimanfaatkan oleh sekelompok yang loyal terhadap Budi Gunawan," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Idnrayana saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1).

PP GPII: Selamatkan KPK dari Politikus Busuk

KONFRONTASI - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) mengajak elemen bangsa menyelamatkan KPK dari kepentingan politik. "KPK harus tetap ada dan kuat guna membersihkan republik dari praktek korupsi," kata Sekjen PP GPII, Hamdani Jumat (23/1).

Menurutnya, pernyataan Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kepada Ketua KPK Abraham Samad perlu dibuktikan. "KPK dan Abraham Samad jangan mundur dalam pemberantasan korupsi", katanya

Dinilai Sudah Tidak Profesional, KPK Sudah Saatnya Dievaluasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya dievaluasi agar profesionalisme institusi pemberantasan korupsi tersebut tetap terjaga. Dengan demikian, upaya memberantas korupsi tetap terjaga sampai Indonesia benar-benar bebas korupsi. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide.

Bambang KPK: Menko Polhukam Jangan Bikin Kisruh

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno tidak memperkeruh situasi kasus Budi Gunawan.

KPK meminta setiap pihak, termasuk Menko Polhukam untuk memberikan pernyataan yang positif dan membantu KPK mendorong percepatan proses penegakkan hukum terkait kasus tersebut.

Polda Sulawesi Utara Kembangkan Kasus Korupsi Youth Centre Rp 9,6 M

Konfrontasi - Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terus melakukan pengembangan terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Youth Centre di kawasan Megamas Manado.

"Kasus ini akan terus kita kembangkan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombes Pol Hilman, Minggu (18/1).

Hilman mengatakan dalam penanganan kasus ini pihaknya saat ini sementara melakukan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka.

"Pemeriksaan terhadap lima tersangka itu dilakukan dalam dua berkas," katanya.

Selembaran Misterius Tersebar di Kampus Haluoleo

Konfrontasi - Tersebarnya selebaran motif kejahatan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara beredar di dalam kampus Universitas Haluoleo (UHO) Kendari. Pantauan yang dilakukan di Kampus UHO Kendari, Sabtu (17/1), motif kejahatan tindak pidana korupsi dalam bentuk pengumuman itu berhamburan di sepanjang jalan di dalam kampus UHO.

Biar Tak Dibilang Tebang Pilih, Kompolnas Desak KPK Usut Rekening Gendut Badrodin Haiti

Syafriadi Cut Ali

KONFRONTASI - Demi keadilan dan sama rata dalam hukum, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Syafriadi Cut Ali, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan kepemilikan rekening gendut pelaksana tugas Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. 

. “Jangan seolah-seolah ada tebang pilih,” ujar Syafriadi saat dihubungi, Sabtu, 17 Januari 2015

Soal Pemberantasan Korupsi, Jokowi Kalah Tegas Dibanding SBY

KONFRONTASI - Presiden Jokowi dinilai kalah tegas dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam hal pemberantasan korupsi. Anggota ICW, Agus Sunaryanto mengingatkan SBY selalu meminta pejabatnya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Dua Periode Menjabat Anggota Dewan, Dua Kader Golkar Tersangkut Pidana

Konfrontasi - Dua anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai Golkar yang tersangkut kasus pidana, yang sekarang ditangani pihak kepolisian daerah setempat. Disesalkan oleh para kadernya.

Salah seorang simpatisan partai Golkar, Amran Rauf, Kamis (15/1), mengatakan kejadian dengan ditahannya dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing berinisial TB karena bersangkut dugaan korupsi dan LA yang tersangku masalah narkoba, sangat memalukan dan mencoreng nama baik partai.

Pages