10 December 2019

korupsi

Dua ASN Koruptor Belum Dipecat, Begini Penjelasan Gubernur Riau

Konfrontasi - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan teguran kepada Gubernur Riau Syamuar karena belum memecat dua Aparatur Sipil Negara atau ASN-nya yang telah divonis kasus korupsi.

Namun, Syamuar mengaku tidak tahu dan kaget kalau ada dua anak buahnya yang terlibat kasus korupsi dan sudah divonis.

"Siapa itu ya, dua ASN yang terlibat korupsi tapi belum dipecat. Nanti saya cek dulu ya siapa dua orang itu, saya pun tidak tahu," kata Gubri usai menghadiri acara di Universitas Muhammad Riau (UMRI), Kamis (4/7/2019).

KPK Periksa Dua Saksi Terkait Kasus BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua hal pemeriksaan dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

Dua saksi itu berasal dari pihak swasta masing-masing Jusak Kazan dan Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio.

ICW: Polri Tak Perlu Berbondong-bondong Kirim Wakilnya ke KPK

KONFRONTASI-Sembilan Pejabat Tinggi (Pati) Polri didaftarkan untuk ikut seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun turut memastikan bahwa kesembilan pati Polri itu bebas dari masalah dan memiliki integritas yang baik.

3.240 PNS Dipecat Tidak Hormat Gara-gara Korupsi

KONFRONTASI-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengungkapkan, sebanyak 3.240 aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Syafruddin saat berbicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2019). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang dihadiri wali kota dari 92 daerah di Indonesia.

KPK Tak Perlu Ragu Periksa Jajaran Pejabat KBN

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba. Sebab, ada dugaan korupsi sekitar Rp 7,7 miliar di perusahaan BUMN tersebut.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan KPK tak perlu ragu memeriksa jajaran pejabat KBN untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut. Sebab, menurutnya, kehancuran negara ini salah satunya disebabkan karena korupsi.

Ombudsman Sebut Ada Temuan Baru Terkait Idrus Marham

KONFRONTASI-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyebutkan ada temuan baru yang serius selain dugaan pelanggaran administrasi oleh Rutan KPK dalam proses pengeluaran dan pengawalan Idrus Marham saat izin berobat di RS MMC Jakarta Selatan, 21 Juni.

"Ada satu temuan baru yang belum bisa kami sampaikan saat ini dan akan kami konfrontasi  langsung kepada pimpinan KPK ," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Jakarta, Rabu.

Benarkah Idrus Marham Pelesiran Saat Izin Berobat?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki laporan Ombudsman Republik Indonesia terkait tahanan Idrus Marham yang diduga pelesiran saat berobat di RS MMC Jakarta.

"Secara internal kita melakukan penyelidikan terhadap pelaporan dari Ombudsman. Iya kita melakukan penyelidikan dan laporannya akan kita bagikan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jakarta, Rabu (3/7).

Syarif menegaskan pihaknya tidak menghalangi tahanan yang sedang menjalani putusan pengadilan untuk pergi berobat.

KPK Harapkan Khofifah Hadir Sebagai Saksi di Persidangan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7).

Seleksi Capim KPK, Pansel Tak Ingin Kecolongan Lagi

KONFRONTASI-Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih mengatakan pihaknya tak ingin kecolongan dalam proses seleksi yang meloloskan calon pimpinan KPK terjerat kasus hukum.

Yenti, di Jakarta, Senin, menjelaskan perlu lembaga-lembaga seperti BNPT, BIN, BNN, Polri dan Kejaksaan untuk memberi masukan dan mengawasi pansel terhadap kandidat yang berpotensi melanggar hukum selama menjalankan proses seleksi.

KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso (BSP), tersangka kasus suap kerja sama bidang pelayaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan penerimaan lain terkait jabatan.

"Hari ini, KPK melakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka BSP selama 30 hari ke depan terhitung sejak 26 Juni 2019 sampai 25 Juli 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Pages