6 December 2019

Kasus e-KTP

Jokowi Persilakan KPK Usut Dugaan Keterlibatan Puan dan Pramono Dalam Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo angkat bicara soal dua nama menteri di kabinetnya yang disebut oleh terdakwa korupsi KTP elektronik Setya Novanto, menerima US$500 ribu dari proyek itu.
Jokowi menegaskan, siapapun yang memang terlibat dalam kasus korupsi seperti e-KTP, harus diproses hukum. "Negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja," kata Presiden Jokowi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

Novanto Akui Keponakannya Jadi Kurir untuk Bagi-bagi Duit e-KTP ke Anggota DPR

KONFRONTASI-Mantan ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) mengakui keponakannya yang merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan kurir untuk membagi-bagikan fee dari proyek KTP-el kepada para anggota DPR. Hal itu diungkapkan Setnov dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/3).

"Irvanto hanya kurir ke A atau B, bisa ke rumah atau ke kantor, di antaranya yang disebut tadi malam itu ada kepada Mekeng 500 ribu dolar AS, Olly 500 ribu dolar AS, Tamsil, Mirwan, Ganjar, Arif," kata Setnov sambil terbata dalam sidang pemeriksaan terdakwa KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Setnov menyebutkan saat dikonfrontir penyidik KPK pada Rabu (21/3) malam dengan Irvanto, Irvanto menyebut pemberian uang kepada anggota Komisi II dari PDIP Arief Wibowo, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung. Selain itu, Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pramono masing-masing 500 ribu dolar AS serta Ketua fraksi Partai Demokrat saat itu Jafar Hafsah senilai 250 ribu dolar AS.

"Tadi malam disampaikan ada 3,5 juta dolar AS dari Iwan Barala (money changer), karena sebelumnya ada pembicaraan dari Andi ke Irvan," ungkap Setnov.

Irvanto bersedia menjadi kurir Andi Narogong karena dijanjikan pengerjaan proyek KTP-el. "Saya tanya waktu itu kenapa melalui Irvanto? Katanya dia sebagai kurir karena dia mau saya dijanjikan pekerjaan KTP-el," ungkap Setnov.

Selain nama-nama tersebut, Setnov juga tahu ada uang sebesar 500 ribu dolar AS untuk Ketua Fraksi PDI Perjuangan saat itu Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR pada 2012 Pramono Anung. Setnov mengetahui pemberian uang kepada keduanya dari rekannya pemilik OEM Investment Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte Made Oka Masagung yang bertamu ke rumah Setnov bersama Andi Narogong pada sekitar Oktober 2012.

"Oka cerita yang dihadiri Andi ada disampaikan oleh Andi (Narogong) untuk Puan Maharani 500 ribu dolar AS dan Pramono 500 ribu dolar AS. Bu Puan Maharani ketua Fraksi PDI-P dan Pramono ada 500 ribu dolar," kata Setnov.

Setnov pun mengakui ada kedekatan Oka Masagung dengan keluarga Puan Maharani. "Kedekatan keluarga Sukarno dan Oka itu menurut Oka sudah lama, tapi faktanya saya tidak tahu," ungkap Setnov.

Setnov dalam perkara ini didakwa menerima uang 7,3 juta dolar AS dari proyek KTP-el melalui rekan Setnov pemilik OEM Investment Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte Made Oka Masagung seluruhnya 3,5 juta dolar AS dan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada 19 Januari-Februari 2012 seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS.

Setnov juga didakwa menerima satu jam tangan Richard Mille seri RM 011 seharga 135 ribu dolar AS yang dibeli pengusaha Andi Agustinus bersama direktur PT Biomorf Industry Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena membantu memperlancar proses penganggaran.

Politikus PDIP Ini Yakin Puan dan Pram Tak Terciprat Duit e-KTP

KONFRONTASI-Politikus muda PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa dua elite partainya, Puan Maharani dan Pramono Anung merupakan sosok berintegritas. Legislator PDIP di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu pun meyakini Puan ataupun Pramono tak mungkin menerima uang suap masing-masing USD 500 ribu terkait proyek e-KTP.

Ara -panggilan Maruarar- menuturkan, dirinya sudah lama bekerja bareng Puan dan Pramono baik di DPR ataupun di partai. Puan dan Ara memang pernah sama-sama menjadi ketua di DPP PDIP.

Kasus e-KTP: KPK Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menindaklanjuti pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung kecipratan dana e-KTP.

“Kami mendesak KPK segera bertindak untuk segera menyelidiki kasus tersebut,” ucap Analis Politik & HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Kamis (22/3).

Menurut Andi, Setyanto Novanto sebaiknya segera melaporkan hal tersebut kepada KPK agar KPK segera bertindak untuk memulai penyelidikan dengan memanggil kedua orang dekat Presiden Jokowi tersebut.

“Kami berpendapat bahwa KPK sebagai institusi negara harus beracuan atas teori penegakkan hukum Lawrence Friedman,” bebernya.

