28 February 2020

korupsi

Disebut Terima Suap, KPK akan Dalami Peran Lukman Hakim Saefuddin

KONFRONTASI-Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan atas Romahurmuziy alias Romi. Dalam vonis mantan Ketua Umum PPP tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut mantan menteri agama Lukman Hakim Saefudin ikut menerima suap.

"Terkait dengan putusan Romi, kami akan pelajari secara lengkap. Tadi, hari ini (kemarin—Red), saya sudah konfirmasi dari JPU (jaksa penuntut umum) sudah mempelajari, sudah menganalisis. Kami menganalisis lebih jauh terkait dengan putusannya, terkait barang buktinya, terkait keterlibatan pihak-pihak lain, dan seterusnya," kata Ali di gedung KPK Jakarta, Selasa (21/1).

Terkait amar putusan yang menyeret nama Lukman Hakim, lanjut Ali, penuntut umum pastinya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Antara lain sebagai bahan majelis hakim dalam memutus dengan pasal 55 tentang turut sertanya pihak lain. "Apakah itu berbeda? Makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan Pak Lukman," kata Ali.

Ali pun tak menampik, KPK akan terus mendalami atau bahkan membuka penyidikan baru terkait perkara ini. "Sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Pada Senin (20/1), majelis hakim menghukum Romi yang juga anggota DPR RI 2014 2019, dengan penjara selama dua tahun. Keterkaitan Lukman terungkap dalam penjelasan praputusan majelis hakim tentang delik penyertaan. Dikatakan Hakim Rianto, Romi tak bekerja sendiri dalam menyempurnakan delik penyertaan korupsi. Kata dia, dari bukti-bukti yang terungkap selama persidangan Romi, Lukman juga terkait.

Rianto mengatakan, Romi menerima uang Rp 255 juta, sedangkan Lukman menerima Rp 70 juta. Uang tersebut berasal dari sumber yang sama, yakni Haris Hasanudin. Pemberian uang oleh Haris kepada Lukman terjadi dua kali, yaitu pada 1 Maret senilai Rp 50 juta dan 9 Maret sebesar Rp 20 juta melalui ajudan pribadi Lukman, Heri Purwanto.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa baik terdakwa (Romi), dan Lukman sebagai menteri agama mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan masing-masing dan menyadari tentang perbuatan tersebut, sehingga mewujudkan sempurnanya delik," kata Hakim Rianto.

Lebih lanjut Hakim Rianto menerangkan, peran Lukman pun aktif dalam proses ilegal yang menjadi basis perkara penerimaan suap. Persidangan mengungkapkan Haris memberikan uang sebesar Rp 5 juta kepada Romi pada 6 Januari 2019 agar Romi menyampaikan kepada Lukman tentang proses seleksi calon kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Pada 30 Januari, Lukman memerintahkan staf ahlinya, Gugus Waskito, untuk menanyakan kepada Romi terkait penentuan kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat (Sulbar) dan Jatim. "Gugus Waskito juga menyampaikan kepada Haris bahwa terdakwa (Romi) dan Lukman akan segera menentukan kakanwil Jawa Timur," ujar Hakim Rianto.

Pesan Lukman kepada Romi tersebut berlanjut dengan permintaan Romi kepada Lukman secara langsung agar tetap memutuskan Haris sebagai kakanwil Kemenag Jatim. Arahan Romi tersebut disetujui oleh Lukman. Pada 6 Februari, Haris kembali bertemu dengan Romi di Jakarta untuk menyerahkan uang Rp 250 juta. Romi pun menyampaikan tentang keputusan Lukman yang sudah memastikan mengangkatnya sebagai kakanwil Kemenag Jatim.

Ungkapan Romi kepada Haris tersebut pun dijalankan Lukman dengan meminta Panitia Seleksi (Pansel) Kakanwil Kemenang memasukkan nama Haris ke dalam daftar tiga teratas calon kakanwil.

Pada 1 Maret, Lukman pun mengirimkan pesan Whatsapp kepada Pansel Kakanwil tentang 12 nama calon kakanwil Kemenag di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilantik olehnya. Dari 12 nama tersebut, ada nama Haris dalam daftar teratas untuk wilayah Jatim.

Pada 4 Maret, Lukman melakukan pengangkatan Haris sebagai kakanwil. Sehari setelah itu, pada 5 Maret, Lukman pun melakukan pelantikan Haris sebagai kakanwil Kemenag Jatim.

Kasus Jiwasraya Membuncah, Peran dan Fungsi OJK Dipertanyakan

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kasus yang menimpa perusahaan asuransi PT Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Heri Gunawan saat mempertanyakan peran dari OJK sehingga kerugian negara di Jiwasraya bisa terjadi.

“Tentunya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi OJK tidak optimal dalam melakukan fungsi dan perannya,” ujar Heri kapada awak media, Selasa, (21/1/2020).

DPR Singgung Istana Terkait Kasus Jiwasraya

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai bahwa kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah PT Jiwasraya terjadi dengan canggih dan begitu halus.

Hal tersebut, kata Benny, menimbulkan kecurigaan dengan jabatan tersangka Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 Hary Prasetyo yang penah mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP).

BW Sindir Ketua KPK: Yang Perlu Kau Goreng Itu Koruptor, Bukan Nasi

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengadakan silahturahmi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga awak media kemarin. Dalam silahturahmi itu, Firli menyempatkan diri untuk memasak nasi goreng.

Menanggapi itu, Firli pun mendapat kritik sejumlah kalangan. Firli dinilai harusnya fokus menyelesaikan kasus suap terkait PAW anggota DPR yang menyeret mantan Caleg PDIP Harun Masiku hingga mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Komisi III DPR Putuskan Bentuk Panja Jiwasraya

KONFRONTASI-Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan penegakan hukum terkait dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), yang diputuskan setelah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung pada Senin.

"DPR RI akan melaksanakan rapat tertutup dengan jaksa agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam penanganan kasus Jiwasraya dan dilanjutkan dengan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Respon Romahurmuziy

KONFRONTASI-- Mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy menyatakan masih akan pikir-pikir dulu atas vonis 2 tahun dan denda Rp100 juta yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atas kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Menhan Bentuk Tim Investigasi untuk Telusuri Masalah Asabri

KONFRONTASI-Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Soal Asabri, kami sudah bentuk tim investigasi. Tim sudah berjalan," kata Prabowo, usai Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, tim penegak hukum sudah bertindak dalam menangani kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

Menurut Prabowo, dirinya mendukung langkah penegakan hukum.

Zulkifli Hassan Mangkir dari Panggilan KPK

KONFRONTASI-Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020).

Zulkifli Hasan dijadwalkan diperiksa dalam pengusutan kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Mantan Menteri Kehutanan ini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam penyidikan tersangka PT Palma Satu yang merupakan anak usaha dari grup PT Duta Palma Group.

Kasus Jiwasraya: Kejagung Blokir 156 Tanah Milik Benny Tjokro

KONFRONTASI-Kejaksaan Agung (Kejagung) memblokir sejumlah tanah yang diduga dimiliki Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro. Benny merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang diduga merugikan negara Rp 13,7 triliun.

Tanah milik Benny itu tersebar di berbagai lokasi di Banten. Tanah yang diblokir penyidik jumlahnya mencapai 156 bidang.

Ini Respon KPK atas Sprinlidik yang Ditunjukkan Masinton Pasaribu

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons perihal surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditunjukkan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/1) malam.

Adapun sprinlidik itu terkait kasus suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE).

Pages