17 October 2019

korupsi

Politikus Golkar Markus Nari Didakwa Perkaya Diri USD1,4 Juta Dalam Proyek e-KTP

KONFRONTASI-Markus Nari didakwa memperkaya diri sebesar USD1,4 juta dalam proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan menghalang-halangi proses penyidikan hingga persidangan perkara korupsi proyek tersebut. 

Markus Nari adalah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar. 

Surat dakwaan nomor 75/TUT.01.04/24/08/2019 atas nama Markus Nari dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Ahmad Burhanuddin dan Abdul Basir dengan anggota Mohamad Nur Azis, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswati, dan Nur Haris Arhadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

JPU Ahmad Burhanuddin mengatakan, Markus Nari selaku anggota DPR periode 2009-2014 telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan melawan hukum yakni Nari telah memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP) Tahun Anggaran 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek dengan anggaran lebih dari Rp5,9 triliun yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp2.314.904.234.275,39.

"Memperkaya Terdakwa sebesar USD1.400.000. Uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar USD400.000 dari Anang Sugiana Sudihardjo melalui Sugiharto dan sebesar USD1.000.000 dari Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan bagian dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," tegas JPU Burhanuddin saat membacakan surat dakwaan atas nama Markus Nari.

KPK Geledah Kantor Dinas PU dan Disdik Dumai

KONFRONTASI-Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Dumai, Provinsi Riau, kembali digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, diduga masih terkait perkara suap Dana Alokasi Khusus.
Dari pantauan wartawan, penyidik KPK yang berjumlah belasan orang, dibagi dalam dua tim penggeledahan, sebagian di Kantor Dinas PU di Jalan HR Subrantas dan sisanya lagi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jalan Tanjung Jati.

KPK Sita Dokumen Impor Bawang dari Rumah dan Kantor Asisten Dhamantra

KONFRONTASI-KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan suap impor bawang putih yang menjerat anggota DPR I Nyoman Dhamantra. KPK menyita sejumlah dokumen terkait impor bawang putih tersebut.

"Kami menemukan cukup banyak dokumen-dokumen terkait dengan impor bawang putih tersebut, sehingga kami sita dokumen itu dan juga sejumlah barang bukti elektronik seperti data-data di laptop dan informasi lain yang terkait," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Kasus Impor Bawang Putih: KPK Geledah DPR, Kemendag dan Kementan

KONFRONTASI-KPK menggeledah tiga lokasi di gedung DPR dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dalam penyidikan kasus suap pengurusan izin impor bawang putih 2019.

"Hari ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi, yaitu di ruang kerja anggota DPR RI, INY (I Nyoman Dhamantra), ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, ruang di Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Rizal Ramli Laporkan Skandal Korupsi Impor Pangan ke KPK

KONFRONTASI -  Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli melaporkan dugaan korupsi bernilai besar terkait impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/10).

Rizal hadir di KPK pukul 09.00 WIB bersama sejumlah pengacara. Rizal menyebut kedatangannya untuk mengadukan dugaan korupsi dari kebijakan impor pangan pemerintah.

"Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan," ujar Rizal, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10).

Geledah Ruang Mendag Enggartiasto, KPK Sita Dokumen Terkait Perdagangan Gula

KONFRONTASI- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah ruangan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan terkait kepentingan penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. "Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait perdagangan gula," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin.

KPK Lakukan OTT Terhadap 11 Orang, Diduga Terkait Impor Bawang Putih

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang di DKI Jakarta diduga terkait impor bawang putih.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan soal OTT tersebut. OTT dilakukan pada Rabu (7/8) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

"Betul tadi malam mulai jam 21.30 WIB ada giat di Jakarta 11 orang sudah diamankan di Gedung KPK," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (8/8).

Agus mengatakan KPK memiliki waktu 24 jam terkait penetapan status tersangka kepada 11 orang tersebut.

Ini Alasan KPK Lambat Tangani Kasus Suap Garuda

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif meminta maaf atas lambatnya penanganan kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. Dia menyebut, KPK sempat berjanji kepada Komisi III DPR untuk menyelesaikan kasus ini pada bulan Juli.

KPK baru saja mengumumkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK Akhirnya Tahan Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, Rabu (7/8/2019).

Emiryah ditahan bersama dengan Soetikno Soedarjo Beneficial owner Connaught International Pte Ltd. Keduanya disangka telah melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Emirsyah dan Soetikno ditahan setelah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan, KPK sebelumnya telah melakukan penyelidikan dugaan adanya TPPU setelah melakukan penyembangan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan pesawat Air bus SAS sebanyak 50 buah dan 11 mesin Rolls Royce Holding Plc pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk kurun 2005-2014‎.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka penerima suap dan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd yang juga pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Group Soetikno Soedarjo sebagai tersangka pemberi suap.

