7 April 2020

Kemenkumham

Bebaskan 30 Ribu Napi, Pemerintah Hemat Rp260 Miliar

KONFRONTASI-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan, negara menghemat sebesar Rp 260 miliar dari pembebasan 30 ribuan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Pembebasan itu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran dan penularan Coronavirus Disease (Covid-19).

Cegah Penyebaran Corona di LP, Anggota Komisi III Usul Penjahat Ringan Dibebaskan

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan mitigasi pencegahan penyebaran Corona (COVID-19) di lingkungan lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan. Dia mengusulkan agar narapidana kasus ringan dibebaskan.

Informasi Kapolda Sultra Keliru, Kemenkumham Sebut 49 WNA yang Tiba di Kendari Berangkat dari China Hanya Punya Visa Kunjungan

KONFRONTASI -   Kementerian Hukum dan Ham Sultra merilis catatan perjalanan 49 WNA asal China yang tiba Minggu malam kemarin. Secara resmi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan menyampaikan bahwa WNA tersebut tak memperpanjang Izin Kerja di Jakarta. Tetapi, 49 WNA tersebut adalah WNA baru, yang datang dari China melalui Bandara Soerkarno Hatta Jakarta setelah transit di Bangkok, Thailand. 49 WNA ini sebelumnya telah menjalani Karantina di Thailand dan menjalani pemeriksaan kesehatan KKP di Bandara Soekarno Hatta.

Novanto Dikawal Khusus Kemenkumham, Lalu Dari Kapan Ada di RSPAD?

KONFRONTASI -   Kepala Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat Liberti Sitinjak dan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala melakukan sidak ke RSPAD Jakarta. Itu karena ada laporan bahwa terpidana kasus e-KTP Setya Novanto sedang berada di sana.
.
“Yang jelas saya dengan Profesor Meliala sudah menyaksikan langsung Setya Novanto itu sedang dirawat di radiologi,” ujar Sitinjak di RSPAD, Jakarta, Kamis (26/12).

HUT RI ke-74, Abu Bakar Baasyir dapat Remisi 5 Bulan

Konfrontasi - Sebanyak 845 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mendapatkan remisi pada HUT RI ke-74 hari ini. Remisi atau pengurangan masa tahanan juga diterima napi terorisme Abu Bakar Baasyir.

"Dari 1021 warga binaan kita, sebanyak 845 orang WBP mendapatkan potongan masa tahanan," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunungsindur Sopiana, Sabtu 17 Agustus 2019.

Pasca Kerusuhan, Kalapas Narkotika Langkat Dinonaktifkan

Konfrontasi - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Hinai, Langkat, Bachtiar Sitepu, dinonaktifkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), pascakerusuhan yang terjadi di lapas tersebut, pada Kamis (16/5).

“Kepala Lapas Narkotika Langkat sementara ini dinonaktifkan,” ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/5/2019).

Rencana Presiden Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Ini Kata Polri

Konfrontasi - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) enggan berkomentar terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan remisi terhadap narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.
 
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan, Polri dalam hal ini sudah tidak berwenang lagi lantaran domain berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham.
 

Server Kemenkumham Kebakaran

KONFRONTASI -   Ruangan server Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kebakaran pada pukul 05:10 WIB, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

Dirjen Kemasyarakatan Sebut Insiden di Lapas Banda Aceh Terencana

Konfrontasi - Dirjen Kemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan insiden keributan yang berujung kaburnya 133 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banda Aceh terencana.

Sri mengatakan insiden kemarin bukan karena kurangnya personel keamanan. Dia bilang hal itu juga bukan karena terlalu banyaknya napi yang terlibat.

"Jumlah pegawai disana 116, dan saat ini masih memadi dan relatif aman untuk Banda Aceh," kata Sri Puguh di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

MoU Dengan Kemenkumham, BNPT Perkuat Penanganan FTF dan Napiter

KONFRONTASI - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) langsung bergerak cepat pasca disahkan Undang-Undang (UU) Antiterorisme akhir pekan kemarin. Itu diwujudkan dengan dilakukannya Nota Kesepahaman (MoU) antara BNPT dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Gedung Setjen Kemenkumham, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Pages