12 December 2019

Kasus e-KTP

Diduga Terlibat Kasus e-KTP, Bagaimana Peluang Ganjar di Pilgub Jateng?

KONFRONTASI -   Hasil survei Lembaga Kajian Politik dan Sosial Masyarakat Jawa (LKPS-Masyarakat Jawa) menunjukan bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat menginginkan pemimpinnya jujur dan bersih serta tidak terindikasi mencuri uang negara.

Nurhayati Ali Assegaf Tak Penuhi Panggilan KPK

KONFRONTASI-Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dalam penyidikan kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-e) di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

"Saksi Nurhayati tidak datang. Tadi, Penasihat Hukum mengirimkan surat permintaan jadwal ulang karena yang bersangkutan sedang ada kegiatan dinas ke Lithuania tanggal 4 sampai 10 Juni 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan lembaganya akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Nurhayati yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

"Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan. Waktu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi penyidikan," ucap Febri.

Sedianya, KPK pada Selasa akan memeriksa Nurhayati sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus korupsi KTP-e masing-masing Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Novanto dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

Menurut Febri, keterangan Nurhayati dibutuhkan untuk mengkonfirmasi dugaan aliran dana KTP-e pada sejumlah pihak.

"Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait KTP-e pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan," ungkap Febri.

Nama Nurhayati sempat disebut oleh Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugina Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5).

Bamsoet Dipastikan Kembali Mangkir dari Pemeriksaan Kasus e-KTP di KPK

KONFRONTASI -  Ketua DPR Bambang Soesatyo tak bisa menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (4/6). Bambang telah mengirimkan surat kepada KPK untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.

Novanto Mulai Cicil Uang Pengganti e-KTP

KONFRONTASI-Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mulai mencicil uang pengganti terkait terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Selain uang titipan Rp5 miliar sebelumnya, pihak Setya Novanto sudah mulai mencicil uang pengganti sebesar 100 ribu dolar AS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Febri menyatakan bahwa KPK sudah menyampaikan ke pihak Novanto agar pembayaran dilakukan dalam bentuk dolar AS sesuai dengan amar putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Setelah putusan "inkracht", pihak Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim.

Mengacu ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jika tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan aset dan dilelang untuk negara.

"KPK tentu akan memperhatikan aturan yang berlaku terkait eksekusi ini, termasuk jika ada yurisprudensi yang tepat," ucap Febri.

Untuk diketahui, Novanto telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat pada 4 Mei 2018 lalu.

Kasus e-KTP: Novanto Isyaratkan Bakal Ada Tersangka Lain

KONFRONTASI-Tersangka tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Setya Novanto, mengisyaratkan bakal ada tersangka lain selain dirinya yang terjerat kasus proyek KTP-el.

"Mungkin bisa ada tersangka-tersangka lain kalau lihat kasus ini. Kalau liat perkembangan itu semuanya KPK yang lebih tahu," ujar Setnov sebelum masuk ke Lapas Klas 1A Sukamiskin, Kota Bandung, Jumat.

KPK Proses Eksekusi Novanto

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan proses administrasi untuk mengeksekusi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sebelumnya, baik KPK maupun pihak Setya Novanto tidak akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Ya setelah ini tentu proses administrasi hingga nanti KPK akan lakukan eksekusi terhadap Setya Novanto," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan tidak bandingnya Novanto mempertegas bahwa seluruh bantahan dan sangkalan sebelumnya tidak relevan lagi.

"Sudah terang dan jelas bahwa korupsi KTP-e terbukti di pengadilan," ucap Febri.

Setelah inkracht, kata Febri pihak Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim.

"Mengacu ke Undang-Undang Tipikor, jika tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan aset dan dilelang untuk negara. Kami harap pihak Setya Novanto kooperatif dan membayar seluruh denda dan uang pengganti nantinya," kata Febri.

Dua Terpidana Kasus e-KTP Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Irman dan Sugiharto, dua terpidana perkara korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-e) ke Lapas Sukamiskin Bandung.

"Jaksa eksekutor pada KPK hari ini mengeksekusi dua terpidana, yaitu Irman dan Sugiharto. Keduanya dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana masing-masing sesuai putusan Mahkamah Agung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Sesuai putusan Mahkamah Agung, Irman divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan, dan pidana tambahan uang pengganti 500 ribu dolar AS dan Rp1 miliar dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar 300 ribu dolar AS.?

Sementara Sugiharto divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti 450 ribu dolar AS dan Rp460 juta dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar 430 ribu dolar AS dan satu unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150 juta.

KPK Tak Banding, Novanto Pun Tak Banding

KONFRONTASI-Mantan Ketua DPR Setya Novanto menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim karena menilainya terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis data tunggal nasional secara elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012.

"Rencananya tidak jadi banding, kalau KPK tidak banding. Kalau KPK banding, kami juga banding," kata pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada Selasa (24/4) majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis terhadap Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun, dan denda Rp500 juta subsder tiga bulan kurungan.

Puas dengan Vonis Novanto, KPK Tak Ajukan Banding

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tidak akan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk berdatabase tunggal nasional secara elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Setya Novanto (SN).

"Berhubungan apakah KPK akan banding dari putusan yang ditetapkan oleh hakim pada kasus SN, KPK menerima putusan tersebut tidak akan melakukan banding karena kami memanggap itu sudah lebih dari dua per tiga," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Dalam perkara korupsi KTP-el, Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat kasus terjadi dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

Menurut Syarif, apa yang telah disangkakan dalam dakwaan terhadap Novanto hampir seluruhnya diadopsi oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut.

"Sehingga, tidak alasan yang bisa kami pakai untuk banding. Kami nuntut 16 tahun dan diputus 15 tahun dan semua yang lain-lain itu dikabulkan oleh majelis hakim," ungkap Syarif.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa lembaganya sudah memutuskan menerima putusan itu karena akan fokus pada tahap lebih lanjut.

"Tahap lebih lanjutnya itu mencermati fakta-fakta persidangan dan melakukan pengembangan perkara KTP-e untuk mencari pelaku yang lain karena kami menduga masih ada pihak-pihak lain baik dari sektor politik, dari swasta maupun dari kementerian dari sektor birokrasi itu yang harus bertanggung jawab dalam proyek KTP-e yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun ini," tuturnya.

Selain itu, menurut Febri, KPK juga akan mendalami fakta-fakta lain terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara Novanto.

Pengadilan akan Sita Harta Novanto Jika Tak Sanggup Bayar Uang Pengganti

KONFRONTASI-Harta Benda terdakwa Setya Novanto akan dilelang pengadilan jika mantan Ketua DPR itu tidak sanggup membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta Dolar Amerika Serikat.

Uang tersebut, terkait penerimaan Novanto dari proyek pengadaan KTP-elektronik.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta Amerika Serikat dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Hakim Yanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa (24/4).

Pages