24 May 2018

kemiskinan

Sekilas Tentang Kemiskinan

 Oleh : Asriadi Damis*
 
 

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, semua persaingan akan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas artinya semua jenis problem ekonomi akan diselesaikan dengan alami dengan makanisme harga yang terbentuk dari proses keseimbangan pasar.

Kumpul di Universitas Jember, Tujuh Perwakilan Negara OKI Bahas Sistem Pengurangan Kemiskinan

KONFRONTASI-Sebanyak tujuh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Single Windows System (SWS) di Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, pada 10--11 Mei 2018.

"Semua pihak punya peran penting dalamSustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, termasuk perguruan tinggi negeri dan Unej berpartisipasi dengan menerjunkan mahasiswa dalam kuliah kerja nyata tematik untuk mengurangi kemiskinan di desa," kata Rektor Unej Mohammad Hasan dalam sambutannya di Fakultas Kedokteran Unej, Jember, Kamis petang (10/5).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Jember Moh Hasan dan Staf Khusus Kementerian Sosial Bidang Hubungan Internasional Sus Eko Zuhri Ernanda di Aula Fakultas Kedokteran Unej, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Konferensi internasional untuk perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan di negara Islam tersebut dihadiri tujuh negara, yakni Azerbaijan, Brunei Darussalam, Malaysia, Turki, Pakistan, Bangladesh, Filipina dan tuan rumah Indonesia.

Menurut dia, partisipasi yang dilakukan Unej dengan membentuk desa mandiri digerakkan oleh mahasiswa, dan diharapkan dapat membantu masyarakat desa untuk mandiri dengan potensi lokalnya, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang.

"Kami berharap konferensi internasional ini dapat bermanfaat bagi masing-masing negara untuk mengurangi angka kemiskinan di negara setempat, sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan hal itu," tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Kemensos Bidang Hubungan Internasional Sus Eko Zuhri Ernanda mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka saling belajar penerapan SWS di negara-negara anggota OKI.

"Para delegasi yang datang dari tujuh negara akan saling belajar pengalaman/praktik baik (good practices) penerapan SWS karena sistem tersebut dipercaya menjadi salah satu alat/sistem untuk mengurangi kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin," katanya.

Sekertariat Nasional (SetNas) SLRT Abdurahman Syeh Abubakar mengatakan SLRT atau SWS adalah fasilitas yang memberikan layanan dan rujukan kepada warga miskin, sehingga warga miskin mendapatkan layanan, apapun keluhannya.

"SLRT memberikan layanan mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam praktiknya fasilitator yang ada di SLRT memberikan layanan dengan cara meneruskan keluhan atau keperluan warga miskin ke instansi terkait," ujarnya.

Ia menjelaskan SLRT dibentuk karena Indonesia dan negara lain menerapkan program mengurangi kemiskinan dengan sistem sasaran dimana program yang ada diberikan ke target tertentu saja, misalnya beras miskin untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga banyak program yang dijalankan terkesan tidak komprehensif.

"Kondisi itu terjadi karena keuangan negara terbatas, sistem sasaran dianggap berkeadilan, dinggap efektif dan efisian, serta desakan dari kekuatan keuangan global yang cenderung berpedoman bahwa negara seharusnya sedikit mungkin memberikan subsidi atau bantuan kepada warga miskin," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, SLRT menjadi alternatif untuk memberikan layanan terpadu kepada warga miskin dan program tersebut dimulai pada tahun 2016 di 50 kota/kabupaten, kemudian tahun 2017 bertambah 20 kabupaten/kota dan tahun 2018 akan bertambah 60 kabupaten/kota.

"Semula dibangun dengan dana APBN, namun saat ini SLRT beroperasi dengan dana APBD, bahkan mencapai 50 persen dananya dari APBD masing-masing kota karena kota/kabupaten sudah merasakan dampak positifnya," tuturnya.

Menristekdikti: Beasiswa untuk Putus Rantai Kemiskinan di Indonesia

Konfrontasi - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan beasiswa memiliki arti penting untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia.

"Kalau ada yang secara ekonomi tidak mampu tetapi ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, akan saya beri beasiswa. Kalau mampu ya jangan, beasiswa untuk yang tidak mampu saja," kata Nasir di depan santri Kelas XII di Pondok Pesantren Mamba`ul Ma`arif, Denanyar, Jombang, Minggu (18/3/2018).

Rizal Ramli yang Mampu Atasi Stagnasi Ekonomi warisan SBY- Jokowi

KONFRONTASI: Capres rakyat Rizal Ramli PhD (RR), adalah satu-satunya teknokrat senior yang mampu mengatasi stagnasi ekonomi dan kemiskinan massal dewasa ini era  SBY-Jokowi.

Ya Ampun, Kok Tega Anak Biarkan Ibunya Tinggal di Kandang Kambing

KONFRONTASI-Maryam Habu (57), salah seorang warga Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, memilih untuk tinggal di bekas kandang kambing bersama putri bungsunya.

Gus Dur Paling Sakti Mengurangi Kemiskinan

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdmatul Ulama, PBNU

Ternyata data yang dipakai Presiden Amerika, Donald Trump bahwa setelah Reformasi Indonesia mampu mengurangi tingkat kemiskinan, adalah periode Presiden Gus Dur. Yenni Wahid mengatakan kepada saya bahwa Gini Ratio adalah terendah semasa Gus Dur.

Pemkab Bantul Gandeng Baznas Manfaatkan Zakat PNS untuk Atasi Kemiskinan

Konfrontasi - Pemerintah Kabupaten Bantul akan menghimpun zakat profesi dari aparatur sipil negara Muslim dan memanfaatkannya untuk mendanai penanggulangan kemiskinan mulai tahun 2018.

"Zakat profesi ASN itu mulai diterapkan 2018, besarannya 2,5 persen dari gaji yang pemungutannya per bulan untuk ASN semua golongan yang penghasilannya mencapai nishab," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Sabtu (11/11/2017).

BPS Pastikan Daya Beli Masyarakat Bawah Anjlok

KONFRONTASI - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan daya beli masyarakat miskin atau 40% lapisan bawah tengah tertekan. Karena tingkat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 tumbuh melambat menjadi 4,93%.

Pak Presiden, Kemiskinan Bukan Sekedar Urusan Beras

Oleh: Faisal Basri

Disetujui APBN 2018, DPR Minta Pemerintah Lebih Agresif Turunkan Angka Kemiskinan

KONFRONTASI -  Anggota Komisi XI DPR RI H. Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah lebih agresif memainkan politik anggaran untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan. Hal ini dikatakan Ecky terkait RAPBN 2018.

Pages