19 April 2018

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

KSPI akan Gelar Demo Besar-Besaran Tolak Rencana Impor Beras

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras 500 ton.

Pasalnya, KSPI melihat Jokowi terkesan membiarkan antar menterinya bersilang pendapat terkait data-data ketersediaan stock beras.

KSPI Harap Pembagian Kartu Kerja Jakarta Tepat Sasaran

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku setuju dan mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berorientasi kepada kesejahteraan dengan memberikan Kartu Pekerja.

Namun demikian, Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan dalam pelaksanaan di lapangan harus dilakukan dengan manajemen yang rapi hingga meminimalisir penyelewengan.

KSPI Apresiasi Putusan MK Cabut Larangan Menikah Dalam Satu Perusahaan

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f diatur; Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Frasa yang menyebut; kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama menjadi celah bagi perusahaan melarang pegawainya menikah dengan kawan sekantornya.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan jika pegawai tetap ingin menikah, biasanya perusahaan mengharuskan salah satu orang mengundurkan diri dari perusahaan.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan tidak bisa melakukan PHK atau menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“KSPI meminta seluruh pengusaha di Indonesia dan Apindo menjalankan keputusan MK, dengan tidak lagi melarang pekerja dalam satu perusahaan menikah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta pada hari Jum’at (15/12/2017).

KSPI Beri Julukan Jokowi Bapak Upah Murah Indonesia

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Upah Murah Indonesia.

Hal ini lantaran kebijakan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya akan menyeruduk Istana Negara, Jakarta Pusat, seusai menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami akan ke Istana Negara. Karena biang kerok dari upah murah Indonesia hari ini adalah PP Nomor 78 yang diputuskan oleh Pak Jokowi pada akhir 2015," kata Rusdi di Balai Kota DKI, Jumat (10/11/2017).

Karena kebijakan itu, kata Rusdi, semua gubernur di daerah menggunakan aturan tersebut dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). 
Sementara, berdasarkan rekomendasi Komisi IX DPR RI, PP 78/2015 melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Karena perintah dari UU 13 itu, seharusnya upah minimum diputuskan melalui mekanisme Dewan Pengupahan berdasarkan survei KHR (kebutuhan hidup rakyat) berjumlah 60 item. Tapi dengan PP 78 itu ditiadakan. Ini adalah pelanggaran dari UU," kata Rusdi.

Selain itu, Rusdi menilai, PP 78/2015 telah membatasi hak demokrasi buruh dalam berunding di Dewan Pengupahan.

Presiden KSPI: Indonesia Darurat PHK

Konfrontasi - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena banyaknya terjadi PHK di berbagai sektor.

"PHK besar-besaran di mana-mana, sekarang adalah darurat PHK. Jadi tidak benar kalau dikatakan pertumbuhan industri mendekati angka 17 persen, faktanya PHK terjadi di mana-mana dalam tiga bulan terakhir hampir 50 ribu buruh di seluruh Indonesia telah di PHK," kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu.

KSPI: 3 Bulan Terakhir 50 Ribu Buruh di PHK

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan dalam 3 bulan terakhir setidaknya sekitar 50.000 buruh sektor industri terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), diperkirakan jumlah ini akan melaju seiring belum kunjung pulihnya keterpurukan ekonomi nasional.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal gelombang PHK ini tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang menetapkan standar upah dibawah kewajiban. Karenanya hal ini sangat berkorelasi dengan penurunan daya beli.

KSPI Gugat Kebijakan E-Money, Ini Alasannya

Konfrontasi - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan pihaknya menolak dan tidak menyetujui adanya pembayaran gerbang tol dengan non tunai atau e-money. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih banyak merugikan masyarakat.

Salah satu yang ia soroti adalah penerapan e-money dalam pembayaran tol bertentangan dengan Undang-undang Mata Uang. Rupiah merupakan alat pembayaran sah, dan tidak boleh menolak pembayaran menggunakan rupiah.

Presiden KSPI: Untuk Apa ada Pertumbuhan Ekonomi Kalau yang Kaya Makin Kaya? Yang Miskin Makin Miskin

Konfrontasi - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, seharusnya daya beli kaum pekerja/buruh dan rakyat Indonesia umumnya ikut naik pada tahun ini. Apalagi pemerintah menyampaikan adanya pertumbuhan ekonomi atau angka pertumbuhan ekonomi naik.

Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berpenghasilan rendah dan tinggi, pada tahun 2013 disampaikan Said sebesar 0,39 persen, tahun 2014 sebesar 0,40 persen, tahun 2015 sebesar 0,41 persen dan tahun 2016 sebesar 0,42 persen.

May Day: Serikat Buruh Resmi "Lahirkan" Dua Organisasi Masyarakat

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dua organisasi masyarakat, yakni Rumah Rakyat Indonesia (RRI) dan Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), pada peringatan hari buruh Internasional yang diperingati hari ini. RRI tersebar di 28 provinsi dan 196 kabupaten/kota, sedangkan ORI baru tersebar di 14 provinsi.

Ketua KSPI, Said Iqbal mengatakan, pembentukan dua ormas itu untuk menyatukan berbagai elemen buruh dan masyarakat. Alasannya, selama ini masing-masing elemen itu berjuang sendiri-sendiri.