21 February 2017

KKN

Helmi Kamal Lubis Ditahan Kejagung

JAKARTA-Kejaksaan Agung jebloskan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (persero) tahun 2013-2015, M Helmi Kamal Lubis ke Rutan Salemba Cabang Rutan Kejagung. Helmi adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (persero) tahun 2014-2015 senilai Rp 1,3 triliun.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jamlidsus) Arminsyah menyatakan penahanan dilakukan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Bundar Kejagug.

“Malam ini telah kita tahan tersangka berinisial MKL,” kata Arminsyah kepada wartawan, di Gedung Bundar, Kejagung, Kamis (16/2).

Kasus Emirsyah Harus Dibereskan KPK

JAKARTA-Analis penerbangan Arista Admadjati mengatakan KPK harus secepatnya menuntaskan pemeriksaan mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar tersangka kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat dari Air Bus SAS dan Rolls Royce Plc pada Garuda.

"Penuntasan pemeriksaan kasus suap ini agar tidak berdampak pada kinerja dan operasional Garuda ke depan. Garuda adalah BUMN yang membawa nama Indonesia, jadi jangan sampai kasus ini berlarut-larut hingga mempengaruhi perusahaan," kata Arista kepada Antara di Jakarta, Minggu (22/1) seperti dikutip Antara

Kasus Reklamasi: Agung Podomoro Mengaku 'Diperas' Ahok‎ Rp300 Miliar ‎

KONFRONTASI-Kasus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi dan Pesisir Laut Jakarta Utara terus berlanjut. Kasus yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belakangan muncul data-data baru. 

Sejauh Mana Garuda Terdampak skandal Emirsyah Satar?

JAKARTA- Skandal korupsi melanda mantan direksi Garuda. Dampaknya negatif, meski berusaha ditepis Garuda.

KPK Didemo agar Tuntaskan kasus Korupsi Reklamasi era Ahok

KONFRONTASI- Ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor Reklamasi (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/1/2017.

Bareskrim Selidiki Sylviana dan Saefullah soal Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat

JAKARTA-Bareskrim Mabes Polri mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010 dan 2011.

Penyelidik Bareskrim mulai memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Kantir Dittipikor Bareskrim Mabes Polri yang bertempat di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017). Selesai diperiksa, Saefullah menjelaskan kronologi pembangunan Masjid Al Fauz kepada wartawan.

KPK Jangan Takut Usut Ahok. Kekebalannya Sudah Habis oleh Al-Maidah 51

KONFRONTAI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diuji dan didesak publik tuntaskan kasus korupsi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok..KPK harus segera membuka brankas di gudang dan mengeluarkan berkas-berkas korupsi yang melibatkan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tags: 

Etos Kerja Lembek, KPK Tak Sanggup Tuntaskan BLBI dan Centurygate

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menjelaskan secara detil, alasan mengapa kasus bailout Bank Century dan skandal Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif beralasan kalau kelanjutan penanganan dua kasus itu harus dilakukan secara matang. Menurutnya, akan sia-sia bilamana kasus itu dilanjutkan namun tidak ada keuntungan yang didapat negara.

Tags: 

Dugaan Korupsi Makan siang Kemenag untuk Jemaah Haji Asia Tenggara

KONFRONTASI-Kemasan makan siang dan malam yang diduga berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) RI ditemukan didistribusikan kepada seluruh jemaah haji dari Asia Tenggara.

 

Hal ini memicu kekhawatiran adanya permainan proyek oleh oknum tertentu di Kemenag yang kemudian dapat merugikan negara.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo melalui keterangan tertulisnya pada, Minggu (11/9/2016). Firman saat ini tengah melaksanakan ibadah haji.

Tags: 

Pemprov DKI Seperti Perusahaan Keluarga Ahok

KONFRONTASI - Alasan Basuki Purnama (Ahok) menolak mematuhi pasal dalam UU Pilkada, yang mewajibkan cuti calon petahana ketika masa kampanye, dinilai terlalu mengada-ada.

Pada 2012 silam ia mengeritik calon incumbent di Pilkada Jakarta yang menolak cuti saat kampanye. Kini sebaliknya. Ahok mengklaim alasannya menolak cuti karena ingin tetap bekerja mengantisipasi banjir setelah sebelumnya mengaku ingin mengawal pembahasan APBD di DPRD.

Pages