29 May 2017

Kasus e-KTP

Papa Novanto Disebut Terciprat Rp574 Miliar Dana e-KTP, Akankah Jadi Tersangka?

KONFRONTASI- Ketua DPR RI Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Setya Novanto diberi jatah Rp 574 miliar dari total nilai pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Peran Ketua KPK Dalam Proyek e-KTP Kembali Disorot

KONFRONTASI-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, kembali menghubungkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, dengan kasus korupsi proyek e-KTP. Dia menyoroti peran Agus saat pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kasus ini terjadi 2010-2011 pada saat (Agus) Dirut LKPP. Pak Agus-lah yang tahu kejadian, bahkan dalam audit dan wawancara dengan pejabat Kemendagri, Agus berkali-kali hadir dalam rapat," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 15 Mei 2017.

Andi Narogong Calo Proyek, Mantan Dirut PNRI Menyesal Jalin Kerja Sama

KONFRONTASI-Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, menyesal bekerja sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Keduanya bersama-sama terlibat dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu dikatakan Isnu saat melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isi BAP itu kemudian dibacakan majelis hakim saat Isnu bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ditangkap, Miryam Haryani Diperiksa Intensif Oleh KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani, tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).

"Sebagaimana prinsipnya, kami akan melakukan penyidikan lebih intensif karena tersangka sudah mulai kami lakukan pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dilakukan setelah Miryam dibawa dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) ke KPK pada Senin petang, setelah dilakukan penangkapan oleh tim Satuan Tugas Badan Reserse Kriminal Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Bareskrim Mabes Polri) di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin dini hari.

Menurut Febri, proses penyidikan harus terus berjalan karena KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebelumnya, namun tidak kunjung datang. 

"KPK akan periksa saksi-saksi, termasuk kebutuhan pengembangan perkara, tetapi penyidik fokus terlebih dahulu pada tersangka yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Sementara itu, Penyidik KPK Tessa Mahardika menyatakan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebagai salah satu bagian dari proses penyidikan di mana sudah sekitar delapan sampai 10 saksi yang sudah dimintai keterangan dalam perkara yang bersangkutan.

"Kami harapkan proses penyidikan ini tidak memakan waktu lama. Sebenarnya kami harapkan Ibu Miryam masih bisa hadir pada saat pemanggilan pertama supaya proses bisa cepat. Namun, ada hal-hal yang tidak dikehendaki, dan Alhamdulillah berkat kerja sama KPK dan kepolisian, kami bisa melanjutkan kembali proses penyidikan ini," ucapnya.

Ia juga menyatakan KPK masih mempertimbangkan bagi pihak-pihak yang diduga menyembunyikan Miryam sehingga patut dikenakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Fokus utama KPK menyelesaikan perkara Ibu Miryam. Tadi ada pertanyaan, apakah seandainya ada pihak-pihak yang diduga menyembunyikan sehingga patut dikenakan Pasal 21? Itu masuk dalam perimbangan kami. Tetapi, saat ini fokus utama kami menyelesaikan pokok perkara inti yang dikenakan ke Ibu Miryam," tuturnya.

Siapa Pria yang Bersama Miryam Saat Ditangkap Polisi?

KONFRONTASI-Buronan KPK, Miryam S Haryani, ditangkap tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin dini hari, 1 Mei 2017.. Miryam diketahui menjadi tersangka kasus keterangan tidak benar dalam perkara korupsi e-KTP, 

Miryam langsung digelandang ke Markas Polda Metro Jaya. Politikus Partai Hanura yang juga mantan anggota DPR RI itu itu masih diperiksa.

Miryam Haryani Digelandang dari Polda Metro ke Markas KPK

KONFRONTASI-Tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya berhasil menangkap Miryam S. Haryani, buronan dalam kasus dugaan keterangan palsu terkait perkara korupsi e-KTP,  di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin dini hari, 1 Mei 2017.

Usai dimintai keterangan, politikus Partai Hanura ini langsung digelandang dari Mapolda Metro Jaya menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diserahkan ke penyidik KPK.

