23 February 2020

KontraS

KontraS Minta Kompolnas Dibubarkan karena Pasif Sikapi Kasus Pendemo Dibunuh Polisi

KONFRONTASI -       KontraS menilai lembaga pengawas Kompolnas lambat melakukan evaluasi terkait tewasnya pendemo di Kendari dan Jakarta saat aksi RUU kontroversial. KontraS menyebut Kompolnas pasif dalam pengawasan sehingga dinilai layak dibubarkan.

Investigasi KontraS: Yusuf Kardawi Diduga Ditembak, Lalu Dipukuli Aparat

KONFRONTASI-Mahasiswa Universitas Halu Oleo Muh Yusuf Kardawi yang tewas saat berunjuk rasa diduga terkena tembakan baru dipukuli oleh oknum personel polisi, berdasarkan laporan investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

"Kalau kita lihat polisi banyak fokus pada peristiwa (penembakan) La Randi, tetapi kami menduga Yusuf juga. Namun, kami belum tahu apakah itu tembakan langsung atau serpihan proyektil," ujar Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia KontraS Arif Nur Fikri di Jakarta, Senin.

KontraS: Polisi Represif pada Pelajar, Karyawan Hingga Ojol

KONFRONTASI- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (

15 Tahun Berlalu, Keluarga Munir akan Laporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman

Konfrontasi - Keluarga aktivis HAM Munir Said Thalib akan kembali mengajukan upaya hukum setelah 15 tahun kasus pembunuhan Munir belum terungkap. Upaya hukum ini disebut dapat dilakukan dengan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman.

"Untuk langkah secara hukum ada beberapa, kita bisa saja laporkan Presiden ke Ombudsman Indonesia," ujar Koordinator KontraS, Yati Andriani, di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).

KONTRAS: Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI agar lebih proaktif Usut Kerusuhan 21-22 Mei 2019

KONFRONTASI- Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019, pukul 14.30 sd 15.45 Wib, di Kantor Kontras Jalan Kramat Raya Senen Jakarta Pusat telah berlangsung kegiatan Kegiatan KONTRAS,  atas respon terhadap siaran pers Polri terkait peristiwa 21-22 Mei 2019, Kordinator Ibu Yanti Andriyani, Sdr. Fery (Badan Pekerja Kontras) dengan jumlah massa -+ 25 orang.

A. PRESS RELEASE
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengapreasiasi kinerja aparat Kepolisian dalam penanganan peristiwa 21-22 Mei 2019.

PDIP Sebut Darmin ''Beda Jalan'' dengan Jokowi . Siapa yang Salah?

KONFRONTASI- Salah satu influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Jokowi. Ada apa gerangan?Sepertinya belum ada koordinasi antara menko ekonomi (Darmin) dan presidennya (jokowi), ada kontras dan maginfy yang mencolok mata.

KontraS: Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

KONFRONTASI - Koordinator KontraS Yati Andriyani menilai cita-cita reformasi 1998 semakin jauh dari pencapaiannya, padahal sudah 20 tahun berjalan, tapi pemenuhan janji-janji reformasi tampak semakin terjal dan penuh dengan ketidakpastian.

Bahkan, ditegaskan Yati, kini di tahun ke-4 pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang ada malah menambah persoalan menjadi semakin pelik dan terjal. Penegakan hukum kian melemah, penuh ketidakpastian, hingga impunitas yang semakin langgeng terjadi.

KontraS Sebut Jakarta Daerah Terbanyak Kasus Pelanggaran HAM

Konfrontasi - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat DKI Jakarta sebagai provinsi yang terbanyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. Menurut data KontraS, sepanjang tahun 2017, terdapat 33 peristiwa pelanggaran HAM dalam bentuk pelarangan kebebasan berpendapat atau berekspresi yang terjadi di DKI Jakarta.

"DKI tidak terlepas dari momentum politik yang sangat tegang di tahun 2017 ini," kata pengurus Divisi Riset dan Advokasi KontraS, Ananto, Minggu 10 Desember 2017.

Istri Munir Desak Komisi Yudisial Periksa Hakim PTUN

Konfrontasi - Istri mendiang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati minta Komisi Yudisial (KY) agar memeriksa majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta Timur.

"Kami mendesak Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pemeriksaan," kata Suciwati di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2017.

Dugaan Maladministrasi, Wiranto dan Komnas HAM Dilaporkan ke Ombudsman

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Komnas HAM dilaporkan ke Ombudsman oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta korban pelanggaran HAM. Laporan ini dimaksudkan karena adanya dugaan maladministrasi dalam pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pages