20 April 2018

Kasus e-KTP

Novanto: Saya Terdakwa yang Dituntut Paling Tinggi

KONFRONTASI-Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mempertanyakan tuntutan terhadap dirinya paling tinggi dibandingkan terdakwa-terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-el) lainnya. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Setnov dengan pidana 16 tahun penjara.

"Dari keseluruhan terdakwa KTP-el yang sudah disidangkan, saya lah terdakwa yang dituntut paling tinggi. Sepanjang persidangan saya sudah mencoba untuk bersikap kooperatif. Pada saat menjadi saksi di penyidikan pun saya sudah bersikap kooperatif dengan menyampaikan semua apa yang saya ketahui," kata Novanto.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).

"Saya menyadari betul di luar sana begitu banyak cemoohan dan cacian yang ditujukan kepada saya dan keluarga, khususnya setelah pemeriksaan terdakwa. Apa yang saya sampaikan pada pemeriksaan terdakwa dianggap hanya bualan semata. Penyebutan nama-nama penerima uang dianggap omong kosong belaka," tuturnya.

Ia menyatakan bahwa apa yang disampaikannya soal nama-nama penerima dana KTP-el didengarnya dari Made Oka Masagung pada saat berkunjung ke kediamannya di Jalan Wijaya Jakarta Selatan bersama Andi Narogong.

"Kedua, pada saat dikonfrontir dengan Irvanto Hendra Pambudi di depan penyidikan pada 21 Maret 2018. Terbukti pada saat ini imbauan saya kepada Irvanto untuk bersikap kooperatif ternyata berbuah manis. Pada saat saya dikonfrontir untuk yang kedua kalinya dengan Irvanto pada 6 Maret 2018, Irvanto menceritakan proses penyerahan uang kepada beberapa orang anggota DPR," ujarnya.

Setnov pun mengharapkan kepada Made Oka Masagung juga bersikap kooperaif sebagaimana yang sudah dilakukan Irvanto agar persoalan ini menjadi terang benderang dan keadilan bisa ditegakkan.

Selain itu, Novanto juga menyinggung soal permohonan justice collaborator yang juga belum dikabulkan.

"Walaupun Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa permohonan justice collaborator saya belum dapat dikabulkan, namun saya sudah berjanji kepada diri untuk tetap membantu penyidik KPK dan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntaskan kasus korupsi KTP-el, akan memberikan keterangan yang signifikan dalam mengungkap kasus korupsi KTP-el sampai tuntas, dan akan mengungkap pelaku-pelaku lain sepanjang yang saya ketahui," tuturnya.

KPK akan Periksa Politikus Demokrat Terkait Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Politikus Demokrat, Khatibul Umam Wiranu pada hari ini. ‎Wakil Ketua Komisi II DPR itu bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/4/2018).

PPATK Lacak Aliran Dana yang Disebut Novanto

KONFRONTASI-Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) akan melakukan penelusuran aliran dana yang disebut-sebut mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kesaksiannya sebagai terdakwa dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis data elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012.

Jaksa Sebut Penyamaran Uang Novanto Mirip Sistem "Hawala" di Timur Tengah

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan bahwa upaya penyamaran uang yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto identik dengan sistem "Hawala" atau sistem transfer informal yang banyak dipraktikkan di Timur Tengah.

Jaksa Beberkan Nama-nama Penerima Duit e-KTP, Siapa Saja?

KONFRONTASI - Setya Novanto disebut jaksa KPK menerima USD 7,3 juta dari pencairan anggaran proyek e-KTP. Selain itu, aliran uang e-KTP mengalir ke banyak pihak.

"Di samping itu, perbuatan terdakwa juga menguntungkan orang lain dan korporasi," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Berikut ini daftar penerima uang e-KTP:

Kasus e-KTP: Jaksa Sebut Uang untuk Novanto Disamarkan

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan uang sebesar 7,3 juta dolar AS untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto diberikan dengan cara disamarkan.

"Guna melaksanakan kesepakatan tersebut, Johannes Marliem dan terdakwa kemudian mengirimkan uang kepada Setya Novanto dengan terlebih dahulu menyamarkannya," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabut.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemberian "fee" tersebut sudah dibicarakan sejak Februari 2010 yaitu ketika Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri saat itu Irman memberitahu pengusaha Andi Agustinus terdapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang nantinya harus ditanggung oleh penyedia barang/jasa, yang mana sebesar 5 persen untuk DPR RI dan 5 persen lainnya untuk Kemendagri.

Pada sekitar akhir Desember 2011, ketua Komisi II saat itu Chairuman Harahap menagih "commitment fee" kepada Irman dan Irman menagih ke Anang, Andi Agustinus, Paulus Tannos, dan Johannes Marliem.

Akhirnya pemberian "fee" disepakati sebesar 3,5 juta dolar AS oleh Anang dan dananya akan diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia untuk kemudian ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa "invoice" kepada Anang sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia.

"Selain itu, terdakwa juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem dan Sugiharto guna membahas jumlah `fee` yang akan diberikan kepada Setya Novanto yang rencananya akan diberikan sejumlah Rp100 miliar, namun jika tidak memungkinkan maka akan diberikan hanya sejumlah Rp70 miliar," tambah jaksa.

Cara pengiriman uang adalah dengan memberikan uang-uang tersebut tidak langsung kepada Setya Novanto, tetapi melalui proses transfer ke beberapa rekening perusahaan dan "money changer" tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Setya Novanto dengan cara dan perincian sebagai berikut:

Diseret Dalam Kasus e-KTP, Mekeng Ancam Polisikan Novanto

KONFRONTASI-Tak terima terus diseret dalam kasus korupsi e-KTP, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengancam akan melaporkan Setya Novanto ke kepolisian.

"Kalau Setya Novanto, saya akan membuat laporan kalau dia masih buat onar, bualan, ocehan yang tidak punya bukti," kata Mekeng, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Puan dan Pramono Diduga Terciprat Duit e-KTP, Begini Respon PPATK

KONFRONTASI-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengomentari dugaan aliran dana proyek e-KTP kepada dua elite PDI Perjuangan di DPR 2009-2014 Puan Maharani dan Pramono Anung sebagaimana pengakuan Setya Novanto. Menurutnya, bisa saja PPATK menelusuri aliran dana yang mencurigakan.

"Sebagai lembaga intelijen keuangan, kami mendukung untuk melihat ada transaksi mencurigakan yang terkait yang tadi (e-KTP)," kata Kiagus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

Puan dan Pramono Terseret Skandal e-KTP, PKS: KPK Punya Nyali?

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengutarakan, saat ini momentum yang tepat untuk mengukur keberanian KPK dalam mengungkap kasus e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Terlebih, lanjut Nasir, terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana proyek e-KTP.

"Kalau katanya ada nama-nama besar kasus e-KTP, apa KPK sudah punya nyali dan strategi yang besar?," kata Nasir saat dihubungi, Selasa (27/3/2018).

PDIP Dianggap Cuci Tangan, Masinton Minta Demokrat Cuci Muka

KONFRONTASI-Kasus skandal e-KTP kian menjadi bola liar yang memasuki ranah politik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, meminta kader Partai Demokrat yang menyebut pihaknya tengah cuci tangan dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk cuci muka lebih dahulu.

"Ya, yang bilang cuci tangan itu suruh cuci muka dulu saja," kata Masinton usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/3).

Pages