Suap yang diterima Emirsyah dan diberikan Soetikno dalam bentuk uang 1,2 juta Euro dan USD180.000 atau senilai setara Rp20 miliar dan berbentuk barang senilai USD2 juta (setara Rp26 miliar) yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Dalam penyidikan kasus suap ini, kata Syarif, penyidik menemukan tidak hanya Emirsyah yang diduga menerima suap dari Soetikno, tapi juga Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2007-2012 yang menerima suap.

Suap tersebut tidak hanya berasal dari Soetikno tapi juga bersumber dari Rolls Royce Holding Plc. Berikutnya fakta lain yang ditemukan adalah uang yang diterima Emirsyah dan Hadinoto bukan sekadar dari Rolls Royce Holding Plc, tapi juga dari pihak pabrikan lain yang mendapatkan proyek-proyek di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu Soetikno juga turut menerima uang.

Syarif menjelaskan proses pemberian suap menggunakan mekanisme yang memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Berdasarkan hasil penyelidikan dugaan TPPU kemudian dilakukan gelar perkara (ekspose) dan diputuskan dinaikkan ke penyidikan.

Bersamaan dengan itu, KPK menetapkan Emirsyah dan Soetikno sebagai tersangka TPPU serta Hadinoto sebagai tersangka penerima suap.

"Penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka ESA (Emirsyah Satar-red) dan SS (Soetikno Soedarjo-red) serta penyidikan suao pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce Plc untuk tersangka HDS (Hadinoto Soedigno-red) telah dilakukan KPK sejak 1 Agustus 2019," tegas Syarif saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Untuk dugaan TPPU, Emirsyah dan Soetikno disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima suap, Hadinoto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Syarif melanjutkan, ada sedikitnya lima konstruksi suap yang berujung TPPU. Pertama, untuk program peremajaan pesawat. Ternyata Emirsyah melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan pesawat pada 2008-2013 dengan nilai miliaran dolar Amerika Serikat.

Masing-masing kontrak pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin (Total Care Program) dengan perusahaan Rolls Royce, kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus SAS, kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR), dan kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

"Selaku konsultan bisnis/komersial dari Rolls-Royce, Airbus, dan ATR, SS (Soetikno-red) diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Selain itu, SS juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari Bombardier," ungkapnya.

Ketiga, pembayaran komisi tersebut diduga terkait keberhasilanSoetikno membantu tercapainya kontrak antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan empat pabrikan tersebut. Kelima, Soetikno selanjutnya memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada Emirsyah dan Hadinoto sebagai hadiah atas dimenangkannya kontrak oleh empat pabrikan.

"Untuk ESA (Emirsyah-red), SS (Soetikno-red) diduga memberi Rp5,79 miliar untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok Indah, USD680 ribu dan EUR1,02 juta yang dikirim ke rekening perusahaan milik ESA di Singapura, dan SGD1,2 juta untuk pelunasan apartemen milik ESA di Singapura. Untuk HDS (Hadinoto-red), SS (Soetikno-red) diduga memberi USD2,3 juta dan EUR477.000 yang dikirim ke rekening HDS di Singapura," ungkap Syarif.

Dia memaparkan, untuk memaksimalkan pengembalian ke negara maka KPK saat ini secara intensif sedang melakukan pelacakan aset seluruh uang suap beserta turunannya yang diduga telah diterima dan digunakan oleh tersangka Emirsyah dan Hadinoto baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Yenti Jamin Kualitas Seleksi Capim KPK

KONFRONTASI-Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) 2019-2023 Yenti Ganarsih, menjamin tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P Tahun 2019 dapat menjaga kualitas dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu juga meyakinkan bahwa dalam menyeleksi para capim lembaga antirasuah tersebut, pansel taat pada asas dan ketentuan perundang-undangan.

Hal itu ditegaskan Yenti, merespons tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menyatakan bahwa Pansel tidak serius dalam mencari komisioner KPK dan mengabaikan integritas para calon.

"Pastilah (terjamin kualitasnya). Kami bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kami fokus bekerja," kata Yenti di Jakarta, Rabu (7/8).

Pihaknya justru memandang tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap pansel yang dipimpinnya tidak berdasar. Sebab, kritikan sudah mereka lancarkan sejak pansel belum memulai tugasnya.
"(Tudingannya) sangat tidak berdasar. Bahkan, sejak malam tanggal 17 Mei terbentuknya, pansel sudah dituduh," ucap Yenti.

Selain mengkritik kinerja pansel, Koalisi Masyarakat Sipil juga mempersoalkan 40 nama capim KPK yang lolos tes psikologi. Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung di koalisi tersebut menilai peserta yang lolos itu tak memuaskan.

Pages