10 December 2019

Kasus e-KTP

Kasus e-KTP: Jaksa Sebut Uang untuk Novanto Disamarkan

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan uang sebesar 7,3 juta dolar AS untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto diberikan dengan cara disamarkan.

"Guna melaksanakan kesepakatan tersebut, Johannes Marliem dan terdakwa kemudian mengirimkan uang kepada Setya Novanto dengan terlebih dahulu menyamarkannya," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabut.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemberian "fee" tersebut sudah dibicarakan sejak Februari 2010 yaitu ketika Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri saat itu Irman memberitahu pengusaha Andi Agustinus terdapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang nantinya harus ditanggung oleh penyedia barang/jasa, yang mana sebesar 5 persen untuk DPR RI dan 5 persen lainnya untuk Kemendagri.

Pada sekitar akhir Desember 2011, ketua Komisi II saat itu Chairuman Harahap menagih "commitment fee" kepada Irman dan Irman menagih ke Anang, Andi Agustinus, Paulus Tannos, dan Johannes Marliem.

Akhirnya pemberian "fee" disepakati sebesar 3,5 juta dolar AS oleh Anang dan dananya akan diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia untuk kemudian ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa "invoice" kepada Anang sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia.

"Selain itu, terdakwa juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem dan Sugiharto guna membahas jumlah `fee` yang akan diberikan kepada Setya Novanto yang rencananya akan diberikan sejumlah Rp100 miliar, namun jika tidak memungkinkan maka akan diberikan hanya sejumlah Rp70 miliar," tambah jaksa.

Cara pengiriman uang adalah dengan memberikan uang-uang tersebut tidak langsung kepada Setya Novanto, tetapi melalui proses transfer ke beberapa rekening perusahaan dan "money changer" tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Setya Novanto dengan cara dan perincian sebagai berikut:

Diseret Dalam Kasus e-KTP, Mekeng Ancam Polisikan Novanto

KONFRONTASI-Tak terima terus diseret dalam kasus korupsi e-KTP, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengancam akan melaporkan Setya Novanto ke kepolisian.

"Kalau Setya Novanto, saya akan membuat laporan kalau dia masih buat onar, bualan, ocehan yang tidak punya bukti," kata Mekeng, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Puan dan Pramono Diduga Terciprat Duit e-KTP, Begini Respon PPATK

KONFRONTASI-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengomentari dugaan aliran dana proyek e-KTP kepada dua elite PDI Perjuangan di DPR 2009-2014 Puan Maharani dan Pramono Anung sebagaimana pengakuan Setya Novanto. Menurutnya, bisa saja PPATK menelusuri aliran dana yang mencurigakan.

"Sebagai lembaga intelijen keuangan, kami mendukung untuk melihat ada transaksi mencurigakan yang terkait yang tadi (e-KTP)," kata Kiagus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

Puan dan Pramono Terseret Skandal e-KTP, PKS: KPK Punya Nyali?

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengutarakan, saat ini momentum yang tepat untuk mengukur keberanian KPK dalam mengungkap kasus e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Terlebih, lanjut Nasir, terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana proyek e-KTP.

"Kalau katanya ada nama-nama besar kasus e-KTP, apa KPK sudah punya nyali dan strategi yang besar?," kata Nasir saat dihubungi, Selasa (27/3/2018).

PDIP Dianggap Cuci Tangan, Masinton Minta Demokrat Cuci Muka

KONFRONTASI-Kasus skandal e-KTP kian menjadi bola liar yang memasuki ranah politik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, meminta kader Partai Demokrat yang menyebut pihaknya tengah cuci tangan dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk cuci muka lebih dahulu.

"Ya, yang bilang cuci tangan itu suruh cuci muka dulu saja," kata Masinton usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/3).

Demokrat Anggap PDIP Ingin Tutupi Keterlibatan Puan dan Pramono Dalam Skandal e-KTP

KONFRONTASI-Pernyataan yang dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyeret pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai untuk menutupi dugaan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam pusaran korupsi e-KTP.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, cara Hasto melayangkan tudingan kepada pemerintahan SBY dinilai tidak patut dan menjadi fitnah. Padahal, KPK sudah pernah menyatakan tidak ada keterlibatan SBY dalam kasus e-KTP.

Golkar Minta KPK Tak Tebang Pilih Dalam Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan komitmen dan sikap Partai Golkar pada periode kepemimpinan Airlangga Hartarto cukup clear terhadap isu korupsi. Salah satu keputusan penting dalam Rakernas Golkar beberapa waktu lalu adalah dikukuhkannya tag line kampanye Partai Golkar dalam menghadapi Pileg dan Pilpres yang memasukkan diksi "Bersih" di dalamnya.

Demokrat Setuju Parpol yang Terlibat Kasus e-KTP Dibubarkan

KONFRONTASI-Partai Demokrat (PD) setuju dengan dorongan Yusril Ihza Mahendra agar partai politik yang terbukti korupsi proyek e-KTP dibubarkan saja. Namun persetujuan Demokrat memuat ketentuan.

"Pada dasarnya kalau parpolnya yang korupsi dan terbukti memang ada uang yang mengalir ke parpol, ya saya pikir itu saya setuju," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dilansir  detikcom, Jumat (23/3/2018).

Nyanyian Setya Novanto Ibarat Lagu Bengawan Solo

KONFRONTASI-Nyanyian Setya Novanto (Setnov) diibaratkan seperti lagu Bengawawan Solo yang penuh makna, berisi kenangan-kenangan mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi menanggapi kesaksian terdakwa Setnov yang menyeret dua politikus PDI-P Puan Maharani dan Pramono Anung turut menerima uang bancakan hasil korupsi proyek e-KTP di persidangan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018) kemarin.

KPK Harus Sidik Parpol yang Diduga Terima Suap E-KTP agar MK Dapat Membubarkannya

Oleh:Yusril Ihza Mahendra

Pages