29 March 2020

Kemenkumham

Kemenkumham Perketat Pengamanan di Nusakambangan

KONFRONTASI-Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperketat pengamanan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap.

Fokus pengamanan akan dilakukan untuk para narapidana (napi) teroris yang ada di Pulau Nusakambangan.

"Sekarang, pengamanan tidak hanya melibatkan pengamanan internal, tetapi juga melibatkan anggota kepolisian dibantu aparat TNI. Mereka melakukan patroli secara rutin," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng Molyanto saat dihubungi dari Cilacap, Selasa (19/1/2016).

KPK Layangkan Surat Larangan Keluar Negeri ke Bos PT Pelindo II

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengirimkan surat permintaan pencegahan keluar negeri atas nama mantan Direktur Utama PT Pelabuhan lndonesia (Pelindo) ll, Richard Joost Lino.

Pencegahan tersebut, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane di PT Pelindo ll Tahun Anggaran 2010. Pada perkara tersebut, KPK telah menetapkan Lino sebagai tersangka.

Masalah Gayus Tambunan, Pengamat: Hampir 90 Persen Masalah di Kemenkumham ada di Penjara

Konfrontasi - Setelah menghebohkan publik dan media sosial dengan fotonya di sebuah restoran, Gayus Tambunan langung ditempatkan di ruang isolasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. Tak berapa lama, terpidana kasus penggelapan pajak ini dipindah ke Lapas Gunung Sindur yang pengamanannya dinilai lebih maksimal.

Plt KPK Minta Kemenkumham Jangan Buat KPK Lemah dalam RUU KUHP

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar lembaga pemberantasan korupsi itu jangan sampai dilemahkan kewenangannya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sedang disipakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemenkumham Belum Kabulkan Remisi Rusli Zainal

KONFRONTASI - Usulan remisi mantan Gubernur Riau, terpidana Rusli Zainal, terkait peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-70 belum dikabulkan oleh Kemenkumham.

"Mantan Gubernur Riau remisinya diajukan tetapi sampai sekarang belum ada," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau Ferdinand Siagian, di Pekanbaru, Senin, usai penyerahan remisi bagi warga binaan Lapas Pekanbaru kelas II A.

Bongkar Skandal Korupsi di Kemenkumham: Denny Indrayana Batal Diperiksa Polisi

KONFRONTASI - Tersangka kasus dugaan korupsi program pembayaran paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM, Denny Indrayana batal diperiksa hari ini.

“Beliau [Denny] ada kegiatan di Yogyakarta, maka waktu [pemeriksaan] akan kami jadwal ulang,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Mantan Ketua DPP PAN: PKPI Tempat yang Menantang Bagi Saya

Konfrontasi - Sekretaris Jendral (Sekjen) PKPI, Didi Supriyanto menjelaskan hasil kongres IV PKPI di Medan sudah rampung dan susunan serta struktur pengurusan sudah diserahkan ke Kemenkumham. Artinya PKPI sudah siap bekerja dan berjuang untuk menjadi partai besar.

"Penyerahan daftar kepengurusan menandakan PKPI siap tempur menghadapi agenda-agenda politik ke depan," katanya.

Meski Kalah di PTUN, Kemenkumham Tetap 'Ogah' Akui Kepengurusan Golkar Kubu Ical

KONFRONTASI-Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie masih terancam tidak bisa ikut pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini meski PTUN telah memangkan perkaranya. Pasalnya, pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mau mengakui kepengurusan versi Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical.

Kemenkumham beralasan bahwa putusan PTUN hanya membatalkan SK pengesahan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol. Sementara di dalam diktum tidak ada pernyataan bahwa kepengurusan Golkar dikembalikan kepada hasil Munas Riau.

Jawaban Menkumham di PTUN Dianggap Bumerang

Konfrontasi - Kuasa hukum Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan jawaban Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (13/4) bakal menjadi bumerang.

"Menkumham (dalam persidangan) tiga kali mengakui bahwa putusan Mahkamah Partai yang dikutip dalam membuat SK (kepengurusan Partai Golkar) bukanlah putusan Mahkamah Partai Golkar. Jawaban Menkumham menjadi bumerang bagi dirinya sendiri," kata Yusril melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, di Jakarta, Senin.

Komisi III Kritisi Kebijakan Kemenkumham Gunakan Personil TNI Dalam Pengamanan Lapas

Konfrontasi - Komisi III DPR RI mengkritisi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang menggunakan personil TNI dalam pengamanan di seluruh Lapas.

"Kami tidak sependapat dengan kerjasama antara Kemenkumham dengan TNI dalam pengamanan Lapas. Kami menilai jangan menarik TNI ke wilayah yang seharusnya tidak boleh dimasuki," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (7/4) malam.

Pages