Puskapkum: Biarkan Hak Angket Bergulir, KPK Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Realitas politik di Senayan telah memutuskan DPR menempuh jalan angket terhadap KPK. Meski banyak pihak menyayangkan bergulirnya angket tersebut, namun itulah kenyataan politik di DPR. 

Menurut Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Indra Nainggolan, hak angket secara konstitusional tidak ada masalah, justru dijamin di konstitusi dalam hal pengawasan DPR.

KPK Tetapkan Status DPO Pada Miryam Haryani, Pengacara Protes Keras

KONFRONTASI - Kuasa hukum Miryam S Haryani, Mita Mulia memprotes keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan buronan kliennya.

"Saya akan buat surat protes status DPO, kenapa? Kami ada upaya komunikasi sama KPK. Kami saat praperadilan sudah tertulis ke KPK," tuturnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Novanto, Kasus e-KTP dan Gejolak Partai Beringin

KONFRONTASI-Mega korupsi e-KTP senilai Rp 5,9 triliun terus menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namanya disebut dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak hanya sebagai penerima uang, Setnov juga disebut jaksa ikut bersama-sama dengan terdakwa merancang 'pemufakatan jahat' proyek tersebut. Perkembangan terbaru, Setnov dicekal bepergian keluar negeri oleh pihak Imigrasi atas permintaan KPK.

Internal partai berlambang beringin pun belakangan bergejolak. Bahkan isu Munaslub sempat berembus.

Para kader dan petinggi Golkar merapatkan barisan. Mereka pun tengah mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan kondisi partai.

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai bahkan secara terang-terangan menduga Setnov tak lama lagi bakal menyandang status sebagai tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Yorrys mengaku semua stakeholder Golkar dari DPP tingkat 1 dan 2, Dewan Pakar telah sepakat melakukan konsolidasi.

"Kita sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum (Setnov). Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi gimana Golkar selamatkan partai," katanya.

Yorrys mengakui efek dari Setnov terjerat kasus korupsi e-KTP membuat elektabilitas Golkar terus menurun. Karenanya, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar mengembalikan elektabilitas Golkar jelang Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Sebab efek posisi ketua umum nantinya akan sangat terasa saat verifikasi faktual partai pada Agustus 2017 mendatang.

"Kalau memang ada gerakan di situ tidak bisa melakukan faktual kita akan di diskualifikasi, ini menjadi masalah tersendiri," katanya.

Dari Mana Keponakan Novanto Dapat Modal untuk Ikut Tender e-KTP?

Irvanto Hendra Pambudi [ist]

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar keponakan Ketua DPR Setya Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi terkait kekuatan modal PT Murakabi Sejahtera miliknya yang memimpin konsorsium Murakabi untuk mengikuti lelang pengadaan KTP Elektronik.

"Berapa modal Murakabi saat mengikuti tender e-KTP? Tahu kan nilai proyek e-KTP Rp5,9 triliun?" tanya Jaksa Irene di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

"Waktu ikut tender saya cukup percaya diri dari kontrak di luar... kami punya sekitar Rp600 miliar," jawab Irvan.

Irvan bersaksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irvan mengaku PT Murakabi itu dibelinya pada 2006 dengan membeli saham adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. Irvan sudah mengenal Vidi yang merupakan teman SMA-nya di Bogor. Sehingga Irvan pun menjabat sebagai Manager Business Development PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 ia menjadi direktur pada perusahaan itu.

"Saat saya beli saham PT Murakabi sebesar 30 persen itu Rp30 juta jadi total modal Rp120 juta tapi itu tahun 2006 lalu kami dapat klien-klien besar ada yang sampai Rp600 miliar" ungkap Irvan.

"Lalu dari proyek Rp600 miliar dapat keuntungannya berapa ?" tanya jaksa Irene.

"Kami ada satu proyek yang Rp600 miliar, di luar itu masih ada proyek lain," jawab Irvan.

"Apa Murakabi hanya ikut menambah-nambah saja dari dua perusahaan lain atau diinfokan perusahan pendamping saja?" tanya jaksa Irene.

"Tidak, tapi PT Stacopa memang modalnya lebih besar dari Murakabi. Murakabi jadi pemimpin karena di 4 perusahaan konsorsium murakabi yang punya izin botasupal hanya Murakabi," jelas Irvan.

Pages