17 November 2019

Kartu

Yusril: Kartu Sakti Jokowi Bisa Bikin Rakyat Marah

KONFRONTASI - Masyarakat bisa marah dengan adanya berbagai kartu yang dipromosikan dan dibagikan Presiden Jokowi. Sebabnya, bisa jadi kartu tersebut merugikan mereka.  “Misal, dana operasional kartu itu diambil dari  CSR perusahaan tambang. Ini jelas akan mengundang amarah warga sekitar perusahaan tambang itu,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, saat diwawancarai sebuah stasiun TV swasta, Jumat (7/11) pagi.

Mengelola Negara Harus Berpedoman Konstitusi, Yusril Ingatkan Jokowi untuk Tidak Mengulangi Kelemahan Soekarno

KONFRONTASI - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta Presiden Jokowi memikirkan dampak pengambilan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara untuk program  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pasalnya, dana CSR perusahaan digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tersebut dengan segala dampaknya. Jadi, selain harus memikirkan dasar hukumnya

Menurut Yusril,

Jangan-jangan Anggaran Kartu Sakti Jokowi dari Mafia Buat Cuci Uang?

KONFRONTASI - Mantan penghuni Istana Negara, Adhie Massardi menilai tiga kartu yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Jokowi rentan disesatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kekuasaan.

Menurut Adhie, kehadiran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera itu penuh misteri. Karena itu layak disebut sebagai tiga kartu sakti.

"Memang pernah dibicarakan Jokowi saat kampanye. Tetapi setelah dia berkuasa, tidak bisa begitu saja membuat kebijakan tanpa aturan dan payung hukum,” ujar Adhie.

Kartu Sakti Tanpa Dasar Hukum, Jokowi Terbukti Langgar Konstitusi

KONFRONTASI - Kartu sakti Presiden Jokowi  dinilai mengabaikan amanat konstitusi. Pasalnya, payung hukum untuk pelaksanaan program-program tersebut hingga kini belum ada.

"Tidak bisa suatu tindakan dilakukan terlebih dahulu kemudian dasar hukumnya menyusul. Tindakan itu bisa dianggap ilegal sampai payung hukumnya diterbitkan," ujar peneliti Divisi Kajian Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M. Nasef saat dihubungi, Kamis (6/11).

Demokrat: Kartu-kartu Jokowi Pencitraan

KONFRONTASI - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mempertanyakan pembiayaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, tidak ada pengajuan APBN apalagi pembahasan tentang program tersebut.

"Apalagi bicara tender; kapan? APBN mana yang dipakai? katanya Kamis (6/11).

Menurut Nurpati, Presiden Jokowi harus transparan dan bisa menjelaskan sumber dana yang digunakan dan jumlahnya berapa supaya publik tahu.

Kartu-kartu Jokowi Program Lama SBY yang Berganti Judul

KONFRONTASI - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan tidak ada hal baru dengan program tiga kartu 'sakti' Presiden Jokowi. Pasalnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru diluncurkan, prinsipnya sudah dikerjakan pemerintahan SBY.

"Kartu Jokowi itu hanya ganti judul saja," ujarnya Kamis (6/11).

Sekalian Aja Jokowi Bikin Kartu Indonesia Kaya dan Kartu Indonesia Anti Galau

KONFRONTASI - Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat menjadi kebijakan andalan Jokowi saat jadi gubernur. Kini, saat menjabat presiden, Jokowi telah meluncurkan tiga kartu sakti. Yaitu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Keidentikan Jokowi dengan kebijakan kartu ini mendapat sindiran dari rekannya sesama PDI Perjuangan. Meski mengaku sependapat dengan kebijakan untuk menangani rakyat miskin itu, anggota fraksi PDIP DPR, Effendi Simbolon tetap menyindir program andalan Jokowi.

Kenapa Jokowi Tak Bikin Kartu Indonesia Masuk Surga?

KONFRONTASI - Joko Widodo adalah pemimpin yang identik mengeluarkan kartu, baik saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, maupun saat kini menjabat presiden.

Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat menjadi kebijakan andalan Jokowi saat jadi gubernur. Kini, saat menjabat presiden, Jokowi akan meluncurkan tiga kartu sakti. Yaitu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pages