21 July 2019

Kemenkominfo

Kemenkominfo Ancam Blokir VPN Tak Berizin

KONFRONTASI-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mengatur peredaran aplikasi VPN di Indonesia. Banyaknya pengguna VPN ketika pemerintah membatasi akses media sosial saat kericuhan di Bawaslu lalu melatari wacana tersebut.

Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan mengatakan, pihaknya tak akan segan memblokir VPN, khususnya yang tak mempunyai izin di Indonesia. Ia mengatakan, layanan VPN di Indonesia wajib mengantongi izin lantaran menjadi salah satu fitur penyedia jasa internet (ISP).

120 Ribu Situs Porno Sudah Terjaring, Kemenkominfo: Saya Mau Marahin Google

Konfrontasi - AIS, sistem pengais konten negatif yang dioperasikan Kemenkominfo sejak Rabu (3/1), berhasil menjaring 120 ribu situs porno. Sebanyak 10 ribu URL dinyatakan bermuatan pornografi dan akan segera dibekukan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semual Abrijani Pengerapan mengatakan, hari ini, pihaknya akan menyerahkan 10 ribu URL kepada operator untuk segera diblokir.

”Saat ini sedang dikerjakan oleh tim. Dilakukan pengecekan dan validasi. Besok (hari ini, Red), yang 10 ribu akan dinaikkan ke operator,” tutur pria yang akrab disapa Semmy itu, Kamis (4/1/2018).

Semmy menjelaskan, dari 10 ribu URL yang positif mengandung pornografi itu, kebanyakan beralamat .com. ”Ditengarai pemiliknya adalah orang Indonesia,” ucap dia.

Semmy mengatakan, pihaknya juga tengah mengejar Google untuk meminta pertanggungjawaban terkait masih adanya konten pornografi di search engine mereka.

Menurut Semmy, kendati link situs berbau pornografi yang keluar di Google sudah tidak bisa diakses, namun gambarnya sudah tersaji di laman Google. Hal tersebut yang masih menjadi ganjalan.

”Besok saya akan ketemu dengan Google. Mau bahas gambar itu. Cari kata kunci terus klik image sudah langsung muncul gambar-gambar porno itu. Mau saya marahin dia,” kata Semmy.

Sebut Reuni Akbar 212 Intoleran, Metro TV Dilaporkan ke Dewan Pers dan Kemenkominfo

Konfrontasi - Ketua Umum DPP Pengusaha Indonesia Muda Sam Aliano menyambangi Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (8/12). Aliano melaporkan tayangan Metro TV yang diduga melanggar kode etik jurnalistik.

Sam diterima oleh Muhammad Furkon selaku kabag Administrasi Penegakan Etika, Pengaduan dan Hukum Dewan Pers. Furkon mengaku akan melihat lebih dulu tayangan yang diperkarakan Sam.

"Kami akan verifikasi ke Metro TV. Kami akan tayangkan programnya itu (yang dipermasalahkan)," ungkap Furkon.

Setelah itu, kata Furkon, pihaknya akan melihat apakah ada pelanggaran di dalam tayangan tersebut. Lalu, Dewan Pers akan mengambil keputusan.

"Dalam butir kesepakatan itulah, Metro TV harus melayani hak jawab. Tentu hak jawab itu akan disesuaikan seperti apa. Apakah (saran) live atau tunda," kata Furkon.

Kementerian Kominfo Akhirnya Blokir Situs Nikahsirri.com

Konfrontasi - Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya memblokir situs nikahsirri.com. Pemutusan akses ke situs tersebut dilakukan setelah Kominfo mendapat laporan dari masyarakat. 

Kominfo menyebutkan, masyarakat merasa terganggu dengan adanya situs yang menawarkan nikah siri secara daring. Setelah mendapatkan laporan, tim Kominfo memelajari situs yang memiliki tagline ‘mengubah zinah menjadi ibadah’ dan memutuskan memblokirnya.

Pemerintah Langsung Blokir Telegram Tapi Google dkk Penunggak Pajak Bagaimana?

Konfrontasi - Kebijakan pemerintah melakukan pemblokiran terhadap media sosial atau aplikasi berbasis elektronik dikritik oleh Anggota Komisi I DPR Sukamta. Terbaru adalah diblokirnya Telegram.

Dia mengatakan, hingga kini pemerintah belum membuat aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs. Sehingga, upaya menutup aplikasi kerap menimbulkan kegaduhan.

"Sebaiknya pemerintah menghindari asal main blokir," ujar Sukamta dalam keterangan persnya, Sabtu (15/7/2017).

Netizen Kepo Ransomware Wannacry, Situs Kominfo Langsung Tak Bisa Diakses

Konfrontasi - Laman resmi milik Kementerian Komunikasi dan Informatika tak bisa diakses publik, Minggu malam, 14 Mei 2017.

Diduga, penyebab gagal akses ini karena ada keingintahuan publik soal informasi virus komputer Ransomware Wannacry. Sebab, hanya lewat laman ini Kemenkominfo memberi informasi lengkap untuk penanganan virus yang meminta tebusan tersebut.

Dikutip dari VIVA.co.id, yang mencoba mengakses laman ini, tampilan halaman hanya memberitahukan bahwa ada kesalahan akses.

Solusi Menghentikan Virus Ransomware WannaCry dari Kemenkominfo

Konfrontasi - Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) Rudiantara mengatakan serangan piranti lunak perusak (malicious software/malware) berjenis WannaCry pada umumnya menyerang komputer dengan sistem operasi Windows 8 dan versi sebelumnya.

"Yang komputer sistem operasinya Windows atau sebelumnya, yang di bawah tahun 2010," kata Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Setelah Blokir Ratusan Ribu Situs, Kemenkominfo Buka 5 Situs Islam

KONFRONTASI - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membuka lima dari 11 situs yang sebelumnya diblokir oleh lembaga tersebut. Kelimanya adalah Islampos.com, Voa-islam.com, Suaranews.com, Nahimunkar.com, dan Kiblat.net.

"Ada lima yang sudah dibuka," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kemekominfo, Samuel Abrijani Pangarepan saat dihubungi Republika.co.id, Senin (9/1).

Situs Habibrizieq.com Diblokir Kemenkominfo, Alasannya?

KONFRONTASI-Situs resmi Imam Besar FPI Habieb Rizieq Shihab, yakni habibrizieq.com diblokir pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) .

"Sejak 26 November sudah diblokir," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza seperti dilansir detikcom, Kamis (1/12/2016).

Pertimbangan pemblokiran ini, situs habibrizieq.com dinilai mengandung muatan yang meresahkan masyarakat. Meski memblokir situs itu, Kemenkominfo menyatakan tak ada masalah dengan sosok Habib Rizieq.

Situs Pribadi Habib Rizieq Diblokir, Kemenkominfo: Penutupan Situs Tidak Ada Tenggat Waktu

KONFRONTASI - Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Noor Iza belum bisa memastikan tenggang waktu pemblokiran situs pribadi milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab. “Kalau penutupan hal seperti ini tidak ada tenggang waktu. Situs itu diperkirakan terkait dengan konten diperkirakan negatif seperti yang tadi ditutup,” kata Noor saat dikonfirmasi, Minggu (27/11/2016).

Pages