17 September 2019

korupsi

Anak Eddy Sindoro Beberkan Cara Keluarkan Ayahnya dari Tahanan Malaysia

KONFRONTASI-Michael Sindoro menjelaskan mengenai cara untuk mengeluarkan ayahnya, petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dari penahanan di Malaysia karena mengalami masalah keimigrasian sehingga bisa tiba di Bandara Soenarno Hatta.

Divonis 3 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi Alkes RS UNUD Terima Putusan Hakim

KONFRONTASI-Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS Unud), Bali, Made Meregawa menerima vonis tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan pada sidang putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Kasus PLTU Riau-1: Eni Minta Mekeng dan Jonan Dihadirkan Sebagai Saksi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih meminta agar politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dihadirkan sebagai saksi di pengadilan dalam kasus suap PLTU Riau-1.

Saksi Sebut Eni Saragih Beri Rp713 Juta untuk Munaslub Golkar

KONFRONTASI-Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengakui bahwa rekan satu partainya Eni Maulani Saragih memberikan Rp713 juta untuk pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017.

Mengapa Kasus Korupsi Kondesat TPPI Mangkrak di Bareskrim?

Oleh: Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI

KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Suap SPAM

KONFRONTASI-KPK menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

"Hari ini, dilakukan kembali penggeledahan tiga lokasi di rumah tiga orang tersangka baik dari pihak PUPR ataupun PT WKE, jadi baik tersangka pemberi dan tersangka penerima," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Membaca Tren Korupsi 2019

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sebagai lembaga penegak hukum terdepan di Indonesia dalam pemberantasan korupsi menetapkan setidaknya 256 orang sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang 2018.

Ke-256 orang tersangka itu terjerat sekitar 53 kasus baru, 30 di antaranya merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dari para tersangka tersebut, 26 di antaranya adalah kepala daerah yang terdiri dari dua orang gubernur, empat orang wali kota dan 20 orang bupati.

Mereka adalah Gubernur Jambi Zumi Zola, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Wali kota Kendari Adriatma Dwi Putra, Wali Kota Malang Moch Anton, Wali kota Blitar M Samhudi Anwar, Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen M Yahya Fuad, Bupati Jombang Nyono Wiharli Suhandoko, Bupati Ngada Marianus Sae.

Selanjutnya Bupati Subang Imas Aryuminingsih, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus, Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Bupati Mojokerto Kamal Pasha, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, Bupati Malang Rendra Kresna.

Kemudian Bupati Bekasi Neneng Hasanah, Bupati  Bengkulu Selatan Dirwan alias Dirwan Mahmud, Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Bupati Jepara Ahmad Marzuq.

Kasus yang menjerat mereka adalah suap terkait pengadaan barang dan jasa (17 kasus), suap terkait izin pelaksanaan serta mutasi-rotasi pejabat daerah (3 kasus), suap untuk pengesahan APBD (3 kasus), suap lainnya seperti untuk alokasi dana otonomi khusus Aceh (satu kasus) dan terkait pembebasan putusan pengadilan (satu kasus) serta terakhir korupsi pengadaan (satu kasus). 

    Artinya, proyek pengadaan di daerah masih tetap menjadi bancakan masing-masing kepala daerah meski sistem "e-budgeting", "e-procurement" dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah lebih dari 3 tahun didengung-dengungkan pemerintah pusat bersama dengan KPK.

    Hal lain yang menarik, dalam kasus suap terkait pengesahan APBD tiga daerah yaitu provinsi Sumatera Utara, kota Malang dan provinsi Jambi tersangka pun bertambah, karena suap diberikan kepala daerah kepada para anggota DPRD agar meloloskan APBD daerah tersebut maka anggota parlemen yang menerima uang pun ikut menjadi tersangka.

  KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014, 22 anggota DPRD periode 2014-2019 Kota Malang dan 13 anggota anggota DPRD provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka. Jumlah tersebut menggenapkan 100 orang anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sepanjang 2018.

    Pertanyaannya, apakah mereka yang terjerat KPK hanya karena "apes" atau memang para kepala daerah dan anggota DPRD itu memang tidak becus bekerja dalam mengelola pemerintahan daerah masing-masing?

KPK Perpanjang Penahanan Empat Tersangka Suap Dana Pendidikan Cianjur

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan empat tersangka kasus tindak pidana korupsi suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Bos KPK Ingin Tahun Depan Tahanan Korupsi Diborgol ke Rutan

Konfrontasi - KPK mengupayakan pemberlakuan prosedur baru terhadap tahanan kasus korupsi. KPK ingin setiap tahanan akan diborgol saat dibawa menuju rutan.
 

Kasus Meikarta: KPK akan kembali Periksa Aher

KONFRONTASI-KPK akan kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), Januari nanti, untuk diperiksa dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan megaproyek pemukiman Meikarta, di Kabupaten Bekasi. 

"Saya sudah tanya ke tim kemungkinan akan diperiksa pada bulan Januari," kata Juru Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Pages