16 June 2019

korupsi

KPK Bisa OTT Setiap Hari Jika Personel Cukup

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, pihaknya bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari bila jumlah personelnya memungkinkan.

"Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat kita tangkap para bupati (yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya)," kata Agus di Gedung penunjang KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Zumi Zola: Semoga Allah Mengampuni Saya

KONFRONTASI-Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola Zulkifli ingin dinilai sebagai seorang "gentlement" yang sportif karena sudah menyampaikan seluruh hal dalam persidangan.

"Saya akan mendapatkan perlakuan sebagai seorang 'gentlement' sportif dan berterus terang dan terutama yang saya selalu panjatkan dalam doa saya adalah 'semoga Allah mengampuni saya'," kata Zumi dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Zumi Zola dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 20017 dan 2018.

Ia juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Zumi selesai menjalani pidana pokoknya.

"Kepada keluarga saya, ayahanda saya yang sakit menderita dimensia karena diabetes. Ibunda saya yang selalu memperhatikan dan merawat saya, istri saya Sherrin Tharia yang harus berjuang mengurus anak seorang diri. Saya berharap kalian dapat memaafkan saya karena saya telah mencoreng muka kalian dan mempermalukan kalian, saya salah melangkah," kata Zumi sambil tersedu.

Ia pun menjelaskan bahwa anak sulungnya mengalami trauma secara psikologis karena mendengar pemberitaan mengenai ayahnya di media, sehingga istrinya menjadi lebih kerepotan untuk mengurus dan merawat anak-anak. 

"Selama saya melaksanakan tugas sebagai gubernur Provinsi Jambi, saya selalu berusaha menghindar untuk berinteraksi dengan para kontraktor dan anggota serta pimpinan DPRD Provinsi Jambi, tidak lain niatnya untuk tidak memberikan kesempatan adanya suap menyuap antara pejabat eksekutif dengan pihak-pihak berkepentingan," tambah Zumi.

Namun sayang, kenyataannya berbeda, ia masih tidak mampu menanggulangi tekanan dari para pimpinan DPRD Provinsi Jambi untuk memberikan atau setidaknya menjanjikan untuk mereka agar mendapatkan sesuatu atas tugas yang diemban dalam pengesahan RAPBD. 

"Saat 2016 mereka tetap meminta adanya uang pengesahan RAPBD karena menurut mereka selama mereka menjabat dengan pemerintahan sebelumnya selalu ada uang yang mereka dapatkan dari pihak eksekutif untuk mengesahkan RAPBD Jambi, sedangkan pada 2017 untuk RAPBD tahun 2018, walau saya sudah berusaha menakut-nakuti mereka dengan cerita akan adanya supervisi yang akan dilakukan oleh KPK terhadap jajaran eksekutif di Provinsi Jambi dapat berakibat OTT seperti di Sumatera Utara, tetap juga mereka memaksa meminta uang untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi," jelas Zumi.

KPK Minta Tersangka Gratifikasi Dermaga Sabang Serahkan Diri

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Izil Azhar (IA) dari unsur swasta yang merupakan tersangka menerima gratifikasi proyek pembangunan Dermaga Sabang, segera menyerahkan diri ke KPK.

"KPK kembali mengimbau Izil Azhar yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan Irwandi Yusuf untuk kooperatif dan menyerahkan diri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Kasus Meikarta: KPK Panggil Tiga Saksi Terkait Perizinan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk dua tersangka berbeda, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT).

Kasus Meikarta: KPK Dalami Pelanggaran Perizinan dan Sumber Uang Suap

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pelanggaran hukum terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Barat, Jawa Barat.

Untuk mendalaminya, KPK, Rabu memerika tiga saksi untuk dua tersangka masing-masing Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama (FDP).

Diduga Korupsi, Mantan Kadis PU Papua Ditahan

KONFRONTASI-Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua DJM ditahap penyidik Direkrorat Reskrimsus Polda Papua terkait kasus dugaan korupsi pada proyek terminal Nabire yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar.

"Memang betul DJM beserta tiga tersangka lainnya sudah ditahan terhitung Senin (19/11), di ruang tahanan Mapolda Papua di Jayapura," kata Direktur Reserse dan Kirminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua Kombes Pol Edi Swasono, kepada Antara di Jayapura, Selasa malam.

7 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Ini Akhirnya Tertangkap Juga

KONFRONTASI-Tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat, menangkap Eddi Warlis, yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi proyek Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di dua kabupaten, setelah buron sekitar tujuh tahun.

"Terpidana atas nama Eddi Warlis ditangkap hari ini sekitar pukul 09.15 WIB, penangkapan dilakukan di kediamannya Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Padang," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Perry Ritonga, di Padang, Sabtu.

Rumah Sekretaris Eddy Sindoro Digeledah KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Indriyanti alias Indri, sekretaris dari Chairman PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Eddy Sindoro (ESI) sebagai tersangka.

Penyuap Bupati Kukar Divonis Ringan, KPK Ajukan Kasasi

KONFRONTASI-KPK mengajukan kasasi terhadap vonis Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun, dalam perkara penyuapan Rp6 miliar terhadap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) non-aktif, Rita Widyasari, untuk mendapat izin lokasi perkebunan.

KPK telah mendaftarkan gugatan kasasi itu. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa, menyatakan, "KPK menghargai putusan tingkat banding yang memperkuat putusan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan korupsi terdakwa terbukti dan menjatuhkan vonis tiga tahun enam bulan."

Kasus RJ Lino Tak Kunjung Tuntas, Pimpinan KPK: Saya Juga Malu Pak!

KONFRONTASI-Kelanjutan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, dipertanyakan oleh Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI P, Junimart Girsang mempertanyakan kelanjutan kasus pengadaan Quay Container Crane Pelindo II. Disampaikan saat rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief memastikan, kasus itu terus diusut.

Bahkan, Deputi Penindakan KPK, Brigjen Firli, berjanji dalam waktu dekat akan diselesaikan.

Pages