18 February 2020

korupsi

Ada Indikasi 'Markup' Dalam Pengadaan Alkes RSUD Padang

KONFRONTASI-Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kombes Pol Yulmar Tri Himawan mengungkapkan modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RSUD dr Rasidin adalah markup atau penggelembungan nilai.

"Dari penyidikan yang berjalan saat ini, diketahui modusnya adalah markup harga barang," kata Yulmar Tri Himawan, di Padang, Rabu.

Hanya saja ia belum bisa merinci item per item atau mekanisme penggelembungan nilai dalam proyek yang akhirnya diduga merugikan keuangan negara tersebut.

Menyoal Pro Kontra Revisi UU KPK

KONFRONTASI-Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyoroti pro dan kontra yang selalu muncul dalam setiap wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Menurut Emrus, kelompok yang mendukung kerap melontarkan pandangan bahwa wacana revisi UU KPK itu sebagai upaya melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Mereka menginginkan KPK tetap kuat.

Emrus menjelaskan kekhawatiran kelompok itu bisa diterima akal sehat karena perilaku koruptif di negeri ini sudah pada titik patologi sosial kronis yang membahayakan keuangan negara.

KPK Cegah Politikus Golkar Markus Mekeng ke Luar Negeri

KONFRONTASI-KPK mengirim surat ke Imigrasi untuk mencegah Ketua Fraksi Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng bepergian ke luar negeri. Dia dicegah selama enam bulan ke depan terhitung mulai 10 September 2019.
 
"KPK melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang bernama Melchias Markus Mekeng, Anggota DPR-RI selama 6 bulan ke depan terhitung Selasa, 10 September 2019," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).
 

Pencegahan Korupsi Adalah Tanggungjawab Parpol: Mengapa Kita Memproduksi Pemimpin Kelas KW?

KONFRONTASI-Banyak masalah di negara kita muncul karena pemimpin memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadinya. Walaupun sudah ratusan pemimpin dijebloskan ke dalam penjara karena korupsi, namun jumlah koruptor tidak berkurang dari tahun ke tahun. Lucunya KPK, lembaga yang paling banyak menangkapi koruptor justru paling disalahkan. KPK dituduh gagal melakukan pencegahan korupsi, (dianggap) cuma sibuk melakukan penindakan saja.

Revisi UU KPK Bisa Jadi Ancaman untuk Pemberantasan Korupsi

KONFRONTASI-Peneliti Dewi Fortuna Anwar menilai, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi ancaman di Indonesia.

Selain mengancam demokrasi yang sudah terbentuk, perubahan UU ini secara fundamental telah mengancam pelaksanaan birokrasi dan pemerintahan yang baik terhadap masalah pemberantasan korupsi.

Tolak Revisi UU KPK, Akademisi Unair Bentangkan "Bendera Hitam"

KONFRONTASI- Sejumlah akademisi Universitas Airlangga Surabaya menggelar aksi "bendera hitam" melalui tanda tangan dan cap tangan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Selasa.
"Kami anggap revisi itu justru akan melemahkan KPK," ujar salah seorang akademisi yang juga inisiator aksi, Dr Herlambang P. Wiratraman, di Kampus Unair Surabaya.

Sunat Anggaran DAK, Bupati Cianjur Diganjar 5 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Terdakwa kasus korupsi Irvan Rivano Muchtar divonis 5 tahun penjara oleh hakim karena secara meyakinkan terbukti melakukan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) untuk sekolah di Cianjur. Hakim menjelaskan hukuman tersebut diberikan setelah mempertimbangkan juga perilaku Bupati Cianjur nonaktif itu selama persidangan.

Urgensi Revisi UU KPK Dipertanyakan

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015, Abraham Samad mengakui Undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Tentang Tindak Pidana Korupsi bisa dilakukan.

"Bahwa UU itu enggak haram untuk dirubah yang tidak bisa diubah itu Alquran," kata Abraham di dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'KPK Adalah Kunci', di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Sulit Cegah Korupsi Tanpa Dukungan dari Elemen Lain

KONFRONTASI-Upaya pencegahan korupsi sulit berhasil jika tidak didukung oleh komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan

“Upaya pencegahan sulit berhasil jika tidak didukung oleh komitmen para kepala daerah itu sendiri, termasuk seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta instansi-instansi terkait lainnya,” ucap Basaria di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (4/9).

KPK Tetapkan Bupati Bengkayang Sebagai Tersangka Kasus Suap

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot bersama enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tahun 2019.

Pages