11 December 2018

Kemenkeu

Kemenkeu Harus Menjelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang Di APBN.

Oleh Gede Sandra.
Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP).

Dalam rilis APBN 2019 (31 Oktober 2018), saya melihat pemerintah dlm hal ini Kemenkeu tlh melakukan penggelapan. Kalau penggelapan berarti alias perampok berdasi di tubuh rezim semua Megah  Proyek harus di audit

Kemenkeu Harus Jelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang di APBN

Oleh: Gede Sandra*

 

Dalam release APBN 2019 (31 Oktober 2018) ini kami melihat pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah lakukan penggelapan. Kami sebut penggelapan karena secara sengaja item pembayaran cicilan pokok utang tidak dicantumkan dalam Belanja Pemerintah Pusat non-KL (poin 2 hal. 33). Yang dicantumkan Kemenkeu hanya item pembayaran bunga utang (a), subsidi energi (b), cadangan penanggulangan bencana NTB dan Sulteng (c), dan cadangan pooling fund bencana (d).

Rizal Ramli Khawatir: Kemenkeu, BI dan Instansi Terkait Tidak Memiliki Langkah Jelas untuk mengatasi Gejala Krisis Ekonomi

KONFRONTASI- Karena khawatir terjadi krisis multi dimensi, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (RR) meminta pemerintah melakukan langkah strategis yang jelas untuk mengatasi gejala krisis ekonomi yang sudah lampu kuning.  RR sangat khawatir dan mengkritik  langkah yang tidak jelas dari  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang Senin lalu menerbitkan keterangan pers bersama (KPB) terkait koordinasi dan bauran kebijakan unt

Kemenkeu: Ada Defisit Rp 325 T, Makanya Kita Butuh Utang

KONFRONTASI  -  Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, memberikan kuliah umum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Jawa Timur. Luky menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang batal menghadiri acara tersebut.

Ini Respon untuk Nufransa Wira Sakti yang EcekEcek dan Ndablek

KONFRONTASI- Para analis meminta Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) tidak usah menjawab komentar Nufransa Wira Sakti staf Kemenkeu yang pendapatnya bisa menyesatkan (misleading). Selain ndablek, tidak mutu dan tidak level serta beda paradigma, sanggahan staf Kemenkeu yang diberi ruang Kompas.Com itu sekedar pakai data statistik yang diragukan kebenarannya dan hanya mengaburkan substansi masalah ekonomi yang ada.

Ini Respon untuk Nufransa Wira Sakti Staf Kemenkeu yang Merasa Pintar

Kemenkeu Harus Jawab Perihal Ketimpangan Penyaluran Kredit

KONFRONTASI -  SYUKURLAH, bila tidak ada liquidity mismatch dalam pengelolaan keuangan negara. Senang sekali diklarifikasi, bahwa ternyata ada negara-negara lain yang menggunakan kartu kredit untuk APBN. Dan juga diklarifikasi bahwa penggunaan kartu kredit ini sedang dalam tahapan uji coba. Yang namanya tahapan uji coba, di seluruh dunia, berhak untuk dipertanyakan, dikritik publik. Karena bagaimana pun APBN adalah uang publik.

Menteri Jonan Minta Kemenkeu Segera Bayar 'Utang' ke Pertamina dan PLN

KONFRONTASI-Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan menagih Kementerian Keuangan segera membayarkan tunggakan pembayaran subsidi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan demi menjaga arus kas kedua BUMN tersebut.

Sri Mulyani: Perlu Upaya agar Tax Ratio Balik Meningkat

KONFRONTASI -  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, perlu dilakukan upaya untuk membuat tax ratio kembali meningkat, mengingat sudah lima tahun terakhir basis pajak mengalami penurunan.

"Kita inginkan tax ratio kita kembali berbalik arah. Selama ini turun sudah lima tahun terakhir. Kita bisa ketemu, belok dia dan mulai meningkat," imbuh dia saat seminar reformasi pajak di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Freeport Kirim Surat Penolakan pada Menkeu Sri Mulyani soal Skema Divestasi Saham

Pages