27 May 2019

korupsi

Sanksi Tegas Menanti Bagi Kepala Daerah yang Ogah Berhentikan PNS Korup

Konfrontasi - Para kepala daerah diminta segera memberhentikan PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Jika masih mempertahankan PNS yang terlibat kasus korupsi, kepala daerah akan diberikan sanksi tegas.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS terlibat korupsi ysng sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), per 29 Januari 2019, tercatat dari total 2.357 orang.

KPU Rilis Daftar Caleg Eks Koruptor, KPK: Bagus Dong!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi merupakan penerangan bagi masyarakat. KPK mengapresiasi langkah KPU ini.

"Bagus dong, artinya apa, supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi," kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1).

ICW Soroti Komitmen Pemerintah Pecat PNS Koruptor

Konfrontasi - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi, tetapi tidak dipecat. 

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, berdasar rilis hasil survei indeks persepsi korupsi 2018, Transparency International (TI) menyatakan Indonesia berada di ranking 89 dengan skor 38, naik satu skor dibandingkan tahun sebelumnya.

KPK Sebut Sudah Lebih dari Seribu PNS Dipecat Gara-gara Korupsi

KONFRONTASI-Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi.

"Hingga saat itu sudah ada 1.151 PNS yang dipecat karena melakukan korupsi, rinciannya ada 124 orang PNS pusat dan 1.027 orang PNS daerah yang sudah dipecat sesudah divonis," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa.

Rizal Ramli: Pejabat,dan Politisi Korupsi-Kolusi, Trisakti dan Nawacita Dicampakkan. Mau Kemana Indonesia?

KONFRONTASI- Indonesia di ambang kehancuran akibat korupsi-kolusi  penguasa, pejabat, pedagang dan politisi. Akibatnya, Trisakti dan Nawacita dicampakkan dari kebijakan negara.Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Rizal Ramli mengaku geram dengan tindakan korupsi-kolusi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat negara yang sampai saat ini masih terus terjadi. Ia pun mempertanyakan integritas pejabat negara, dimana silih berganti masuk dalam tangkapan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

KPK Paparkan Kronologi OTT Bupati Mesuji

KONFRONTASI-KPK menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji Khamami dan 10 orang lainnya sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Bupati Mesuji terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur anggaran 2018.

Terendus KPK, 20 Anggota DPRD Bekasi Jalan-jalan ke Thailand Dibiayai Meikarta

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai berwisata ke Thailand terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta.

"Saat ini, teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand. Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Eni Saragih Ungkap Pertemuan Sofyan Basir dan Kotjo

KONFRONTASI-Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengungkap ada pertemuan antara Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo.

Dinilai Terima Suap, Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Mantan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono dituntut 10 tahun kurungan penjara dan pidana tambahan denda Rp. 500 juta dengan ketentuan 6 bulan penjara jika tidak dibayar.

Dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Amin Santono disebutkan menerima suap Rp 3,3 miliar dalam kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji mengenai usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018 untuk Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Sumedang.

Dinilai Terima Suap, Lima anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Lima anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengesahan terhadap Laporan APBD Sumut tahun anggaran 2012, APBD-P 2012, APBD 2014, APBD-P 2014 dan APBD 2015.

Kelima orang tersebut adalah anggota fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2019 Rijal Sirait; anggota fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2019 Fadly Nurzal; anggota fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009-2014 DPRD Sumut dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat 2014-2019 Rooslynda Marpaung; anggota fraksi PPRN DPRD Sumut 2009-2014 dan fraksi Hanura DPRD Sumut 2014-2019 Rinawati Sianturi; dan anggota DPRD Sumut fraksi Demokrat 2009-2014 Tiasah Ritonga.

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK Ferdian Adinugroho di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

KPK juga menolak pengajuan Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias justice collaborator.

"Terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengajukan diri sebagai justice collaborator tapi kami menilai bahwa keduanya tidak memiliki kriteria menjadi justice collaborator tersebut karena terdakwa 3 dan 4 tidak mengakui perbuatan dan tidak memberikan bukti-bukti keterlibatan pimpinan DPRD Sumut," tambah jaksa Ferdian.

Jaksa juga tidak menuntut uang pengganti dari terdakwa Rizal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi karena keempatnya sudah mengembalikan seluruh uang suap.

"Menuntut agar terdakwa Tiasah Ritonga untuk mengembalikan uang Rp182 juta dari penerimaan Rp480 juta," tambah jaksa Ferdian. JPU KPK pun meminta pencabutan hak politik.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya," ungkap jaksa Ferdian.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pages