20 January 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK Tegaskan Lagi Perlu Revisi UU Tipikor

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan perlunya perbaikan atau revisi terhadap UU Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang berharap usulan itu menjadi perhatian bagi siapapun pemenang Pilpres 2019.

"KPK jelas law-nya harus dibenahi dalam banyak hal. Bahkan KPK beri masukan perbaikan UU Tipikor," ujar Saut saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

3 Mantan ASN Gugat Pemkab Cianjur karena Dipecat

Konfrontasi - Tiga orang mantan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, akan mengugat Pemkab Cianjur atas pemberhentian mereka secara tidak hormat karena tersandung kasus korupsi, beberapa waktu lalu.
 
Ketiganya berdalih tidak melakukan korupsi sebagai pelaku, namun sebagai korban atau hanya membantu pelaku utama yang hingga saat ini masih menghirup udara bebas dan masih melakukan pungutan dari masing-masing dinas.

Polri Baru Bentuk Tim Gabungan Usut Kasus Novel Baswedan

Konfrontasi - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
 
Pembentukan tim gabungan ini berdasarkan Surat Tugas (ST) Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Nomor: Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Dalam surat tersebut, ada 65 anggota yang ikut bergabung baik dari unsur Polri, KPK dan pakar. 
 

Wajib Ditiru, KPK: Tersangka Suap DPRD Sumut Menyerahkan Diri

Konfrontasi - Tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 11 Januari 2019.

Untuk diketahui, KPK telah memasukkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap yang bersangkutan dan telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban.

KPK Putuskan Ingin "Ikut Campur" dalam Debat Pilpres 2019

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri oleh para panelis, pakar atau ahli yang diundang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini menindaklanjuti usulan dari KPU yang intinya meminta kesediaan Pimpinan KPK untuk menjadi Tim Panelis/Pakar/Ahli pada debat ke-1 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. 

Wow, KPK Tetapkan Seluruh Pimpinan DPRD Jambi Jadi Tersangka Suap APBD

Konfrontasi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi dan 1 pengusaha sebagai tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2017-2018.
 
Ini merupakan pengembangan dari kasus Gubernur Jambi Non Aktif, Zumi Zola.
 
Penetapan tersangka ini resmi disampaikan Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, Jumat (28/12/2018) sore di gedung KPK, Jakarta dalam live history instagram official.kpk.
 
Dalam keterangannya, Agus Rahardjo menyebutkan, dari perkembangan penanganan perkara sidang Zumi Zola ditemukan pihak-pihak lain yang juga harus bertanggungjawab. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.
 
“KPK sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan," ujar Agus Rahardjo.
 
Tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan tersangka yakni Cornelis Buston selaku Ketua, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi selaku Wakil Ketua.
 
Kemudian, 5 pimpinan fraksi. Di antaranya, Supardi Nurzain Ketua Fraksi Golkar, Cekman Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Tajudin Hasan Ketua Fraksi PKB, Parlagutan Nasution Ketua Fraksi PPP dan Muhammadiah Ketua Fraksi Gerindra. Selanjutnya Ketua Komisi III, Zainal Abidin.
 
Tiga anggota yakni Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta. Selanjutnya seorang pengusaha kelas kakap di Jambi bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang.
 
Menurutnya, prilaku sejumlah anggota DPRD meminta dan menerima uang terkait dengan pelaksanaan kewenangannya dipandang tidak pantas. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Bos KPK Ingin Tahun Depan Tahanan Korupsi Diborgol ke Rutan

Konfrontasi - KPK mengupayakan pemberlakuan prosedur baru terhadap tahanan kasus korupsi. KPK ingin setiap tahanan akan diborgol saat dibawa menuju rutan.
 

Tolak Maju Jadi Calon Ketua KPK, Agus Rahardjo: Sudah Tua

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan dirinya tak akan lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan lembaga antirasuah periode selanjutnya. Masa jabatan Agus Rahardjo dan empat pimpinan lainnya akan berakhir pada Desember 2019.
 

Tanah Milik Eks Presiden PKS Dilelang, Ini Harganya

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang milik terpidana kasus suap impor daging sapi Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan koleganya Ahmad Fathonah.

Lelang tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan aset yang dikorupsi kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara.

Pemprov Maluku Tangguhkan Pemecatan ASN Terlibat Korupsi

Konfrontasi - Pemerintah Provinsi Maluku menangguhkan proses pemecatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terlibat korupsi karena adanya judicial review terhadap UU No.5 tahun 2014 tentang ASN ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 

Pages