21 July 2019

Kasus e-KTP

Bamsoet: Mendagri Harus Serius Tangani Kasus E-KTP

KONFRONTASI -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, temuan ribuan keping kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Duren Sawit, Jakarta Timur, maupun di daerah lain harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Perjalanan Kasus e-KTP Masih Panjang

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa penanganan perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) belum selesai.

"Kalau KTP-e itu belum selesai kan saya pernah bilang dulu mungkin sampai selesai kami di KPK belum habis, masih banyak," kata Syarif.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara Festival Media Digital Pemerintah "Transparansi Untuk Partisipasi" yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu.

Jaksa Tuntut Keponakan Novanto 12 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo hukuman 12 tahun penjara.

Keponakan Setya Novanto itu juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Kasus e-KTP: Markus Nari Bantah Terima Rp4 Miliar

KONFRONTASI-Mantan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari kembali membantah penerimaan Rp4 miliar terkait pengadaan KTP-Elektronik.

Keponakan Novanto Didakwa Rekayasa Suap

KONFRONTASI -    Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Kasus e-KTP: KPK Periksa Dirjen Dukcapil

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

Jaksa Tuntut Dokter Bimanesh 6 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutardjo dituntut enam tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan karena dinilai terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-Elektronik.

"Menuntut agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan menyatakan terdakwa Bimanesh Sutarddjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun ditambah denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Kresno Anto Wibowo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan," tambah jaksa Kresno.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Bimanesh bersikap sopan selama proses persidangan, telah memberikan keterangan yang membuka peran dan perbuatan pelaku lain yakni Fredrich Yunadi.

"Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatannya mengikuti kehendak pelaku lainnya tersebut, terdakwa telah mempunyai banyak jasa dan pengabdian kepada masyarakat dalam profesinya selaku dokter spesialis penyakit dalam subspesialis ginjal dan hipertensi serta masih diperlukan pasiennya sebagaimana dalam dokumen testimoni pasien-pasien gagal ginjal terminal peserta BPJS di unit cuci darah pada RS Haji, RS Medika BSD dan RS Medika Permata Hijau," ungkap Jaksa Kresno.

Bimanesh Sutardjo sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau dihubungi advokat Fredrich Yunadi untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit salah satunya hipertensi. Ia menyanggupi untuk memenuhi permintaan Fredrich meski tahu bahwa Setnov memiliki masalah hukum dalam kasus korupsi proyek KTP-E.

Bimanesh menghubungi Plt Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau dokter Alia melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasiennya Setya Novantol. Dokter Alia lalu mengatakan kepada dokter Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien bernama Setnov dengan diagnosis penyakit hipertensi berat.

Dokter Michael menolak karena untuk mangeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pameriksaan dahulu terhadap pasien. Selain itu, Fredrich juga menemui dokter Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dokter Alia agar alasan masuk rawat inap Novanto yang semula adalah penyakit hipertensi diubah dangan diagnosa kecelakaan.

"Sekitar pukuI 18.30 WIB, terdakwa datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dokter Michael, menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD yang dijawab bahwa Setya Novanto belum datang dan hanya Fredrich selaku pangacara Setya Novanto yang datang meminta surat pangantar rawat Inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dokter Michael karena dia belum memeriksa Setya Novanto," ucap jaksa.

Bimanesh kemudian membuat surat pengantar rawat inap manggunakan formulir surat pasien baru IGD, padahal dia bukan dokter jaga IGD.

Sekitar pukul 18.45 WIB, Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat terdakwa.

Bimanesh juga menyampaikan kepada suster Indri Astuti agar luka di kepala Setnov untuk diperban dan agar pura-pura dipasang infus, yakni sekedar hanya ditempel saja, namun Indri tetap melakukan pemasangan infus menggunakan jarum kecil ukurun 24 yang biasa dipakai untuk anak-anak.

Fredrich lalu memberikan keterangan kepada pers bahwa Setnov mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh, berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar bakpao, padahal Setnov hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri.

Soal Aliran Duit e-KTP, Marzuki Alie: Saya Enggak Tahu, Itu Urusan Demokrat

KONFRONTASI- Marzuki Alie mengaku tak tahu menahu soal dugaan aliran dana proyek e-KTP ke Partai Demokrat. Menurut dia, tugasnya sebagai Ketua DPR tak ada sangkut pautnya dengan proyek tersebut.

"Wah saya enggak tahu, itu urusan Demokrat. Kan saya bukan pengurus partai waktu itu," kata  Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Sebelumnya, kemenakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dalam persidangan menyebut menyerahkan uang e-KTP sebanyak 100 ribu USD kepada politikus Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Marzuki mengaku tidak tahu ada aliran uang itu. "Enggak adalah kaitannya dengan saya sebagai Ketua DPR," kata dia.

Marzuki diperiksa KPK sebagai saksi untuk dua tersangka korupsi e-KTP, Made Oka Mas Agung dan Irvanto. Ini adalah pemeriksaan kedua. Sebelumnya Marzuki pernah diperiksa untuk tersangka  eks bos PT Quadra Solution, Anang Sudiana Sugihardjo.

Lembaga antirasuah memeriksanya selama sekitar dua setengah jam. Marzuki mengaku disodori sekitar 17 pertanyaan. Salah satunya soal apakah dia mengenal dengan kedua tersangka. "Saya sama sekali enggak kenal dengan para tersangka, kecuali dengan Pak Setya Novanto," kata dia.

Marzuki pernah disebut menerima uang e-KTP oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dia membantahnya. "Saya enggak ada terima uang," kata dia.

Diduga Terlibat Kasus e-KTP, Bagaimana Peluang Ganjar di Pilgub Jateng?

KONFRONTASI -   Hasil survei Lembaga Kajian Politik dan Sosial Masyarakat Jawa (LKPS-Masyarakat Jawa) menunjukan bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat menginginkan pemimpinnya jujur dan bersih serta tidak terindikasi mencuri uang negara.

Nurhayati Ali Assegaf Tak Penuhi Panggilan KPK

KONFRONTASI-Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dalam penyidikan kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-e) di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

"Saksi Nurhayati tidak datang. Tadi, Penasihat Hukum mengirimkan surat permintaan jadwal ulang karena yang bersangkutan sedang ada kegiatan dinas ke Lithuania tanggal 4 sampai 10 Juni 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan lembaganya akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Nurhayati yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

"Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan. Waktu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi penyidikan," ucap Febri.

Sedianya, KPK pada Selasa akan memeriksa Nurhayati sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus korupsi KTP-e masing-masing Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Novanto dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

Menurut Febri, keterangan Nurhayati dibutuhkan untuk mengkonfirmasi dugaan aliran dana KTP-e pada sejumlah pihak.

"Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait KTP-e pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan," ungkap Febri.

Nama Nurhayati sempat disebut oleh Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugina Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5).

Pages