21 August 2019

korupsi

Jadi Tersangka Suap, Jaksa Satriawan Terancam Dipecat

KONFRONTASI-Jaksa Agung Muda Pengawasan Muhammad Yusni mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (21/8) siang. Didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka, Yusni mengantar Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang baru saja ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Satriawan merupakan tersangka dalam kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Diduga Terima Susp, Dua Jaksa Dicokok KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua jaksa sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Dua Jaksa itu, Eka Safitra (ESF), Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono (SSL), jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.Eka juga anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ketua KPK Sarankan Parpol Berbenah Sistem untuk Cegah Kasus Korupsi

Konfrontasi - Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan penegak hukum kasus korupsi agar tidak melulu banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan. Namun jumlah pencegahan potensi dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi.

Direktur Produksi Krakatau Steel Didakwa Terima Suap Rp157 Juta

KONFRONTASI-Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro didakwa menerima Rp101,76 juta dan 4 ribu dolar AS (sekitar Rp55,5 juta) dari dua pengusaha.

Politikus Golkar Markus Nari Didakwa Perkaya Diri USD1,4 Juta Dalam Proyek e-KTP

KONFRONTASI-Markus Nari didakwa memperkaya diri sebesar USD1,4 juta dalam proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan menghalang-halangi proses penyidikan hingga persidangan perkara korupsi proyek tersebut. 

Markus Nari adalah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar. 

Surat dakwaan nomor 75/TUT.01.04/24/08/2019 atas nama Markus Nari dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Ahmad Burhanuddin dan Abdul Basir dengan anggota Mohamad Nur Azis, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswati, dan Nur Haris Arhadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

JPU Ahmad Burhanuddin mengatakan, Markus Nari selaku anggota DPR periode 2009-2014 telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan melawan hukum yakni Nari telah memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP) Tahun Anggaran 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek dengan anggaran lebih dari Rp5,9 triliun yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp2.314.904.234.275,39.

"Memperkaya Terdakwa sebesar USD1.400.000. Uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar USD400.000 dari Anang Sugiana Sudihardjo melalui Sugiharto dan sebesar USD1.000.000 dari Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan bagian dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," tegas JPU Burhanuddin saat membacakan surat dakwaan atas nama Markus Nari.

KPK Geledah Kantor Dinas PU dan Disdik Dumai

KONFRONTASI-Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Dumai, Provinsi Riau, kembali digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, diduga masih terkait perkara suap Dana Alokasi Khusus.
Dari pantauan wartawan, penyidik KPK yang berjumlah belasan orang, dibagi dalam dua tim penggeledahan, sebagian di Kantor Dinas PU di Jalan HR Subrantas dan sisanya lagi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jalan Tanjung Jati.

KPK Sita Dokumen Impor Bawang dari Rumah dan Kantor Asisten Dhamantra

KONFRONTASI-KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan suap impor bawang putih yang menjerat anggota DPR I Nyoman Dhamantra. KPK menyita sejumlah dokumen terkait impor bawang putih tersebut.

"Kami menemukan cukup banyak dokumen-dokumen terkait dengan impor bawang putih tersebut, sehingga kami sita dokumen itu dan juga sejumlah barang bukti elektronik seperti data-data di laptop dan informasi lain yang terkait," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Kasus Impor Bawang Putih: KPK Geledah DPR, Kemendag dan Kementan

KONFRONTASI-KPK menggeledah tiga lokasi di gedung DPR dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dalam penyidikan kasus suap pengurusan izin impor bawang putih 2019.

"Hari ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi, yaitu di ruang kerja anggota DPR RI, INY (I Nyoman Dhamantra), ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, ruang di Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Rizal Ramli Laporkan Skandal Korupsi Impor Pangan ke KPK

KONFRONTASI -  Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli melaporkan dugaan korupsi bernilai besar terkait impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/10).

Rizal hadir di KPK pukul 09.00 WIB bersama sejumlah pengacara. Rizal menyebut kedatangannya untuk mengadukan dugaan korupsi dari kebijakan impor pangan pemerintah.

"Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan," ujar Rizal, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10).

Geledah Ruang Mendag Enggartiasto, KPK Sita Dokumen Terkait Perdagangan Gula

KONFRONTASI- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah ruangan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan terkait kepentingan penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. "Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait perdagangan gula," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin.

Pages