16 December 2017

Komisi I DPR

Marsekal Hadi Tjahjanto Harus Jaga Netralitas TNI, Sebut Komisi I DPR

KONFRONTASI - Rapat paripurna DPR hari Kamis (07/12) akan mengesahkan keputusan Komisi I yang meloloskan Marsekal Hadi Tjahjanto dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu kemarin.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, komisi I menekankan panglima TNI harus netral dalam pilkada maupun pemilu serentak.

Komisi I DPR Mau Panggil Panglima TNI Terkait Ribuan Senjata

KONFRONTASI - Anggota Komisi I Charles Honoris saat dihubungi, Senin (25/9), mengatakan pihaknya akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pernyataan soal ribuan senjata api yang didatangkan.

"Panglima harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut, maksudnya seperti apa," katanya

Menurutnya, Gatot perlu menjelaskan latar belakang menyampaikan soal 5.000 senjata yang didatangkan oleh lembaga non militer ke Indonesia. 

"Karena ini sudah membuat gaduh masyarakat, sudah meresahkan," ujar Charles.    

Kemenlu RI Harus Memberitahu Negara Lain Soal Eksekusi Mati

KONFRONTASI -  Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) harus menjelaskan kepada negara sahabat yang warga negaranya menjadi terpidana mati dalam eksekusi hukuman mati tahap ketiga yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi mati terhadap terpidana bandar narkoba.

"Kemenlu mempunyai tugas untuk memberi penjelasan pada negara lain yang keberatan dengan pelaksanaan hukuman mati," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

DPR Revisi UU Intelijen: BIN Diberi Kewenangan Menangkap dan Menahan?

KONFRONTASI - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Minggu (17/1), mengatakan pihaknya berencana merevisi Undang-Undang Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara, guna memberikan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bisa menindak pelaku terorisme.

"Di Komisi I ada revisi UU Intelijen sehingga intelijen bisa menangkap. Mereka ada tambahan kewenangan menahan dan menangkap," kata Mahfudz Siddiq saat dihubungi wartawan.

Menurutnya, prinsip penegakan hukum jangan sampai membuat publik tidak mengetahui adanya orang yang ditangkap atau ditahan.

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Ini Klaim Keberhasilan Panglima TNI

KONFRONTASI - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melaksanakan rapat kerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya selama menjabat sebagai Panglima TNI dari tahun 2013 s.d. 2015 di hadapan anggota Komisi-I DPR RI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/7/2015).

Tolak Penunjukkan Sutiyoso, Besok KontraS Kirim Surat ke DPR

Konfrontasi - Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), akan mengirimkan surat ke Komisi I DPR terkait penolakan Sutiyoso yang diusulkan menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo.

"Besok KontraS kirim surat ke Komisi I, kami surati DPR karena ia sebagai yang mengawasi, memberitahu bahkan bisa menghentikannya (pencalonan)," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar di acara diskusi "Menolak Sutiyoso Sebagai Kepala BIN" di Hotel Mega Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Komisi I DPR Akan Uji Kelayakan Calon Kepala BIN

Konfrontasi - Komisi I DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutoyoso.

"Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden perihal penunjukan Pak Sutiyoso menjadi calon Kepala BIN. Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan secara lisan kepada pimpinan Komisi I," kata Anggota Komisi I DPR RI, Syafullah Tamliha, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (11/6).

Ketum Parpol Calon KaBin, Sutiyoso Dianggap sudah Tua

KONFRONTASI - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq membenarkan Presiden Jokowi telah merekomendasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Marciano Norman. Surat itu dikirim bersamaan dengan surat pergantian panglima TNI. Namun, surat itu belum didisposisikan ke Komisi I.

"Sutiyoso sudah diajukan, yang saya dengar. Tapisecara formal belum ada disposisi ke Komisi I. Karena kan harus dibacakan dulu di Paripurna," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 10/6).

Indonesia dengan Penduduk Mayoritas Islam Justru Ditindas Pemerintahan Jokowi-JK

KONFRONTASI -  Anggota Komisi I Rachel Maryam membenarkan sejumlah pengelola situs Islam yang terancam diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendatangani Komisi I DPR untuk mengadukan perihal tersebut.

"Betul (datang ke Komisi I)," ujarnya  Rabu (1/4/2015).

Dia belum tahu pasti berapa jumlah pengelola situs yang akan mengadukan persoalannya ke komisi yang membidangi komunikasi, pertahanan dan luar negeri itu.

"Kalau tidak salah 15 (pengelola situs)," terangnya.

TB Hasanuddin Dijagokan Jadi Kepala BIN

KONFRONTASI - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus berasal dari institusi yang terbiasa dengan intelijen dan mempunyai kemampuan komunikasi dengan DPR. Dan hal yang tak kalah penting, calon Kepala BIN juga tidak punya masalah dangan hak asasi manusia (HAM).

Tantowi pun menegaskan bahwa Komisi I DPR, yang membidangi isu komunikasi, informatika, pertahanan, dan luar negeri, bisa saja menolak calon Kepala BIN yang diajukan pemerintahanan Jokowi-JK apabila dianggap tak sesuai dengan espektasi.