6 December 2019

korupsi

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Lamput Non-aktif

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara (Lamput).

Dua tersangka, yakni Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SB).

Eksepsi TB Wawan Ditolak Hakim

KONFRONTASI-Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak keberatan yang diajukan oleh Tubagus Chaeri Wardhana alias TB Wawan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan korupsi.

"Menyatakan, mengadili, bahwa eksepsi Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan tidak dapat diterima. Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani saat membacakan putusan sela di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

KPK Kecewa Hukuman Idrus Marham 'Disunat' Hakim MA

KONFRONTASI-Hakim Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman pidana penjara terpidana kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan kekecewaan itu muncul lantaran vonis MA sangat jauh berbeda dari dua putusan sebelumnya yakni di tingkat pertama Pengadilan Tipikor dan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga, pihaknya sangat kecewa ketika MA mengurangi hukuman Idrus Marham.

Lakukan Aksi Teatrikal, Buruh Kelapa Sawit Minta KPK Tidak Tebang Pilih

KONFRONTASI-Sejumlah buruh perusahaan kelapa sawit menggelar aksi teatrikal guna menuntut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih menyelidiki kasus korupsi.

"Aksi teatrikal ini menggambarkan kondisi pekerja yang kesulitan," kata Koordinator aksi, Antoni Lawolo di Jakarta, Rabu.

Agus Didesak Tangkap Enggar Sebelum Pensiun dari KPK

KONFRONTASI-Masa jabatan Komisioner KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo dkk akan berakhir pada 21 Desember 2019. Sebelum menanggalkan jabatan, ada baiknya Agus cs meninggalkan warisan pembongkaran kasus korupsi impor pangan.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada wartawan, Selasa (3/12).

Bulog akan membuang 20 ribu ton beras busuk senilai Rp 160 miliar. Sesuai Permentan 38/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog sedang mengajukan ganti rugi kepada Menteri Keuangan.

Ini Pembelaan Najib Razak Terkait Skandal 1MDB

KONFRONTASI-Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak berada di kotak saksi untuk pertama kali pada Selasa (3/12) untuk membela diri dalam dakwaan kriminal terkait skandal korupsi di 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Dhamantra Seret Putra Megawati Terkait Skandal Impor Bawang Putih

KONFRONTASI-Baru-baru ini diketahui KPK telah kembali membongkar kembali kasus suap. Kali ini terkait pengurusan kuota impor bawang putih.

Seperti dilansir dari Tribunnews, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, menyebut nama Tatam di sidang suap pengurusan impor bawang putih.

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Takdir, salah satu JPU pada KPK itu menanyakan kepada mantan anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra.

"Saksi kenal Tatam?" tanya Takdir

"Kenal," jawab Dhamantra.

Cabut Grasi Annas Maamun Jika Jokowi Masih Ingin Bersama Rakyat

KONFRONTASI-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyarankan Presiden RI, Joko Widodo mencabut grasi kepada mantan Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di daerah tersebut.

"Jika Bapak Presiden masih ingin bersama rakyat, maka cabut grasi atas Annas Maamun," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Sabtu.

Boyamin tak menampik jika pemberian grasi merupakan hak penuh Presiden. Namun, kata dia, ada batasan-batasan yang harus dihormati oleh Presiden.

Kasus yang Jadi Sorotan Jokowi Bikin Bingung KPK

KONFRONTASI-Kasus yang perhatian Presiden Jokowi kini jadi tanda tanya. Kebingungan soal kasus itu juga diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sempat bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md soal kasus yang menjadi perhatian Jokowi. Agus mengaku bingung karena, menurutnya, Mahfud juga tidak bisa menyebutkan kasus-kasus yang dimaksud.

Grasi untuk Koruptor Nodai Rasa Keadilan Masyarakat

KONFRONTASI-Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun mengaku terkejut mendapat informasi bahwa KPK menerima surat perihal pemberian grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap terpidana korupsi Annas Maamun, mantan Gubernur Riau.

Menurut Ubedilah, sebab grasi itu dianggapnya bisa menjadi musibah untuk Presiden Jokowi di tengah citranya yang terus memburuk terkait pembiaran pelemahan KPK.

Pages