26 February 2020

korupsi

Mahfud: Parpol Masih Jadi Tertuduh Maraknya Korupsi

KONFRONTASI-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai saat ini partai politik di Indonesia menjadi tertuduh terkait dengan maraknya kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum yang terjadi saat ini.

"Saat ini partai di Indonesia sedang menjadi tertuduh maraknya korupsi dan pelanggaran hukum karena (berbagai kasus anggota) DPR," kata Mahfud dalam pembukaan Mukernas Ke-V PPP di Jakarta, Sabtu.

Bongkar Dugaan Korupsi, Polisi dan Imigrasi Didesak Cekal Manajemen Lama Jiwasraya

KONFRONTASI-Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak kepolisian dan imigrasi mencekal manajemen lama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), agar dapat mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan direksi lama sejak menjabat tahun 2008-2018.

"Yang bertanggunng jawab atas persoalan Jiwasraya adalah direksi lama, bukan direksi baru. Jadi mohon ada cekal untuk direksi lama," kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Senin.

Sandiwara Anti-korupsi

KONFRONTASI-Drama pendek di SMKN 57 Jakarta yang diperankan oleh Menteri Erick, Nadiem, dan Wishnutama sepertinya kreatif, tapi lebih dekat kepada mengada ada. Ketika Menteri berakting memakai seragam sekolah jadi terbayang peran "Sule" atau "Tessy". Tema anti korupsi dengan peristiwa mau bayar bakso pakai kas sekolah, kuliah anak pejabat, dan terlambat masuk kelas terlalu sederhana. Meski Presiden mengapresiasi tetapi tetap kurang pas. 

Ayzumardi Tolak Hukuman Mati untuk Koruptor, Alasannya?

KONFRONTASI-Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor karena hidup teramat mahal dan tidak memberi kesempatan kepada terhukum menyesali perbuatannya.

"Kendati mengusulkan agar koruptor tak boleh diampuni, saya tidak setuju wacana hukuman mati untuk kasus apapun, termasuk korupsi. Itu tidak dapat diterima, meskipun orang itu memang bersalah," katanya saat mengisi seminar nasional di Universitas Paramadina Jakarta, Kamis.

KPK Minta Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi Dituangkan dalam PKPU

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pilkada segera dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Bongkar Kasus Petral, KPK Kejar Bukti ke Sejumlah Negara

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah fokus untuk mencari bukti-bukti di beberapa negara dalam penyidikan kasus suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd.

"Memang kasus Petral ini lebih kompleks. Jadi, ada bukti-bukti di beberapa negara yang harus kami kejar nantinya termasuk dugaan aliran dana lintas negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK Apresiasi Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pildaka.

"Itu kami harus menghargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik baik oleh pemerintah maupun parlemen ataupun partai politik," ucap Syarif di Jakarta, Rabu.

Ketua DPRD Garut Diperiksa Kejari, Diduga Terlibat Korupsi

KONFRONTASI-Kejaksaan Negeri Garut memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Garut Euis Ida Wartiah atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dana pokok pikiran dan biaya operasional DPRD setempat pada tahun anggaran 2017 dan 2018.

Sebelumnya, kejaksaan juga telah memeriksa 43 anggota DPRD Kabupaten Garut.

Kepala Kejari Garut Azwar kepada wartawan di Garut, Selasa, mengatakan bahwa politikus dari Partai Golkar itu meminta pemeriksaannya dipercepat dari jadwal sebelumnya, Kamis (12/12), karena ada agenda lain bimbingan teknis yang harus dihadirinya.

KPK Panggil Kasat Reskrim Polres Indramayu Sebagai saksi Kasus Suap

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Suseno Adi Wibowo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tahun 2019.

Suseno dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Indramayu nonaktif Supendi (SP).

Presiden dan Korupsi

Oleh:  Syafril Sjofyan

 

Menurut Agus Rahardjo, Tahun 2019 tahun terberat bagi KPK, saya sangat setuju. KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pencegahan Korupsi, justru tugas pencegahan Korupsi adanya pada tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang membawahi lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian dan Kehakiman, jika indeks presepsi Korupsi di Indonesia masih tinggi itu adalah kegagalan Presiden.

Pages