19 May 2019

korupsi

Prabowo: Bangsa Kita Dikuasai Elit Yang Tidak Cinta Bangsa

Konfrontasi - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia saat ini disebabkan karena maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh elit bangsa Indonesia saat ini.

Karena itu, ia menilai bahwa kondisi kerusakan ekonomi saat ini dikarenakan para elit-elit bangsa yang tidak cinta terhadap bangsa dan rakyatnya.

KPK Sita Rp8 Miliar dari Kantor Bowo Sidik, Diduga untuk Serangan Fajar

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan satu orang anggota DPR, Kamis (28/3/2019) dini hari. Ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) salah satu direksi badan usaha milik negara ( BUMN) di Jakarta terkait distribusi pupuk.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 anggota DPR. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

Rabu (27/3/2019) malam, KPK telah mengamankan tujuh orang di sejumlah titik di Jakarta.

Dengan ditangkapnya satu anggota DPR, artinya KPK telah mengamankan delapan orang dalam OTT kali ini.

"Dengan demikian, sampai pagi ini delapan orang diamankan dalam OTT di Jakarta dari Rabu sore hingga Kamis dini hari," ujar Febri.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka.

Selain Bowo, KPK juga menetapkan pihak swasta dari PT Inersia, Indung dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti sebagai tersangka.

Bowo dan Indung diduga sebagai penerima suap.

Sementara, Asty diduga sebagai pemberi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

Bowo diduga menerima fee kepada PT HTK terkait biaya angkut untuk distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Fee yang diterima sejumlah 2 dollar Amerika Serikat per metrik ton.

KPK menduga sebelumnya terjadi 6 kali penerimaan oleh Bowo di berbagai tempat.

Nilainya sekitar Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Uang tersebut yang kemudian diduga dipecahkan ke dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan uang sekitar Rp 8 miliar yang tersimpan dalam 84 kardus.

Uang itu ditemukan dalam operasi tangkap tangan ( OTT) di Jakarta, Rabu (27/3/2019) sampai Kamis (28/3/2019) dini hari.

"Tim bergerak menuju ke sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop pada 84 kardus," kata Basaria.

KPK menduga uang tersebut untuk kepentingan "serangan fajar" pencalonan Bowo sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

Menurut penelusuran, KPK menyangka ada dua sumber penerimaan uang.

Pertama diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Penyewaan itu untuk distribusi pupuk yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia.

Kedua, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut.

Basaria mengatakan uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

"Jadi, BSP (Bowo) memang menjadi caleg, dia calon untuk daerah Jawa Tengah II.

Apakah ini untuk dirinya sendiri atau yang lainnya?

Untuk sementara dari hasil pemeriksaan tim kita beliau (Bowo) mengatakan ini memang dalam rangka kepentingan logistik pencalonan dia sendiri," kata Basaria.

"Dia diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan yang dipersiapkan untuk serangan fajar pada Pemilu 2019 nanti," lanjut Basaria.

Basaria membantah jika uang sekitar Rp 8 miliar itu juga dipersiapkan sebagai logistik untuk calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Sama sekali tidak. Dari awal tadi sejak konpers (konferensi pers) tidak berbicara soal itu. Saya ulang kembali hasil pemeriksaan memang untuk kepentingan dia akan mencalonkan diri kembali," kata dia

Gaji Ratusan Juta Tapi Masih Korupsi, Apa Kata Psikolog?

KONFRONTASI -  PEMBERITAAN di media masa belakangan ini gencar menginformasikan kasus korupsi di kalangan petinggi negara atau juga pihak swasta. Berita semacam ini seperti tidak ada habis-habisnya.

Padahal, kalau dipikir-pikir, hidup kebanyakan para pelaku korupsi sudah bergelimang harta dan juga tentunya kekuasaan. Lalu, pertanyaan ini muncul, kenapa mereka masih tergiur untuk menerima suap? Apa masih kurang cukup duit segepok? 

Profil KH M Wahib Wahab Menteri Agama ke-9 RI, Kakek Romahurmuziy yang juga Korupsi?

[Cucu meniru tabiat Kakek]

Pepatah lama kita mengatakan: "Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga"
"kuriak induaknyo, bintiak anaknyo"
"Kalau nan ka jadi mancik, sajak ketek lah jiruih ikuanyo."
Keruh air di hulu, sampai ke muara keruh juga."

Entah kebetulan entah tidak, kasus yang menimpa ROMAHURMUZY, Ketua PPP yang sekarang bikin masyarakat 'Zamrud Khatulistiwa' heboh, mirip-mirip dengan yang dialami kakeknya, K.H. M. WAHIB WAHAB, mantan Menteri Agama Republik Indonesia ke-9 (1959-1962) dari NU.

Klarifikasi Ucapan Rommy, Khofifah Siap Diperiksa KPK

KONFRONTASI- Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa pernah menyampaikan aspirasi agar Haris Hasanudin ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenang) Jatim.

Namun pernyataan tersebur langsung dibantah Khofifah. Menurutnya, dirinya terakhir bertemu Romi saat pelantikan sebagai gubernur Jatim di Istana Negara, Jakarta pada 12 Februari 2019. Saat itu, tidak ada perbincangan apapun kecuali ucapan selamat.

Karen Agustiawan Anggap Kasus Korupsi yang Jerat Dirinya Sudah Diatur

KONFRONTASI -  Karen Agustiawan, bekas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yg menjadi tersangka kasus dugaan korupsi

terkait akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia menilai ada yang mengatur dalam kasus yang menjerat dirinya. Dalam kasus dugaan korupsi itu menurutnya hanya menyasar ke orang tertentu yang termasuk dirinya.

Mochamad Yasin: Guru Madrasah pun Harus Bayar Rp 25 Juta Naik Jabatan

Konfrontasi - Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag yang pernah menjadi Wakil Ketua KPK Mochamad Yasin angkat bicara terkait kasus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dalam praktik kotor lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) terkait uang mahar jabatan.

Mochamad Yasin membenarkan adanya praktik kotor itu. Katanya, lingkungan pendidikan di Kemenag memang membutuhkan uang mahar.

KPK Cocokkan Suara Romahurmuziy dengan Hasil Sadapan

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah mengambil contoh suara mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy alias Rommy, terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pengambilan contoh suara tersebut untuk kepentingan penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan nantinya.

Rommy Mengeluh Sakit, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romahurmuziy alias Rommy, tersangka kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 pada Jumat (22/3).

"RMY (Romahurmuziy) akan dijadwalkan ulang besok," kata Juru Bicra KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah itu pada Kamis.

KPK Bisa Usut Dugaan Jual-Beli Jabatan di UIN Alauddin

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri dugaan suap jual beli jabatan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan UIN Alauddin Makassar yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag).

Jurubicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya bisa saja mengungkap kasus tersebut.

“Bisa saja. Sepanjang memang nanti ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang mengarah ke sana,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Pages