19 June 2019

korupsi

Kasus Meikarta: KPK akan kembali Periksa Aher

KONFRONTASI-KPK akan kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), Januari nanti, untuk diperiksa dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan megaproyek pemukiman Meikarta, di Kabupaten Bekasi. 

"Saya sudah tanya ke tim kemungkinan akan diperiksa pada bulan Januari," kata Juru Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Lima Orang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Suap Dana Hibah Kemenpora

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus suap terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) TA 2018.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI TA 2018 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan lima orang tersangka.

Diduga sebagai pemberi, yaitu Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dan dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

"Diduga MUL menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018," ungkap Saut.

Diduga sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

"Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar," ungkap Saut. 

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

"Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai "akal akalan" dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya," kata Saut. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan "fee" sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Kasus Meikarta: Jaksa Sebut James Riyadi dan Billy Sindoro Pernah Bertemu Bupati Bekasi

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkapkan, CEO Lippo Group James Riyadi bersama Billy Sindoro pernah menemui Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah di rumah pribadinya untuk membicarakan perkembangan perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Johannes Kotjo Divonis Ringan, KPK Ajukan Banding

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

KPK Ungkap 14 Dugaan Proyek Fiktif di Waskita Karya

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci 14 proyek terkait kasus korupsi pekerjaan fiktif pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dilakukan oleh empat subkontraktor.

Kepala Daerah Banyak yang Korupsi Akibat Biaya Politik Tinggi

KONFRONTASI-Pengamat hukum Koswara Purwasasmita mengatakan bahwa kasus korupsi kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) akibat biaya politik tinggi yang dibebankan kepada calon kepala daerah.

ICW Sebut Semua Parpol Menyumbang Kepala Daerah Korup

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sepanjang 2004 hingga 2018. ICW menemukan fenomena partai politik menjadi produsen kepala daerah korup.

"Semua parpol menyumbang kepala daerah korup," kata Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam paparannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).

Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi berasal dari parpol meliputi kader atau yang diusung dalam kontestasi pilkada.

300 Gubernur, Bupati Terjerat: Kepala Daerah Juara Kasus Korupsi, Bisa Raih Rekor MURI

KONFRONTASI -  Jumlah Kepala daerah terseret kasus korupsi terus betambah. Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kurun waktu 13 tahun, setidaknya ada 313 kasus korupsi melibatkan kepala daerah di Indonesia. Sepanjang tahun ini saja sudah 26 orang kepala daerah yang terjaring KPK. Predikat sebagai juara kasus korupsi diberikan kepada kepala daerah tak bermoral tersebut. Bahkan ada yang menyebut banyaknya korupsi kepala daerah layak diberikan MURI.

Pengamat: Tunjangan Anggota Polri Naik, Belum Tentu Pungli dan Korupsi Ikut Turun

KONFRONTASI -  Pengamat kepolisian Bambang Widodo mengatakan kenaikan tunjangan untuk Polri, bukan menjadi hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi praktik korupsi di korps Bhayangkara.

"Belum tentu. Suap, korupsi, pungli dan lain-lain itu ada banyak faktor yang memengaruhi," ujar Bambang kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Bambang menjelaskan, faktor mental setiap anggota Polri yang menentukan masa depan Polri yang bersih dan profesional.

Bupati Dicokok KPK, Warga Cianjur Bersyukur

KONFRONTASI - Ribuan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memadati Alun-alun Cianjur, setelah waktu salat Jumat. Mereka meluapkan kegembiraannya karena Bupati Cianjur Irvanto Rivano Muchtar terciduk dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 12 Desember 2018.

Pages