kasus Century

Putusan Hakim Effendi Terkait Kasus Century Layak Diapresiasi

KONRONTASI-Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan putusan praperadilan kasus Bank Century merupakan bentuk terobosan hukum di Indonesia.

"Terobosan hukum yang dilakukan hakim tunggal Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan Bank Century patut diapreasiasi, meskipun banyak perbedaan pandangan para pakar hukum dalam memaknai putusan itu," katanya di sela-sela diskusi publik yang digelar Puskapsi di aula Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa.

Menurutnya putusan itu memberikan jalan keluar terkait tindakan KPK yang ditengarai melakukan seolah-olah "penghentian penyidikan secara materil" karena membiarkan berlarut-larutnya kasus mega korupsi Bank Century.

"Dalam kasus itu, salah seorang terdakwanya Budi Mulya yang telah divonnis oleh pengadilan sampai pada tahap kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tahun 2015, namun terhadap pihak lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, serta pelanggaran terhadap asas hukum pidana dan HAM," katanya.

Mantan Anggota Pansus Century Ragu KPK Berani Tetapkan Boediono Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Mantan Anggota Pansus DPR Kasus Bank Century Chandra Tirta Wijaya meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka.

"Belum tentu setelah putusan praperadilan lalu dijalankan KPK," ujar Chandra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin.

Keraguan Chandra lantaran hingga saat ini KPK belum mampu mengusut tuntas kasus tersebut. KPK, kata dia, sejauh ini baru menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Chandra menduga KPK baru mampu menjerat Budi Mulya dalam kasus ini karena Budi Mulya adalah pihak yang "lemah" dari sisi "backing" hukum.

Sri Mulyani Seharusnya Jadi Tersangka Dalam Kasus Century

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani harusnya jadi tersangka kasus Bank Century yang saat ini menjadi polemik besar bangsa Indonesia setelah adanya perintah pengadilan Jakarta Selatan untuk mentersangkakan mantan Gubermur BI, Budiono.

Demikian disampaikan mantan anggota Komisi Hukum DPR Djoko Edhi Abdurrahman dalam diskusi Skandal Bank Century, "Setelah Budiono Siapa Tersangka Berikutnya?" yang diadakan Sabang Merauke Circle dan Institute Soekarno Hatta, di Hotel Century, Jakarta, Senin (16/4).

Kasus Century Pertaruhan Marwah KPK

KONFRONTASI-Kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam acara “Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja” di Yogyakarta, Minggu (15/4) malam.

Samad: Sudah Ada Putusan Praperadilan, Penyidikan Kasus Century Harus Dilanjutkan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan penyidikan lanjutan terkait kasus Bank Century. Permintaan itu datang dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

"Harus secepatnya, apalagi sudah ada putusan praperadilan atas kasus tersebut," kata Abraham, Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia mengungkapkan penyidikan atas skandal Bank Century sudah dimulai sejak dirinya menjabat Ketua KPK.

Menyoal Keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani Dalam Petaka Century

KONFRONTASI-Kasus bailout Bank Century kembali menyeruak setelah pengadilan memerintahkan KPK menetapkan status terssangka Boediono dan sejumlah orang lainnya. Diketahui, penyelamatan Bank Century dengan dalih bank gagal dan berdampak sistemik pada 2008 berujung petaka. Selain itu, dalam proses penyelamatan Bank Century juga melibatkan beberapa nama besar serta kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kasus itu menjadi salah satu kasus besar yang 'mangkrak' penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK terakhir kali menetapkan tersangka dalam kasus ini pada 2012 lalu.

Saat itu, KPK menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, serta Siti Chalimah Fadjrijah sebagai Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka.

Budi sudah divonis hakim dan tengah menjalani masa hukuman di penjara, sementara Siti meninggal dunia dalam perjalanan proses hukumnya.

Selain Budi Mulya dan Siti Fadjrijah, ada sejumlah nama yang punya peran dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta pengucuran dana talangan dan modal untuk bank yang kini berganti nama menjadi Bank JTrust Indonesia itu. Nama-nama itu di antaranya mantan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati.

Boediono masih menjabat Gubernur Bank Indonesia saat kasus itu terjadi, sementara Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Boediono sebelumnya sudah menjelaskan posisi dan keputusan yang diambilnya selaku orang nomor satu di BI. Boediono menilai, pada 2008 Bank Century mesti diselamatkan untuk menghindarkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan perbankan.

"Keputusan bahwa suatu bank dianggap sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah rapat Dewan Gubernur," kata Boediono saat menghadiri pemanggilan Pansus Hak Angket Bank Century, Desember 2009 seperti dilansir Detik.com

BI waktu itu mengucurkan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Rp689,39 miliar untuk Bank Century. Bank Century juga mendapat suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun.

PKS: Putusan PN Jaksel Tentang Kasus Century Cukup Aneh

KONFRONTASI - PKS menyatakan dukungan kepada KPK dalam membongkar kasus bailout Bank Century Rp 6,7 triliun yang sudah bertahun-tahun dan belum terselesaikan.

"Isu Bank Century sudah kita bicarakan dalam periode lalu untuk dibongkar, PKS setuju," ujar Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PKS, Almuzammil Yusuf di Ruang Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4).

Fahri Anggap KPK Tak Layak Lagi Tangani Kasus Century

KONFRONTASI-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak layak lagi menangani kasus Century.

Fahri menyarankan Polri mengambil alih kasus yang telah merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut. “Saya melihat kasus Century sudah tidak layak diproses KPK, sebaiknya Mabes Polri mengambil alih kasus ini,” kata Fahri kepada wartawan, Kamis (12/4).

Gelar Perkara KPK Bakal Tentukan Nasib Boediono Cs

KONFRONTASI-Nasib eks Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan kawan-kawannya untuk menjadi tersangka atau tidak bakal ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rapat gelar perkara kasus korupsi Bank Century dalam waktu dekat ini.

"Bagaimana kelanjutannya. nanti kita akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya juga penyidik dan penuntut. ‎Kita tunggu saja nanti pimpinan akan rapat dan akan penyidik dan penuntut ya," ‎kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, semalam.

MA Anggap Putusan Hakim Soal Kasus Century Sudah Sesuai KUHAP

KONFRONTASI- Mahkamah Agung (MA) menghormati putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century.

"Pada dasarnya MA tetap menghormati independensi putusan hakim," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, Kamis.

Abdullah menjelaskan bahwa persidangan praperadilan sudah sesuai dengan hukum acara dalam hal ini adalah KUHAP.

Namun Abdullah tidak menampik bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan tersebut memang belum diatur dalam KUHAP dan Putusan MK.

Pages