10 December 2019

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Gedung di Ibu Kota Baru akan Diasuransikan

Konfrontasi - Pembangunan gedung Ibu Kota Baru yang akan dicanangkan pada 2020 akan diasuransikan ke dalam Barang Milik Negara (BMN). Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau bencana alam yang memungkinkan membuat rusak kontruksi bangunan.

"Ibu kota baru juga nanti dari awal kita siapkan. Bangun ibu kota baru kan akan kita amankan juga," kata Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan di Kantornya, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Pekan Depan Kemenkeu Cairkan Dana Talangan BPJS Kesehatan, Tahap I Rp9 Triliun

Konfrontasi - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap mengucurkan kembali dana talangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun ini yang totalnya Rp14 triliun. Pasalnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan terus membengkak.

Jatuh Tempo, Kemenkeu Kejar Hutang Lapindo Senilai Rp773 Miliar

Konfrontasi - Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada pemerintah pada 10 Juli 2019. Dua hari berselang jatuh tempo, Kementerian Keuangan bersikukuh akan terus melakukan penagihan utang Lapindo sebesar Rp773 miliar.

Anggaran Pemilu 2019 Naik 61 Persen Tembus Rp 25,59 Triliun, Ini Alasannya

Konfrontasi - Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,59 triliun untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), yaitu pada 17 April 2019 ini. Anggaran ini naik 61 persen dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 sebesar Rp 15,62 triliun.

Youtuber dan Selebram Berpenghasilan Rp 54 Juta Wajib Bayar Pajak

Konfrontasi - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sudah ada beberapa dari youtuber dan selebgram yang telah membayar pajak dari penghasilannya. Lalu apakah semua youtuber dan selebgram harus bayar pajak?
 
Bagi para youtuber dan selebgram yang pendapatannya sudah puluhan hingga ratusan juta per bulan, tentu wajib membayar pajak. Namun jika penghasilannya masih sangat kecil tak harus membayar pajak.
 

Ekonom: Pembayaran Utang Tak Bisa Andalkan Pajak

Konfrontasi - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Indonesia menyentuh angka Rp4.034,8 triliun. Utang tersebut, digunakan untuk menutup defisit karena penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, rasio utang terhadap PDB sebenarnya hanya gambaran umum. Jadi perlu dicatat bahwa utang bukan dibayar menggunakan PDB.

Menurutnya, fakta saat ini utang dibayar dengan penerimaan pajak. Sementara rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) di Indonesia hanya 11%.

Seleksi CPNS Kemenkeu Kisruh, Ini Jalan Keluarnya

Konfrontasi - Kementerian Keuangan telah mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Selasa lalu melalui website pribadinya. Nantinya bagi para peserta yang lolos SKD akan melanjutkan kepada tes tahap selanjutnya.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Humaniati mengatakan jumlah peserta yang lolos SKD Kemenkeu bermula 3.709 peserta. Pihaknya akan menambah jumlah peserta yang lolos menuju tahap selanjutnya.

Utang Pemerintah Sudah Rp 3.800 T, Ini Asal Muasalnya

Konfrontasi - Utang pemerintah terus saja mengalami peningkatan. Tercatat hingga September 2017 jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.866,45 triliun. 

Komposisi utang terbesar berasal dari komersial dengan porsi 86%. Utang komersial meliputi pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan surat berharga negara (SBN).

Sisanya adalah Bank Dunia 7%, Jepang sebanyak 5% dan Asia Development Bank (ADB) 3% dan lainnya 4%.

Anak Buah Sri Mulyani Masih Cari Utang Rp 121 Triliun

Konfrontasi - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) mengaku masih mencari kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 121,7 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto.

Pembiayaan tersebut untuk menutup defisit yang diperkirakan 2,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Pemerintah dan BI Siapkan Tim RUU Redenominasi Rupiah

Konfrontasi - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) optimis, aturan redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah bisa segera diberlakukan.

Pemerintah dan BI pun terus melakukan koordinasi untuk mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi sehingga bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Bahkan, telah dibentuk sebuah tim untuk membahas RUU tersebut.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, koordinasi soal redenominasi rupiah sudah dilakukan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

Selain kedua pihak tersebut, koordinasi juga melibatkan Menkum dan HAM serta Mensesneg. "Redenominasi itu ada tim intinya, yakni Menkumham, Menkeu, BI, Sekretariat Negara (Setneg). Semua sudah masuk dalam tim itu. Semua secara berkala menyiapkan berbagai hal yang diperlukan," ujarnya.

Marwanto menguraikan, sebenarnya RUU Redenominasi Rupiah sudah diusulkan masuk Prolegnas sejak 2016. Namun karena segudang agenda pembahasan, hanya RUU prioritas yang masuk Prolegnas di 2016 dan 2017.

Sementara RUU Redenominasi Rupiah tidak masuk di Prolegnas sampai saat ini. Di samping RUU tersebut, ada beberapa RUU yang sudah lebih dulu mengantre untuk dibahas, yakni UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Perimbangan Kuangan, RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RUU Perbankan.

"Di dalam jadwal kan ada enam RUU, yakni revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU KUP, RUU Perimbangan Keuangan, RUU OJK, RUU Perbankan, dan lainnya. Jadi kalau Itu belum selesai, kan ada kuotanya, jadi kita tunggu saja karena tim sedang membicarakan apakah akan masuk di tahun ini atau tidak (RUU Redenominasi)," terangnya.

Marwanto melanjutkan, terkait masa transisi jika RUU Redenominasi atau penghapusan tiga nol di rupiah disahkan menjadi UU, maka membutuhkan waktu 7 tahun.

Hal tersebut meliputi persiapan selama dua tahun, dan transisi lima tahun. “Jadi begitu jadi UU, tidak langsung dilakukan. Ada persiapan dan transisinya, sehingga perubahannya pelan-pelan," ujarnya.

Pages