20 September 2019

KontraS

15 Tahun Berlalu, Keluarga Munir akan Laporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman

Konfrontasi - Keluarga aktivis HAM Munir Said Thalib akan kembali mengajukan upaya hukum setelah 15 tahun kasus pembunuhan Munir belum terungkap. Upaya hukum ini disebut dapat dilakukan dengan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman.

"Untuk langkah secara hukum ada beberapa, kita bisa saja laporkan Presiden ke Ombudsman Indonesia," ujar Koordinator KontraS, Yati Andriani, di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).

KONTRAS: Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI agar lebih proaktif Usut Kerusuhan 21-22 Mei 2019

KONFRONTASI- Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019, pukul 14.30 sd 15.45 Wib, di Kantor Kontras Jalan Kramat Raya Senen Jakarta Pusat telah berlangsung kegiatan Kegiatan KONTRAS,  atas respon terhadap siaran pers Polri terkait peristiwa 21-22 Mei 2019, Kordinator Ibu Yanti Andriyani, Sdr. Fery (Badan Pekerja Kontras) dengan jumlah massa -+ 25 orang.

A. PRESS RELEASE
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengapreasiasi kinerja aparat Kepolisian dalam penanganan peristiwa 21-22 Mei 2019.

PDIP Sebut Darmin ''Beda Jalan'' dengan Jokowi . Siapa yang Salah?

KONFRONTASI- Salah satu influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Jokowi. Ada apa gerangan?Sepertinya belum ada koordinasi antara menko ekonomi (Darmin) dan presidennya (jokowi), ada kontras dan maginfy yang mencolok mata.

KontraS: Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

KONFRONTASI - Koordinator KontraS Yati Andriyani menilai cita-cita reformasi 1998 semakin jauh dari pencapaiannya, padahal sudah 20 tahun berjalan, tapi pemenuhan janji-janji reformasi tampak semakin terjal dan penuh dengan ketidakpastian.

Bahkan, ditegaskan Yati, kini di tahun ke-4 pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang ada malah menambah persoalan menjadi semakin pelik dan terjal. Penegakan hukum kian melemah, penuh ketidakpastian, hingga impunitas yang semakin langgeng terjadi.

KontraS Sebut Jakarta Daerah Terbanyak Kasus Pelanggaran HAM

Konfrontasi - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat DKI Jakarta sebagai provinsi yang terbanyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. Menurut data KontraS, sepanjang tahun 2017, terdapat 33 peristiwa pelanggaran HAM dalam bentuk pelarangan kebebasan berpendapat atau berekspresi yang terjadi di DKI Jakarta.

"DKI tidak terlepas dari momentum politik yang sangat tegang di tahun 2017 ini," kata pengurus Divisi Riset dan Advokasi KontraS, Ananto, Minggu 10 Desember 2017.

Istri Munir Desak Komisi Yudisial Periksa Hakim PTUN

Konfrontasi - Istri mendiang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati minta Komisi Yudisial (KY) agar memeriksa majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta Timur.

"Kami mendesak Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pemeriksaan," kata Suciwati di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2017.

Dugaan Maladministrasi, Wiranto dan Komnas HAM Dilaporkan ke Ombudsman

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Komnas HAM dilaporkan ke Ombudsman oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta korban pelanggaran HAM. Laporan ini dimaksudkan karena adanya dugaan maladministrasi dalam pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

KontraS: HAM di Indonesia Masih Terabaikan

KONFRONTASI -   Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional ditetapkan jatuh setiap 10 Desember. Tepat pada hari ini, Sabtu (10/12/2016) momentum kebangkitan hak asasi terhadap hidup seseorang kembali dirayakan oleh masyarakat dunia. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) ikut membuka suara dan memberikan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dari sisi penegakan hukum terhadap HAM.

KontraS Minta Jokowi Jangan Jadi Pengecut Tuntaskan Kasus Munir

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo dipandang tidak rasional karena menggugat putusan Komisi Informasi Publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dokumen hasil Tim Pencari Fakta kasus Munir. Menurut Haris Azhar, seharusnya pemerintahan Jokowi memakai logika hukum dan mentaati putusan KIP, bukan justru melakukan banding dengan menggugat ke PTUN. Apalagi sebelumnya Jokowi sendiri yang mengungkapkan, pihaknya tidak bisa membuka hasil TPF itu ke publik lantaran belum menerima dokumen-dokumen itu.

Kasus Munir Kembali Tak Tuntas, Jokowi Dianggap Tak Peduli HAM

KONFRONTASI - Analis Politik dan Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al-Rahab, menilai langkah Presiden Joko Widodo menggugat putusan Komisi Informasi mengenai dokumen laporan Tim Pencari Fakta pembunuhan terhadap Munir Said Thalib, sebagai contoh buruk. Presiden, melalui Menteri Sekretariat Negara, menggugat putusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Seharusnya, menurut mantan anggota TPF itu, Jokowi dan kabinetnya bersikap terbuka pada masyarakat mengenai dokumen itu, bukan berkukuh untuk menyembunyikannya.

Pages