23 January 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK: 39 Calon Kepala Daerah Tak Serahkan LHKPN

Konfrontasi - Setidaknya ada 39 calon kepala daerah yang tidak melaporkan daftar harta kekayaannya ke KPK.

Seperti diketahui, komisi antirasuah telah menutup pendaftaran lapotan harta kekayaan dari para calon kepala daerah yang bakal bersaing dalam pemilihan kepala daerah 2018.

KPK: 1.126 Balon Kepala Daerah Sudah Lapor LHKPN

Konfrontasi - Beberapa jam sebelum batas akhir pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hari Minggu, baru 1.126 bakal calon kepala daerah yang melapor ke KPK.

Berdasarkankan laman kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia total bakal calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN sebagai syarat untuk maju dalam kontes pilkada serentak 2018 berjumlah 1.126 calon kepala daerah pada pukul 02:00:14 WIB.

KPK Minta Ketua DPR Segera Laporkan LHKPN Terbaru

Konfrontasi - Ketua DPR Bambang Soesatyo diminta KPK segera melaporkan LHKPN terbaru setelah resmi menjabat pimpinan DPR. Menanggapi hal ini, Bambang mengaku sudah melaporkan LHKPN miliknya. 

Bambang Soesatyo tercatat terakhir kali melaporkan LHKPN pada tahun 2016. Diketahui dalam laporan itu, secara total Bambang memiliki harta kekayaan Rp62.741.853.941.

"Sudah, 2016 sudah dikirim," kata Bambang di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 19 Januari 2018.

Rita Widyasari Akui Asetnya Berasal dari Usaha Tambang

Konfrontasi - Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (19/1/2018), Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari menyatakan aset yang dia kuasai berasal dari usaha tambangnya.

KPK Sita Puluhan Tas Mewah, Rita: Harta Duniawi Itu

Konfrontasi - Bupati non-aktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tidak mengambil pusing dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita puluhan tes bermerek miliknya. Menurut dia, tas mewah yang dimilikinya hanyalah harta duniawi.

"Iya tidak apa-apa, harta dunia itu," ujar Rita di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018).

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rita Jumat hari ini. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK Masih Telusuri Sejumlah Aset Milik Bupati Kukar

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dan asal perolehan aset dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara non-aktif Rita Widyasari.

“Penyidik masih terus menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset tersangka Rita Widyasari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

PBHI: Kasus Friedrich Yunadi Jelas Bukan Kriminalisasi Advokat

Konfrontasi - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai kasus yang menimpa mantan pengacara Setya Novanto, Friedrich Yunadi, bukanlah bentuk kriminalisasi advokat.

Ketua PBHI Julius Ibrani menuturkan, jika mengacu ke Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, imunitas profesi pengacara memang diatur. Namun, putusan MK 26/PUU-XI/2013 menyebutkan, ada istilah "itikad baik" dan "sesuai hukum perundang-undangan".

KPK Angkat Bicara Terkait Tudingan Fredrich Yunadi Atas Panyerangan Profesi Advokat

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, tidak ada penyerangan atas profesi advokat terkait kasus yang menjerat Fredrich Yunadi selaku mantan kuasa hukum Setya Novanto.

“Sehubungan dengan pernyataan Fredrich Yunadi yang mengesankan seolah-olah proses hukum atas dirinya merupakan penyerangan atas profesi advokat, maka saya mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat,” kata Syarif di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Ditahan KPK, Fredrich Yunadi: Advokat Tak Dapat Dituntut Pidana!

Konfrontasi - Fredrich Yunadi membantah telah mengamankan Setya Novanto (Setnov) saat menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Mantan pengacara Setnov di kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut berdalih hanya menjalankan profesinya saat mendampingi Setnov.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Fredrich setelah resmi ditahan oleh KPK. Fredrich ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) di gedung penunjang KPK setelah menjalani pemeriksaan intensif selama sekira 10 jam.

Besok Senin, KPK Panggil Ajudan Setya Novanto

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil ajudan Setya Novanto, Reza Pahlevi. Pemanggilan itu sebagai saksi dengan tersangka advokat Fredrich Yunadi dan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo pada Senin 15 Januari 2018. 

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan pengacara dan mantan dokter Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 10 Januari 2018.

"Penyidik telah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap saksi Reza Pahlevi yang tidak hadir dalam agenda pemeriksaan 10 Januari 2017 lalu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu 13 Januari 2018.

KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi --mantan pengacara Setya Novanto-- dan Bimanesh Sutarjo --mantan dokter Setya Novanto-- sebagai tersangka. Keduanya diduga bersekongkol merintangi penyidikan korupsi proyek KTP elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

"Surat panggilan telah dibuat dan disampaikan pada yang bersangkutan Selain itu, KPK juga surati Kapolri Up. Kadivpropam Polri untuk meminta bantuan menghadirkan saksi ke KPK pada 15 Januari 2018," ungkap Febri seperti dikutip Antara.

Pages