Friedman, kata dia, mengatakan bahwa penegakkan hukum harus memperhatikan 3 hal, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

“KPK sebagian bagian dari struktur hukum sebagai perangkat hukum dalam pemberantasan korupsi harus all out dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Substansi hukum lewat undang-undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001 telah tersedia,” lanjutnya.

“Tinggal sekarang bagaimana kebaranian KPK untuk mengungkap keterangan Setyanto Novanto tersebut,” katanya.

Dikatakan Andy, dalam era transparan dan demokrasi saat ini, eksistensi KPK lagi dinanti masyarakat. Penderitaan masyarakat cukup panjang karena kasus E KTP ini.

“Jutaan masyarakat sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik. Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara lewat hak sipol-nya telah tersandera karena mega korupsi e-KTP ini,” pungkas Andy.

Keponakan Novanto Bantah Miliki Uang di Luar Negeri

KONFRONTASI-Keponakan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP-el Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, diperingatkan hakim persidangan untuk tidak grogi. Ia juga membantah dirinya memiliki uang di luar negeri terkait kasus KTP-el.

"Santai saja, Anda kelihatan grogi. Karena keterangan saudara ini akan dicocokan dikonfontirkan dengan saksi yang lain," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (5/3).

Nazar Ungkap Peran Anas dan Novanto Dalam Skandal e-KTP

KONFRONTASI-Mantan penasihat hukum terpidana, Muhammad Nazaruddin, Elza Syarief bersaksi dalam sidang perkara Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Elza mengaku, dulu Nazaruddin pernah menceritakan tentang skandal mega korupsi proyek Wisma Atlet di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan e-KTP.

Cuma Jadi Kurir Novanto, Tapi Abdullah Punya Punya Rekening Dolar AS dan Singapura

KONFRONTASI-Selain dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik, Jaksa penuntut umum (JPU) KPK juga mencurigai mantan Ketua DPR Setya Novanto juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan itu muncul setelah mendengar keterangan saksi Abdullah alias Wahab di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/2).

"Keterangan saudara menambah daftar panjang perputaran uang di sidang ini. Saya kok mencium bau-bau pencucian uang," kata jaksa penuntut umum KPK Abdul Basir di ruang sidang.

Saksi Sebut e-KTP Proyek Para 'Gajah'

KONFRONTASI- Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi PPP Nu'man Abdul Hakim saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi KTP-elektronik, Senin, mengemukakan bahwa saat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjawab proyek itu kepunyaan "gajah" ketika ditanya mengenai siapa yang memilikinya.

"Pak Agun jawab, ini kemungkinan gajah-gajah, jangan ikutlah. Jangan kita terlibat hukum, ya sudah lah saya tidak tanya lagi," kata Nu'man dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

KPK Soroti Keterangan Andi Narogong Terkait Ganjar Pranowo Dalam Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencermati fakta persidangan terkait Setya Novanto yang mendengar dari Andi Agustinus bahwa Ganjar Pranowo sudah mendapatkan jatah terkait proyek KTP-elektronik (KTP-e).

"Tadi kami juga dengar fakta persidangan seperti itu. Tentu saja fakta persidangan perlu dicermati terlebih dahulu. Misalnya, dikatakan Setya Novanto mendengar dari Andi Agustinus," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dilapori pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong bahwa Wakil Ketua Komisi II saat itu Ganjar Pranowo sudah mendapatkan jatah 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP elektronik.

"Waktu Andi (Narogong) ke rumah saya itu, menyampaikan telah memberikan bantuan dana untuk teman-teman ke Komisi II dan banggar (Badan Anggaran), dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September 500 ribu dolar AS, itu disampaikan kepada saya," kata Setya Novanto dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Novanto terkait pertemuannya dengan Ganjar Pranowo di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar tahun 2011-2012. Novanto dalam pertemuan itu menyampaikan "jangan galak-galak" dan "apakah sudah selesai" terkait dengan proyek KTP-e yang anggarannya sedang dibahas di Komisi II.

"Tentu kami harus lihat kesesuaian bukti satu dengan yang lainnya. Barulah kami bisa mendalami fakta-fakta persidangan tersebut," ucap Febri.

Lebih lanjut, Febri menyatakan jika memang Novanto ingin membuka peran pihak lain dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor dan juga dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan kasus KTP-e akan sangat terbuka bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan keterangan.

"Meskipun keterangan tersebut harus kami kroscek dan kami pastikan kesesuaian atau tidak sesuainya dengan bukti-bukti atau saksi yang lain," ungkap Febri.

Novanto Seret Ibas, SBY: Air Susu Dibalas Air Tuba

KONFRONTASI- Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Susilo Bambang Yudhoyono menyebut perilaku Setya Novanto mengaitkan nama putranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi KTP elektronik, ibarat pepatah "air susu dibalas air tuba".

Pages