24 May 2019

korupsi

PNS Korup Masih Digaji, Negara Tekor Rp6,5 Miliar Setiap Bulan

KONFRONTASI-Negara mengalami kerugian sekitar Rp 6,5 miliar setiap bulan. Kerugian ini akibat sebanyak 1.466 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi ternyata masih menerima gaji hingga sekarang. Demikian diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW).

Jumlah tersebut berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Irwandi Yusuf: Kalau Aku Ceritakan Nanti Banyak Petinggi Negara yang Kena

KONFRONTASI- Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, merasa dijebak banyak pihak. Irwandi juga mengklaim telah menjadi korban politik sampai harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap pengurusan dana otonomi khusus Aceh.

"Settingan, pasti ada. Kalau aku ceritakan nanti banyak petinggi negara ini yang kena," kata Irwandi kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Sekjen DPR sebut Taufik Kurniawan belum mengundurkan diri

KONFRONTASI- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa Taufik Kurniawan belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Belum ada," kata Indra usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Taufik di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, Taufik pada 30 Oktober 2018 telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Korupsi Dulu, Pecat Kemudian

Keriuhan Pilpres telah membuat masyarakat terlena. Isu genderuwo, propaganda rusia, penahanan Ahmad Dhani lebih menarik dibicarakan di warung warung kopi atau media sosial. 
 
Sedangkan, pesta pora para koruptor tak menarik minat sama sekali. Masyarakat seolah sudah kehilangan harapan dengan istilah pemberantasan korupsi dan malas untuk membahas soal korupsi. 
 

Gubernur Jambi Tak Melihat Ada Masalah Korupsi di Provinsinya, Yakin?

KONFRONTASI-Fachrori Umar yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan 2016-2021 menggantikan Zumi Zola menilai provinsi yang dipimpinnya tidak punya masalah korupsi. 

"Saya memang sebagai wakil gubernur tidak ada melihat masalah-masalah (korupsi) seperti itu, kami ya kalau dulu seperti sudah disebut ulama dan ketua umum kami Nasdem agar kita jangan memperkaya diri, memperkaya keluarga tapi memperkaya masyarakat, ini yang kita harapkan agar masyarakat juga sama-sama bekerja sama," kata Fachrori Umar di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Fachrori menggantikan Gubernur Jambi sebelumnya Zumi Zola yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan harus menjalani hukuman penjara selama enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Zumi Zola terbukti bersalah berdasarkan dua dakwaan pertama, Zumi Zola bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Apif Firmansyah, teman kuliah dan tim sukses Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi sejumlah Rp37,477 miliar, 173.300 dolar AS, 100 ribu dolar Singapura, dan 1 mobil Totoya Alphard nomor polisi D 1043 VBM yang telah diterima sejak Februari 2016 sampai November 2017.

Kedua, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah terbukti memberikan uang suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai keseluruhan berjumlah Rp12,94 miliar.

Fachrori juga mengaku tidak punya program pencegahan korupsi khusus bekerja sama dengan KPK.

"Tidak ada (program pencegahan), saya juga menyebut, dengan KPK hati-hati dalam kondisi kehidupan ini untuk masyarakat kalau masyarakat yang kita panggil, kita ajak pasti aman semuanya," ungkap Fachrori.

Padahal KPK pada 28 Desember 2018 telah mengumumkan 13 tersangka yang terdiri unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, anggota DPRD, dan swasta dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Buronan Korupsi Rp108 Miliar Dicokok Saat Liburan di Bali

KONFRONTASI-Sugiarto Wiharjo alias Alay buronan kawakan yang terlibat korupsi APBD Lampung Timur bersama mantan Bupati Lampung Timur Satono ditangkap di Bali oleh Tim Intel Kejaksaan Tinggi Bali di Kawasan Wisata Tanjung Benoa Nusa Dua Badung Bali, Rabu (6/2/2019) sore.Nilai kerugian negara akibat ulah korupsi Bos BPR Tripanca Group ini sebesar Rp108 miliar.

Metode Pemberantasan Korupsi Masih Perlu Diperbaiki

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan perlunya perubahan metode dalam melenyapkan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahyudin seusai sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Selasa, sejak KPK berdiri sekitar 2002 hingga saat ini, pejabat yang ditangkap karena korupsi tidak berkurang, malah terus bertambah.

Jaksa Dibikin Geram dengan Kesaksian Palsu Pengembang Meikarta

KONFRONTASI-Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (4/2). Para saksi tersebut hadir untuk terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitradjaja.

Adapun saksi yang hadir adalah staf PT Mahkota Sentosa Utama Sri Tuti, staf Meikarta Dianika Hanggar Setianingsih, Enrico Limunandar dari PT Mahkota Sentosa utama, marketing communication Meikarta Josiah Kalangie.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Rendah

KONFRONTASI- Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarif Hidayat menyebutkan indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan Tranparency International masih sangat rendah.

"Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2018 dari skala nol hingga 100 adalah 38, sedangkan di 2017 indeks persepsi Indonesia adalah 37, kita hanya naik satu peringkat," ujar Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lemhanas Jakarta, Sabtu.

KPK Anggap Nominal Transaksi Tunai Perlu Dibatasi

KONFRONTASI-Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Syarif Hidayat mengatakan transaksi tunai dengan nominal yang tinggi merupakan salah satu pemicu tingginya tindak pidana suap dan korupsi.

"Kenapa saya katakan begitu, karena dalam setiap operasi tangkap tangan yang ditangkap selalu transaksi tunai dengan nominal yang besar," jelas Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta, Sabtu.

Pages