29 January 2020

korupsi

KPK Periksa 16 Saksi Terkait Kasus PAW Harun Masiku

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 16 saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE), mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), kader PDIP Harun Masiku (HAR) yang saat masih menjadi buronan, dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

FUI Ajak Ormas Islam Bantu KPK Tangkap Harun Masiku

KONFRONTASI-Perburuan terhadap kader PDI Perjuangan Harun Masiku menyita perhatian ormas Islam. Forum Umat Islam (FUI) bahkan mengajak ormas Islam dan para jawara untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FUI, Muhammad Al Khaththath mengatakan, pihaknya meminta kepada para Ormas serta jawara untuk membantu kerja KPK menangkap tersangka suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

KONFRONTASI-Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

"NHD, tersangka tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016 belum diperoleh informasi," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Menyedihkan Lihat KPK Tak Bisa Tangkap Harun Masiku

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mendesak KPK menangkap Harun Masiku tersangka penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Benny menyindir KPK yang belum bisa menangkap buronan tersebut.

"Saya yakin sekali Masiku ada di republik ini. Saya yakin pimpinan KPK dan Dewan Pengawas tahu di mana Masiku tinggal," kata Benny saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisioner KPK dan Dewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1).

Dikunjungi Anggota Komisi III, Rohadi Curhat Sulitnya Mencari Keadilan

KONFRONTASI -   Terpidana perkara suap pedangdut Saipul Jamil, Rohadi SH, mengatakan sangat mengapresiasi keputusan para anggota Komisi III DPR RI yang akan mengawal upaya pencarian keadilan yang selama ini dia perjuangkan.

Terutama setelah dia menerima kunjungan rombongan anggota Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, Jum’at (24/01) lalu.

Semoga KPK Periksa Hasto Bukan Sekedar Formalitas

KONFRONTASI-Pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan kadernya Harun Masiku diharapkan tidak hanya sebuah formalitas agar KPK dianggap berani.

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Damai Hari Lubis berharap penyidik KPK benar-benar menjalankan proses hukum saat memeriksa Hasto.

KPK Segera Rampungkan Penyidikan RJ Lino

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan penyidikan terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL), tersangka tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II.

"Tentu penyidik sedang menyelesaikan berkas perkaranya dan tentu tidak dengan waktu yang lama nanti proses itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor setelah nanti jaksa peniliti yang ditunjuk memeriksa kelengkapan berkas yang bersangkutan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Yasonna Dilaporkan Koalisi LSM ke KPK atas Dugaan Rintangi Kasus

KONFRONTASI- -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan penghambatan dan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly terkait kasus suap yang menjerat eks calon anggota legislatif dari PDIP, Harun Masiku.

Koalisi ini sendiri terdiri atas sejumlah LSM, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Transparency International Indonesia (TII).

Disebut Terima Suap, KPK akan Dalami Peran Lukman Hakim Saefuddin

KONFRONTASI-Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan atas Romahurmuziy alias Romi. Dalam vonis mantan Ketua Umum PPP tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut mantan menteri agama Lukman Hakim Saefudin ikut menerima suap.

"Terkait dengan putusan Romi, kami akan pelajari secara lengkap. Tadi, hari ini (kemarin—Red), saya sudah konfirmasi dari JPU (jaksa penuntut umum) sudah mempelajari, sudah menganalisis. Kami menganalisis lebih jauh terkait dengan putusannya, terkait barang buktinya, terkait keterlibatan pihak-pihak lain, dan seterusnya," kata Ali di gedung KPK Jakarta, Selasa (21/1).

Terkait amar putusan yang menyeret nama Lukman Hakim, lanjut Ali, penuntut umum pastinya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Antara lain sebagai bahan majelis hakim dalam memutus dengan pasal 55 tentang turut sertanya pihak lain. "Apakah itu berbeda? Makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan Pak Lukman," kata Ali.

Ali pun tak menampik, KPK akan terus mendalami atau bahkan membuka penyidikan baru terkait perkara ini. "Sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Pada Senin (20/1), majelis hakim menghukum Romi yang juga anggota DPR RI 2014 2019, dengan penjara selama dua tahun. Keterkaitan Lukman terungkap dalam penjelasan praputusan majelis hakim tentang delik penyertaan. Dikatakan Hakim Rianto, Romi tak bekerja sendiri dalam menyempurnakan delik penyertaan korupsi. Kata dia, dari bukti-bukti yang terungkap selama persidangan Romi, Lukman juga terkait.

Rianto mengatakan, Romi menerima uang Rp 255 juta, sedangkan Lukman menerima Rp 70 juta. Uang tersebut berasal dari sumber yang sama, yakni Haris Hasanudin. Pemberian uang oleh Haris kepada Lukman terjadi dua kali, yaitu pada 1 Maret senilai Rp 50 juta dan 9 Maret sebesar Rp 20 juta melalui ajudan pribadi Lukman, Heri Purwanto.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa baik terdakwa (Romi), dan Lukman sebagai menteri agama mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan masing-masing dan menyadari tentang perbuatan tersebut, sehingga mewujudkan sempurnanya delik," kata Hakim Rianto.

Lebih lanjut Hakim Rianto menerangkan, peran Lukman pun aktif dalam proses ilegal yang menjadi basis perkara penerimaan suap. Persidangan mengungkapkan Haris memberikan uang sebesar Rp 5 juta kepada Romi pada 6 Januari 2019 agar Romi menyampaikan kepada Lukman tentang proses seleksi calon kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Pada 30 Januari, Lukman memerintahkan staf ahlinya, Gugus Waskito, untuk menanyakan kepada Romi terkait penentuan kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat (Sulbar) dan Jatim. "Gugus Waskito juga menyampaikan kepada Haris bahwa terdakwa (Romi) dan Lukman akan segera menentukan kakanwil Jawa Timur," ujar Hakim Rianto.

Pesan Lukman kepada Romi tersebut berlanjut dengan permintaan Romi kepada Lukman secara langsung agar tetap memutuskan Haris sebagai kakanwil Kemenag Jatim. Arahan Romi tersebut disetujui oleh Lukman. Pada 6 Februari, Haris kembali bertemu dengan Romi di Jakarta untuk menyerahkan uang Rp 250 juta. Romi pun menyampaikan tentang keputusan Lukman yang sudah memastikan mengangkatnya sebagai kakanwil Kemenag Jatim.

Ungkapan Romi kepada Haris tersebut pun dijalankan Lukman dengan meminta Panitia Seleksi (Pansel) Kakanwil Kemenang memasukkan nama Haris ke dalam daftar tiga teratas calon kakanwil.

Pada 1 Maret, Lukman pun mengirimkan pesan Whatsapp kepada Pansel Kakanwil tentang 12 nama calon kakanwil Kemenag di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilantik olehnya. Dari 12 nama tersebut, ada nama Haris dalam daftar teratas untuk wilayah Jatim.

Pada 4 Maret, Lukman melakukan pengangkatan Haris sebagai kakanwil. Sehari setelah itu, pada 5 Maret, Lukman pun melakukan pelantikan Haris sebagai kakanwil Kemenag Jatim.

Kasus Jiwasraya Membuncah, Peran dan Fungsi OJK Dipertanyakan

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kasus yang menimpa perusahaan asuransi PT Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Heri Gunawan saat mempertanyakan peran dari OJK sehingga kerugian negara di Jiwasraya bisa terjadi.

“Tentunya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi OJK tidak optimal dalam melakukan fungsi dan perannya,” ujar Heri kapada awak media, Selasa, (21/1/2020).

Pages