7 December 2019

Kementerian BUMN

Erick Tohir Punya 2 Wamen, Pengamat: Justru Mampu Selesaikan 3 Masalah Ini

Konfrontasi - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu-satunya kementerian yang memiliki dua wakil menteri (wamen). Padahal pada kabinet sebelumnya, Kementerian BUMN bahkan tidak memiliki wakil menteri.

Jelang Lebaran, Pertamina Setor Dividen Rp7,95 Triliun ke Pemerintah

Konfrontasi - PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 memutuskan pembagian dividen sebesar Rp7,95 triliun dari laba bersih tahun buku 2018 kepada pemerintah. Jumlah ini setara 22% dari laba bersih tahun lalu yang sebesar Rp35,99 triliun.

Rencana Menteri Rini Bentuk 8 Holding BUMN

Konfrontasi - Upaya pemerintah era Jokowi-JK dalam membentuk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam proses. Delapan Holding BUMN ditargetkan rampung di tahun 2019 ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan delapan holding BUMN tersebut yaitu infrastruktur, perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, dan BUMN sektor kawasan. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

PGN Jadi Anak Usaha Pertamina, CBA: Ini Cara Rezim Merampok Secara Halus

Konfrontasi - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menghilangkan status perseronya. Hal ini menjadikan PGN saat ini menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero).

Berdasar data yang dikumpulkan Center for Budget Analysis (CBA) hingga September 2017 total aset PGN mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83,9 triliun (kurs rupiah Rp13.300).

Dirut PT KAI Lengser, Edi Sukmoro: Terimakasih

Konfrontasi - Edi Sukomoro tak lagi menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhitung mulai 11 Januari 2018. Edi tak lagi menjabat sebagai pucuk pimpinan di KAI karena masa jabatannya telah habis.

Dari informasi yang dihimpun di Kementerian BUMN, posisi Direktur Utama dijabat sementara oleh Budi Noviantoro yang kini juga menjabat sebagai Direktur Logistik dan Pengembangan KAI.

"Pelaksana Tugas oleh Pak Budi Noviantoro," jelas salah satu pejabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (12/1/2018). 

Gatot Trihargo: Penyaluran BPNT Masih Temui Kendala, BUMN Berdayakan PT Pos

KONFRONTASI -  Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo memastikan infrastruktur penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sangat siap. Ini terbukti dari adanya 19.000 agen, 200.000 agen bank dan 900.000 outlet siap melayani ini.

Saham Tiga BUMN Tambang akan Beralih Kepemilikan Akhir Bulan Ini, Ke Asing?

Konfrontasi - Tiga badan usaha milik negara yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit AsamTbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS) akan melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas menjadi milik PT Inalum (Persero) sebagai induk holding tambang.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan perubahan itu akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) tiga perusahaan anggota holding yang digelar 29 November 2017.

Pengamat: Pemerintah Diminta Beri Insentif Pengembang Bangun Apartemen Dekat Transportasi Umum

Konfrontasi - Maraknya pembangunan infrastruktur transportasi yang sedang digalakkan Pemerintah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tengah berencana membeli rumah. Untuk itu, pemerintah diminta memberikan insentif kepada pengembang yang membangun perumahan di dekat transportasi umum dengan skema transit oriented development (TOD).

Ekonom Sarankan Kementerian BUMN Harus Mengaudit BUMN Yang Rugi

KONFRONTASI - Pemerintah menyatakan bahwa penjaminan utang dan pelaksanaan proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) tidak memberatkan ruang fiskal. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa risiko fiskal dari utang BUMN relatif kecil.

Kementerian BUMN Nonaktifkan RJ Lino

KONFRONTASI - Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro, mengatakan, pihaknya telah mendengar kabar  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino. Dia dugaan melakukan korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane tahun 2010.

Kementerian BUMN akan segera menonaktifkan Lino sebagai pimpinan Pelindo II.

Pages