18 January 2020

Kemendagri

Kemendagri Siap Ganti Dokumen Kependudukan yang Hilang dan Rusak

KONFRONTASI -   Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap melayani penerbitan ulang atau mengganti apabila ada dokumen kependudukan yang hilang maupun rusak akibat banjir. Hal ini guna membantu dan merespons musibah banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek.

Ada Kepala Daerah Miliki Rekening Puluhan Miliaran di Kasino Luar Negeri, Ini Respon Kemendagri

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar

KONFRONTASI- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai valuta asing bernilai Rp50 miliar milik sejumlah kepala daerah di rekening kasino luar negeri. Jika ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), Kemendagri mempersilakan temuan itu untuk diproses hukum.

Kemendagri Laporkan Desa 'Hantu' ke Polisi

KONFRONTASI-Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melaporkan kasus desa "hantu" ke Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kami menunggu hasil investigasi dari Polda dan Polres. Nanti mereka akan menyampaikan informasi, dari sana kami akan mengambil keputusan apakah dicabut keberadaan desa tersebut," ujar Nata di Jakarta, Rabu.

KPU Heran Kemendagri Ogah Serahkan Data Semua WNA Pemilik e-KTP

KONFRONTASI -  Temuan WNA yang punya e-KTP masuk dalam DPT Pemilu 2019 dan ternyata salah input, membuat KPU mengecek ulang seluruh data pemilih mereka khawatir lebih banyak WNA salah masuk DPT. Cara itu ditempuh KPU dengan meminta data WNA yang punya e-KTP ke Kemendagri.

Kemendagri Tegaskan Tidak Ada WNA Pemilik e-KTP Masuk DPT

KONFRONTASI -  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan tidak ada warga negara asing pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

"Tidak ada WNA yang memiliki KTP elektronik yang masuk DPT," kata Bahtiar di Jakarta, Rabu (27/2).

Mengapa 31 Juta Data Baru Bisa Masuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU

KONFRONTASI -  

Koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kedatangan mereka mempertanyakan masuknya 31 juta data baru ke dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU beberapa waktu lalu. "Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Dirjen kependudukan ada 31 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengkonfirmasi terkait hal itu," kata Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

Ini Buntut dari 31 Juta Pemilih tak Sinkron: KPU & Kemendagri Saling Bantah

KONFRONTASI -   Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Cukcapil) Kemendagri membantah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengklaim belum menerima data kependudukan. KPU beralasan belum menerima data kependudukan dari Kemendagri sehingga belum bisa bertindak untuk menanggapi data 31 juta pemilih yang belum sinkron.

Wadoh ! Kemendagri Temukan 25 Kardus Blangko KTP Elektronik Kosong di Rumbai

KONFRONTASI -  Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Disdukcapil Dalduk KB Provinsi Riau dan Disdukcapil Kota Pekanbaru melakukan peninjauan ke gudang perusahaan konsorsium pencetakan KTP Elektronik di Rumbai Kamis (31/5/2015).Dalam kesempatan itu tim ini menemukan lima Kardus Blanko KTP Elektronik Kosong.

 

Kemendagri Temukan Dua Juta Penduduk dengan NIK Ganda

KONFRONTASI-Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan saat ini pihaknya menemukan ada dua juta penduduk Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. 

Kemendagri Coret Usulan Anggaran Perjalanan Luar Negeri DPRD Banten

KONFRONTASI-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret atau mengevaluasi usulan anggaran perjalanan ke luar negeri untuk DPRD Banten yang tercantum dalam APBD Banten 2018 sekitar Rp15,5 miliar.

Pages