22 May 2019

korupsi

Bowo Sidik Mengaku Dapat Uang Rp2 Miliar dari Mendag Enggar, Wah!

KONFRONTASI-Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku mendapatkan uang dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebanyak Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura.  Sumber Tempo, Jum’at, 19/04, mengatakan Bowo mengungkapkan hal itu saat diperiksa penyidik komisi antikorupsi pada Selasa, 9 April 2019.

Sudah Jadi Tersangka, Rommy Masih Terima Gaji

KONFRONTASI-Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa anggota Komisi XI DPR RI Romahurmuziy alias Rommy masih menerima gaji pokok.

"Jadi, tetap bahwa basis kami di Sekretariat Jenderal itu pemberian gaji atau penghasilan anggota itu basisnya dalah Keppres. Sejauh belum ada Keppres pemberhentian untuk gaji pokoknya tetep akan diberikan," kata Indra usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Wanita Cantik Ini Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Distribusi Pupuk

KONFRONTASI-Siesa Darubinta yang merupakan saksi suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) memilih bungkam usai diperiksa KPK.

Adapun pengangkutan itu untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

KPK pada hari Senin memeriksa Siesa sebagai saksi untuk tersangka Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).

Usai diperiksa, Siesa tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi awak media seputar materi pemeriksaannya kali ini.

Suharsono Yakin Kasus Romi tak Turunkan Suara Partai PPP

Konfrontasi - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim kasus korupsi yang terjadi di tubuh partainya tak memengaruhi elektabilitas partai. Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa percaya diri partaimya tetap akan meraih suara maksimal pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, khususnya di Tasikmalaya.

Menurut dia, kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak akan berdampak menurunkan elektabilitas partai. Ia juga tak khawatir dengan kasus tersebut membuat partainya terpuruk.

Romy Melawan KPK, Gugatan Praperadilan Diajukan ke PN Jakarta Selatan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat permohonan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan itu dilakukan oleh tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, sidang praperadilan Romahurmuziy dijadwalkan pada 22 April 2019.

Nusron Wahid Berpeluang Diperiksa KPK Terkait 400 Ribu Amplop Serangan Fajar

KONFRONTASI-Politikus Golkar Nusron Wahid nampaknya akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini. 

KPK akan memeriksa Ketua BNP2TKI itu setelah disebut-sebut sebagai pihak yang meminta tersangka kasus suap Bowo Sidik untuk menyiapkan 400 ribu amplop uang yang rencananha bakal digunakan untuk serangan fajar di Jawa Tengah pada Pemilu April 17 mendatang.

Pengacara Bowo Sidik Sebut Uang Rp8 Miliar Dalam 400 Ribu Amplop Berasal dari Menteri Jokowi

KONFRONTASI-Tersangka dugaan yang juga Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso menyebut bahwa salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menjadi sumber dari 400 ribu amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar. Hal itu disampaikan Bowo melalui pengacaranya Saut Edward Rajagukguk.

Total uang dalam 400 ribu amplop tersebut setidaknya berjumlah Rp8 miliar. Uang sebanyak itu terdiri dari pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dalam masing-masing amplop.

Kasus Krakatau Steel: KPK Perpanjang Penahanan Empat Tersangka

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

Empat tersangka itu, yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU), Kenneth Sutarja (KSU) seorang pengusaha PT Grand Kartech, Kurniawan Eddy Tjokro (KET) berpofesi karyawan swasta, dan Alexander Muskitta (AMU) seorang wiraswasta.

Sjamsul Nursalim Mangkir Terus, Ini yang akan Dilakukan KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menempuh upaya hukum alternatif terhadap pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Sebab, Sjamsul sudah dua kali mangkir alias tidak hadir saat dipanggil di proses penyelidikan kasus korupsi penerbitan SKL BLBI.

"Nanti kan ada upaya hukum alternatifnya, makanya nanti kita akan umumkan," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Korupsi, 70 PNS di Banten Dipecat

Gubernur Banten Wahidin Halim

 

KONFRONTASI  -    Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) kepada 17 ASN yang bertugas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pages