16 February 2019

korupsi

Korupsi Dulu, Pecat Kemudian

Keriuhan Pilpres telah membuat masyarakat terlena. Isu genderuwo, propaganda rusia, penahanan Ahmad Dhani lebih menarik dibicarakan di warung warung kopi atau media sosial. 
 
Sedangkan, pesta pora para koruptor tak menarik minat sama sekali. Masyarakat seolah sudah kehilangan harapan dengan istilah pemberantasan korupsi dan malas untuk membahas soal korupsi. 
 

Gubernur Jambi Tak Melihat Ada Masalah Korupsi di Provinsinya, Yakin?

KONFRONTASI-Fachrori Umar yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan 2016-2021 menggantikan Zumi Zola menilai provinsi yang dipimpinnya tidak punya masalah korupsi. 

"Saya memang sebagai wakil gubernur tidak ada melihat masalah-masalah (korupsi) seperti itu, kami ya kalau dulu seperti sudah disebut ulama dan ketua umum kami Nasdem agar kita jangan memperkaya diri, memperkaya keluarga tapi memperkaya masyarakat, ini yang kita harapkan agar masyarakat juga sama-sama bekerja sama," kata Fachrori Umar di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Fachrori menggantikan Gubernur Jambi sebelumnya Zumi Zola yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan harus menjalani hukuman penjara selama enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Zumi Zola terbukti bersalah berdasarkan dua dakwaan pertama, Zumi Zola bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Apif Firmansyah, teman kuliah dan tim sukses Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi sejumlah Rp37,477 miliar, 173.300 dolar AS, 100 ribu dolar Singapura, dan 1 mobil Totoya Alphard nomor polisi D 1043 VBM yang telah diterima sejak Februari 2016 sampai November 2017.

Kedua, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah terbukti memberikan uang suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai keseluruhan berjumlah Rp12,94 miliar.

Fachrori juga mengaku tidak punya program pencegahan korupsi khusus bekerja sama dengan KPK.

"Tidak ada (program pencegahan), saya juga menyebut, dengan KPK hati-hati dalam kondisi kehidupan ini untuk masyarakat kalau masyarakat yang kita panggil, kita ajak pasti aman semuanya," ungkap Fachrori.

Padahal KPK pada 28 Desember 2018 telah mengumumkan 13 tersangka yang terdiri unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, anggota DPRD, dan swasta dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Buronan Korupsi Rp108 Miliar Dicokok Saat Liburan di Bali

KONFRONTASI-Sugiarto Wiharjo alias Alay buronan kawakan yang terlibat korupsi APBD Lampung Timur bersama mantan Bupati Lampung Timur Satono ditangkap di Bali oleh Tim Intel Kejaksaan Tinggi Bali di Kawasan Wisata Tanjung Benoa Nusa Dua Badung Bali, Rabu (6/2/2019) sore.Nilai kerugian negara akibat ulah korupsi Bos BPR Tripanca Group ini sebesar Rp108 miliar.

Metode Pemberantasan Korupsi Masih Perlu Diperbaiki

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan perlunya perubahan metode dalam melenyapkan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahyudin seusai sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Selasa, sejak KPK berdiri sekitar 2002 hingga saat ini, pejabat yang ditangkap karena korupsi tidak berkurang, malah terus bertambah.

Jaksa Dibikin Geram dengan Kesaksian Palsu Pengembang Meikarta

KONFRONTASI-Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (4/2). Para saksi tersebut hadir untuk terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitradjaja.

Adapun saksi yang hadir adalah staf PT Mahkota Sentosa Utama Sri Tuti, staf Meikarta Dianika Hanggar Setianingsih, Enrico Limunandar dari PT Mahkota Sentosa utama, marketing communication Meikarta Josiah Kalangie.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Rendah

KONFRONTASI- Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarif Hidayat menyebutkan indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan Tranparency International masih sangat rendah.

"Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2018 dari skala nol hingga 100 adalah 38, sedangkan di 2017 indeks persepsi Indonesia adalah 37, kita hanya naik satu peringkat," ujar Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lemhanas Jakarta, Sabtu.

KPK Anggap Nominal Transaksi Tunai Perlu Dibatasi

KONFRONTASI-Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Syarif Hidayat mengatakan transaksi tunai dengan nominal yang tinggi merupakan salah satu pemicu tingginya tindak pidana suap dan korupsi.

"Kenapa saya katakan begitu, karena dalam setiap operasi tangkap tangan yang ditangkap selalu transaksi tunai dengan nominal yang besar," jelas Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta, Sabtu.

Sanksi Tegas Menanti Bagi Kepala Daerah yang Ogah Berhentikan PNS Korup

Konfrontasi - Para kepala daerah diminta segera memberhentikan PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Jika masih mempertahankan PNS yang terlibat kasus korupsi, kepala daerah akan diberikan sanksi tegas.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS terlibat korupsi ysng sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), per 29 Januari 2019, tercatat dari total 2.357 orang.

KPU Rilis Daftar Caleg Eks Koruptor, KPK: Bagus Dong!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi merupakan penerangan bagi masyarakat. KPK mengapresiasi langkah KPU ini.

"Bagus dong, artinya apa, supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi," kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1).

ICW Soroti Komitmen Pemerintah Pecat PNS Koruptor

Konfrontasi - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi, tetapi tidak dipecat. 

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, berdasar rilis hasil survei indeks persepsi korupsi 2018, Transparency International (TI) menyatakan Indonesia berada di ranking 89 dengan skor 38, naik satu skor dibandingkan tahun sebelumnya.

Pages