17 October 2019

korupsi

KPK Tegaskan Bisa Ciduk Seluruh Kepala Daerah Jika Terbukti Korupsi

KONFRONTASI- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menepis adanya anggapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan secara tebang pilih.

Kata Basaria, KPK bisa menindak semua kepala daerah jika mempunyai bukti yang cukup kuat, bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Andai 240 kepala daerah dan kota bisa buktikan (tindak korupsinya -red), semuanya kita ambil,” kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober 2019 malam.

Tersandung Skandal Korupsi, Menteri Kehakiman Korsel Mundur

KONFRONTASI-Menteri Kehakiman Korea Selatan Cho Kuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin waktu setempat akibat terseret skandal korupsi dengan melibatkan keluarganya.

Pejabat yang baru sebulan lebih bertugas itu mengatakan penunjukkannya sebagai Menteri Kehakiman menjadi beban politik bagi pemerintah

Cho dilantik oleh Presiden Moon Jae-in pada 9 September untuk memimpin reformasi kantor kejaksaan. Kritikus mengatakan sejak dahulu Cho rentan akan tekanan politik.

Eks Bupati Seruyan Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali (DAL) sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012.

Kasus Suap Bakamla: Erwin Arief Diganjar Hukuman 2,5 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Sya'af Arief divonis 2,5 tahun penjara ditambah Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap mantan anggota Komsi I DPR dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi terkait penambahan alokasi anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Koruptor Tumbuh Subur di Lahan Kotor

Oleh: Ita Mumtaz

Imam Nahrawi ditangkap dengan dugaan korupsi dana hibah dengan angka fantastis, 26,5 milyar. Sebelumnya masih hangat di telinga publik kabar tertangkapnya ketua umum PPP, Romahurmuziy menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI. (Detik.com, 18/09/2019)

OTT yang berhasil digelar oleh KPK nampaknya membuat para petinggi negara ketakutan. Semacam koloni, jika seorang pejabat tertangkap, maka akan bisa menyeret teman-teman dekatnya.

Dituduh Amankan Kasus Anies, Novel: Anies Tak Pernah Ada Kasus di KPK

KONFRONTASI-Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, mengklarifikasi mengenai foto viral dengan narasi 'Novel Baswedan mengamankan kasus Anies Baswedan' yang sudah dipastikan hoax. Novel kemudian berbicara mengenai pelaporan-pelaporan di KPK.

"Pak Anies itu tidak pernah ada kasus di KPK. Soal orang dilaporkan banyak kok. Kita tak perlu sebut satu per satu, jangankan pejabat-pejabat, Pak Jokowi juga dilaporkan ke KPK kasus yang TransJakarta-nya dulu," kata Novel Baswedan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Mengaku Paling Pancasila, Tetapi Korupsi?

Oleh : Kartika Widya
Dosen PTS di Malang

Pejabat Bekerja untuk Rakyat bukan Korporat

Oleh: Eriga Agustiningsasi, S.KM
Kota Pasuruan

Pelantikan pejabat negara telah terlaksana kemarin (Selasa, 1/10/2019) di Gedung DPR RI Jakarta. Pelantikan MPR, DPR dan DPD periode 2019-2024 tersebut berjalan dengan lancar. Tampak raut wajah sumringah dari peserta pelantikan maupun presiden dan wakil presiden yang hadir. Terbukti setelah pelantikan usai, mereka saling berswa foto dengan para pejabat negara termasuk presiden.

Bupati Lampung Utara Kena OTT, Puskapkum: Bukti Kemendagri Gagal Lakukan Pembinaan Pemda

KONFRONTASI-Tertangkap tangan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menandakan persoalan korupsi di daerah semakin akut dan tidak segera dituntaskan. 
Peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Rahmat Saputra mengatakan kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah menunjukkan perbaikan di tata kelola pemerintah daerah belum dituntaskan.

Jaksa Tuntut Mantan Dirut PLN Hukuman 5 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Direktur Utama PT PLN (Persero) 2016-2018 Sofyan Basir dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Pages